“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL REGIONAL JAWA TIMUR”

Surabaya, 11 Mei 2026 - Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada Triwulan I 2026 mengalami peningkatan kinerja berkat dukungan positif APBN 2026.

A. Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur

1. Perekonomian Jawa Timur pada Triwulan I 2026 tumbuh tinggi sebesar 5,96% (yoy) lebih tinggi dari nasional yang tumbuh 5,61% (yoy). Pertumbuhan tinggi dari sisi permintaan didorong oleh sektor belanja pemerintah, investasi dan konsumsi rumah tangga. Sementara dari sisi penawaran didorong sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan akomodasi mamin untuk memenuhi permintaan domestik dan luar negeri serta mendukung program prioritas pemerintah.
2. Inflasi Jawa Timur pada April 2026 sebesar 0,02% (mtm), 2,85% (yoy), dan 1,15% (ytd). Dari 11 kabupaten/kota, Kota Surabaya dan Kota Malang mengalami inflasi secara bulanan, sedangkan pada Kabupaten/kota lainnya mengalami deflasi secara mtm.
3. Neraca perdagangan kumulatif (Jan-Maret 2026) tercatat defisit 1,24 miliar USD. Nilai ekspor triwulan I 2026 sebesar 6,07 miliar USD turun 1% dibanding Triwulan I 2025, sedangkan impor naik 4,62% menjadi 7,32 miliar USD.
4. Nilai Tukar Petani Jawa Timur bulan April 2026 sebesar 116,46. Nilai Tukar Nelayan bulan April 2026 sebesar 101,61. Selama empat bulan pertama tahun 2026, kedua indikator ini menunjukkan perbaikan kinerja dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mengidikasikan peningkatan daya beli para petani dan nelayan.

B. Perkembangan Realisasi APBN Regional Jawa Timur

Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp57,2 triliun atau 18,94% dari target sebesar Rp301,95 triliun, terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar 18,50% (Rp54,72 triliun) dari target Rp295,71 triliun dan PNBP sebesar 39,73% (Rp2,48 triliun) dari target Rp6,24 triliun. Penerimaan Perpajakan terdiri dari Penerimaan Pajak pada Ditjen Pajak sebesar 23,69 triliun (16,39% dari target Rp144,53 triliun) dan penerimaan Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Cukai sebesar Rp31,03 triliun (20,53% dari target Rp151,17 triliun).

Realisasi Belanja Negara sampai dengan Maret 2026 sebesar Rp29,99 triliun atau 26,75% dari pagu Belanja Negara di Jawa Timur. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp10,24 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp19,75  triliun.

C. Kinerja APBN Jawa Timur

1. Penerimaan Negara

a. Pajak (DJP):

• Penerimaan pajak s.d. Maret 2026 bruto tumbuh sebesar 6,02% (yoy) serta neto tumbuh sebesar 5,84% (yoy), mencerminkan pemulihan aktivitas domestik yang kuat.
• Penerimaan pajak ditopang oleh penerimaan PPN & PPnBM sebesar Rp 14,91 triliun tumbuh 40,75% (yoy) mencerminkan aktivitas ekonomi dan transaksi yang tumbuh.
• PPh juga tumbuh baik sejalan dengan peningkatan penghasilan Wajib Pajak dan Pencairan THR Karyawan.
• Empat sektor utama yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor transportasi dan pergudangan, dan administrasi pemerintahan berkontribusi sebesar 86,2% terhadap penerimaan pajak bruto.

b. Bea Cukai (DJBC):

Penerimaan Kepabeanan dan cukai s.d. Maret 2026 mencapai Rp31,03 triliun, turun 10,51% (yoy) terdiri dari:

• Cukai terealisasi sebesar Rp 29,44 triliun, (20,34% target APBN), kontraksi 10,99% (yoy), dipengaruhi turunnya produksi hasil tembakau golongan I, khususnya jenis SKM bulan Nov dan Des 2025;
• Realisasi Bea Masuk Rp 1,51 triliun (25,06% target APBN), tumbuh 7,92% (yoy), dipengaruhi tumbuhnya nilai dan volume impor serta tingginya kurs pajak USD-IDR;
• Bea Keluar terealisasi Rp71,36 M (19% target APBN) kontraksi 63,09% (yoy), dipengaruhi turunnya harga CPO.
• Dalam bidang Kepabeanan dan Cukai terdapat 665 penindakan terdiri dari penindakan cukai sebanyak 329, impor 327, ekspor 8 dan fasilitas 1 tindakan dengan nilai barang bukti mencapai Rp545,28 miliar.
• Berkaitan dengan rokok ilegal telah dilakukan sebanyak 316 penindakan terhadap barang bukti sejumlah 59,77 juta batang rokok ilegal dengan total nilai sebesar Rp123,3 miliar. Modus pelanggaran rokok ilegal didominasi Rokok Polos (99,56%) terutama jenis SKM.

c. PNBP

Realisasi PNBP sampai dengan 31 Maret 2026 tumbuh 21,72% (yoy). Capaian PNBP yang cukup baik ditopang oleh Realisasi PNBP Lainnya dan PNBP BLU.

• PNBP Lainnya terealisasi Rp1,35 triliun atau 52,69% dari target dan tumbuh 24,7% secara yoy ditopang oleh Pendapatan Pelayanan Pertanahan (6,97%), Pendapatan Jasa Kepelabuhan (6,44%), Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK (5,81%), dan Pendapatan Biaya Pendidikan (5,70%). PNBP Lainnya tumbuh tinggi juga dikarenakan adanya peningkatan Penerimaan Kembali Belanja Modal tahun anggaran yang lalu yang mencapai 2.170,1% dari periode yang sama tahun
• PNBP BLU terealisasi Rp1,13 triliun atau 30,69% dari target, mengalami pertumbuhan 18,4% secara yoy. Realisasi PNBP BLU didominasi oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (63,72%) serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (31,11%), disertai kontribusi dari Pendapatan Penyediaan Barang (1,74%), Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (1,08%), serta Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi (0,61%). Jenis PNBP BLU yang tumbuh paling tinggi adalah Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan dengan pertumbuhan sebesar 127,6% dari periode yang sama di 2025.

 d. Pengelolaan Aset

Dari pengelolaan aset, realisasi Lelang, PNBP Pengelolaan BMN dan Piutang Negara s.d. Maret 2026 yang dilaksanakan DJKN, diuraikan sebagai berikut:

• Realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim mencapai Rp886,87 miliar atau 17,57% dari target Rp5,04 triliun;
• Realisasi PNBP Lelang sebesar Rp21,92 miliar atau 15,93% dari target Rp137,63 miliar;
• Realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp30,09 Juta atau 8,20% dari target Rp366,90 juta;
• Realisasi PNBP Aset Rp34,54 miliar atau 19,29% dari target Rp179,03

2. Belanja Negara

a. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat atau Belanja Kementerian/Lembaga s.d. Maret 2026 sebesar Rp10,24 triliun (21,31% dari pagu), tumbuh 23,90% (yoy). Belanja K/L terdiri dari:

• Belanja Pegawai sebesar Rp7,24 triliun dengan tingkat penyerapan 27,66%. Terjadi kenaikan realisasi di tahun 2026 dipengaruhi oleh pengangkatan ASN baru dan percepatan pembayaran THR. THR telah disalurkan Rp1,39 T diterima oleh 371.003 pegawai (ASN Pusat, TNI/Polri, PPPK dan PPNPN)
• Belanja Barang sebesar Rp1,77 triliun dengan penyerapan 13,26% mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan belanja barang utamanya untuk pelayanan publik (satker BLU) bidang kesehatan dan juga pendidikan .
• Belanja Modal sebesar Rp1,24 triliun atau 14,45%, mengalami pertumbuhan. Percepatan realisasi belanja modal utamanya untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan (Pembangunan jaringan dan irigasi) serta dukungan Program Prioritas Pemerintah dalam hal ini Sekolah Rakyat.

b. Transfer Ke Daerah

Realisasi TKD sampai dengan 31 Maret 2026, telah mencapai 30,83% atau Rp19,75 triliun dari Pagu TKD 2026 Rp64,07 triliun. Realisasi tertinggi secara persentase adalah DAK Non Fisik (36,25%), diikuti oleh DAU (32,5%) dan DBH (11,95%).

• Realisasi TKD s.d. 31 Maret 2026 secara nominal turun 14,81% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari penyesuaian pagu TKD tahun 2026.
• DAK Non Fisik pada Triwulan I mengalami pertumbuhan, utamanya ditopang oleh pencairan dana BOS Tahap Pertama, BOP PAUD dan Kesetaraan, Bantuan Operasional Kesehatan, serta Tunjangan Profesi Guru.
• Kinerja impresif ini juga sejalan dengan akselerasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), antara lain ditopang adanya pembayaran THR kepada PNS dan PPPK Daerah.

3. Dukungan Keuangan bagi UMKM dan Ultra Mikro

Sebagai bentuk dukungan inklusi keuangan bagi UMKM, pemerintah selama periode Januari s.d. Maret 2026 telah menyalurkan Kredit Program kepada 331.820 debitur di Jawa Timur sebesar Rp13,6 triliun yang terdiri Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp12,94 triliun yang diterima 212.308 debitur dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp662,21 miliar kepada 119.512 debitur. Penyaluran KUR di Jawa Timur tumbuh dari sisi nominal 16% (yoy) dan dari sisi jumlah debitur tumbuh 26% (yoy). Penerima Kredit Program mayoritas bergerak pada sektor perdagangan besar dan eceran (58,68%) dan sektor pertanian, perburuan dan kehutanan (24,68%) dengan total penyaluran 9,28 triliun dan 276.584 debitur. Pemerintah berhasil mendorong inklusi keuangan bagi UMKM, terbukti dari jumlah debitur tumbuh di seluruh sektor usaha UMKM, dengan pertumbuhan tertinggi pada Sektor Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan yang tumbuh 1.098,63% (yoy).

4. Isu Strategis Lainnya
   1. Realisasi THR 2026 :
      • THR Pemerintah Pusat : Rp1,39 triliun, kepada 371.003 jiwa;
      • THR Pemerintah Daerah : Rp2,13 triliun, kepada 487.542 jiwa.
   2. Kondisi fiskal Provinsi Jawa termasuk kategori kuat karena memiliki proporsi PAD Provinsi Jawa Timur 66,34% dari keseluruhan pendapatan daerah dan menempati urutan kelima proporsi PAD tertinggi setelah DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Banten, Jawa Tengah. Sementara itu berdasarkan realisasi pendapatan daerah sampai dengan Maret 2026, dari 38 kabupaten/kota hanya Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo yang memiliki fiskal kuat, sedangkan lainnya masih lemah.
   3. Progam Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur sampai dengan 7 April 2026 telah diterima oleh 8,75 juta penerima manfaat terdiri dari 7,19 juta peserta didik, dan 1,56 juta nonpseserta didik. Jumlah SPPG terus bertambah hingga mencapai 3.545 SPPG yang telah beroperasi dan 527 dalam persiapan. Program ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 163.251 petugas.
   4. Koperasi Merah Putih di Jawa Timur berjumlah 8.494 terdiri dari 7.720 koperasi desa dan 774 koperasi kelurahan. Dari jumlah tersebut sebanyak 3.654 koperasi telah memiliki gerai dengan jumlah total mencapai 5.031 gerai berupa gerai kantor, gerai sembako, unit simpan pinjam, logistik, cold storage/cold chain, apotek desa, klinik desa, dan usaha lainnya.

-----------------------------------------------------------------

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur

Surabaya, 11 Mei 2026