Upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah terus dilakukan salah satunya melalui forum yang diselenggarakan di Aula Majapahit, Gedung Keuangan Negara I Surabaya, pada Kamis (12/2). Kegiatan ini menjadi ruang diskusi strategis bagi para pemangku kepentingan untuk mendorong pengelolaan keuangan di daerah.
Berbagai langkah strategis dibahas guna memastikan kebijakan fiskal daerah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, Saiful Islam, menyampaikan, pengelolaan keuangan daerah diharapkan tidak berhenti pada aspek tata kelola administratif, tetapi mampu menjadi instrumen yang mendukung agenda pembangunan yang lebih luas. Program-program daerah diharapkan berkontribusi pada penguatan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat secara umum.
Selain pembahasan strategi penguatan tata kelola keuangan daerah, forum tersebut juga menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Moch Mirza Akbar, yang memaparkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023–2024.
Beliau memaparkan bahwa hasil pemeriksaan BPK masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya terjadi akibat lemahnya sistem pengendalian internal, khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi serta komitmen bersama antarperangkat daerah agar setiap rekomendasi pemeriksaan dapat ditindaklanjuti tepat waktu dan memberikan perbaikan nyata terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Rabindhra Aldy, turut memaparkan perkembangan kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD). Ia menyampaikan bahwa secara umum alokasi TKD mengalami penurunan sekitar 28% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, kebijakan Dana Desa tetap diarahkan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan Masyarakat, yang mana saat ini fokus utama diarahkan pada penanganan kemiskinan ekstrem, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, penguatan kapasitas desa dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana, serta dukungan terhadap ketahanan pangan.
Dalam forum tersebut menegaskan bahwa optimalisasi pengelolaan TKD tidak hanya bergantung pada besaran alokasi, tetapi juga pada kesiapan tata kelola dan sinergi antar pemangku kepentingan agar setiap anggaran yang disalurkan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
