Arahan strategis Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menjadi penguat komitmen Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur dalam mengawal pelaksanaan APBN agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah. Kegiatan yang dimoderatori oleh Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur Saiful Islam ini menjadi ruang konsolidasi antara pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
Dalam laporan kinerja yang disampaikan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Triwulan III Tahun 2025 tercatat sebesar 5,22%, dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali di bawah target tahunan. Capaian tersebut mencerminkan stabilitas ekonomi regional yang tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global.
Kanwil DJPb Jawa Timur juga menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di wilayah Jawa Timur. Hingga saat ini, telah tersebar Sekolah Rakyat di 19 lokasi, penyaluran Makan Bergizi Gratis kepada 7,2 juta penerima manfaat, Cek Kesehatan Gratis kepada 13,2 juta peserta, serta legalitas 100% Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu, pembangunan infrastruktur strategis seperti Giant Sea Wall di kawasan pesisir Jawa Timur juga terus menjadi perhatian dalam mendukung ketahanan wilayah.
Dalam arahannya, Direktur Jenderal Perbendaharaan menekankan pentingnya transparansi dan fokus pada output belanja pemerintah. Belanja Kementerian/Lembaga tidak hanya dituntut terserap secara optimal, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi perekonomian, khususnya dalam mendorong konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Penguatan pengelolaan kas negara serta dukungan terhadap UMKM turut menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas peran APBN.
Sejalan dengan arahan tersebut, Kanwil DJPb Jawa Timur menegaskan strategi daerah dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah yang ditempuh antara lain melalui akselerasi belanja, pendampingan intensif kepada Kementerian/Lembaga dengan pagu besar dan belanja prioritas, pembinaan UMKM, serta mendorong masuknya investasi langsung ke daerah.
Diskusi dan sesi tanya jawab bersama para pimpinan KPPN di wilayah Jawa Timur turut memperkaya pembahasan. Berbagai isu strategis diangkat, mulai dari pemanfaatan aset negara, dukungan fiskal terhadap iklim investasi, hingga penguatan peran DJPb dalam membaca dinamika ekonomi daerah.
Melalui sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, APBN diharapkan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
