Berbagai perspektif mengenai pembangunan desa yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Dana Desa yang diselenggarakan pada Jumat (30/1) di KPP Pratama Tulungagung. Kegiatan ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Diskusi dipandu oleh Rabindhra Aldy, Kepala Bidang PPA II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, dengan menghadirkan narasumber dari BPKP Jawa Timur, Universitas Airlangga, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung. Kegiatan ini juga diwarnai dengan diskusi interaktif bersama para kepala desa yang menyampaikan pengalaman dan tantangan di lapangan.
Dalam paparannya, Ipung Heswara (Auditor Madya BPKP Jawa Timur) menegaskan bahwa pembangunan desa perlu diarahkan pada pemanfaatan potensi lokal agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Berdasarkan hasil pengawasan, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan Dana Desa, antara lain dominasi penganggaran yang bersifat earmark, rendahnya realisasi infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar, serta belum optimalnya peran pendamping dan Supra Desa dalam mendukung desa mengidentifikasi dan mengelola potensinya.
Dari sisi akademisi, Ilmiawan Auwalin (Ketua Program Studi FEB Universitas Airlangga) menyampaikan bahwa Dana Desa telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kapasitas fiskal desa. Namun demikian, desa masih menghadapi berbagai persoalan, khususnya di sektor pertanian serta dalam aspek perencanaan dan penganggaran.
Sementara itu, Yudi Irwanto (Kepala DPMD Kabupaten Tulungagung) menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran di daerah, serta pentingnya optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia menyampaikan bahwa sejumlah BUMDes telah mulai memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi.
Melalui diskusi ini, disimpulkan bahwa penguatan pembinaan, pendampingan, transparansi, serta sinergi antar level pemerintahan menjadi kunci dalam memastikan Dana Desa dikelola secara optimal. Dengan tata kelola yang baik, Dana Desa diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan, penguatan BUMDes, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
