No.

Komponen

Keterangan

1.

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2.

Persyaratan Pelayanan

1. Surat  usulan  pengesahan  revisi  DIPA;
2. Petikan/DIPA BLU Petikan;
3. Salinan DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan terakhir;
4. Matriks semula menjadi;
5. Konsep Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan; dan
6. Dokumen pendukung terkait persetujuan eselon I (jika diperlukan).

3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kanwil menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen usulan revisi anggaran yang disampaikan oleh Satker;
2. Melakukan   restore/upload   ADK   dari Satker melalui Aplikasi Revisi Anggaran dan/atau prosedur teknis lainnya sesuai ketentuan dalam   rangka   melakukan proses validasi;
3. Secara     hierarkis     membuat     Surat Pengesahan Revisi DIPA Petikan, Nota Pertimbangan dan Verbal Revisi DIPA Petikan; dan
4. Kepala    Kanwil    menyetujui/menolak usulan revisi dari Satker.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap serta notifikasi dari sistem telah tercetak.

Percepatan Layanan Menjadi Same Day Service (Inovasi LAKASsi)

5.

Biaya/Tarif

Nol Rupiah / Tanpa Biaya

6.

Produk Pelayanan

1. Revisi DIPA Petikan / DIPA BLU Petikan
2. Surat Pengesahan Revisi DIPA Petikan /DIPA BLU Petikan; atau
3. Surat Penolakan /pengembalian usulan Revisi DIPA Petikan /DIPA BLU Petikan

7.

Akses Layanan

Aplikasi SAKTI

No.

Komponen

Keterangan

1.

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

2. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

2.

Persyaratan Pelayanan

1. Surat permohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk uang atau barang dari dalam negeri dari PA/ KPA.

2. Data dukung lainnya seperti:

1. Perjanjian Hibah;
2. Ringkasan Hibah;
3. Surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian hibah;
4. Berita Acara Serah Terima Barang;
5. Formulir Konsultasi.

3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap

5.

Biaya/Tarif

Nol Rupiah / Tanpa Biaya

6.

Produk Pelayanan

Surat Penetapan Nomor Register atas Hibah Langsung dalam bentuk uang dari dalam negeri.

No.

Komponen

Keterangan

1.

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Direkur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Elektronik

2.

Persyaratan Pelayanan

1. Surat permohonan penetapan MP PNBP kepada Kanwil DJPb;

2. Realisasi  setoran  PNBP  dan  belanja sumber dana PNBP:

    a. sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya untuk  penerbitan  MP PNBP tahap I;

    b. sampai  dengan  akhir  bulan  Juni tahun anggaran   berjalan   untuk penerbitan MP PNBP Tahap II; atau

    c. sampai    dengan    akhir    bulan September tahun anggaran berjalan untuk penerbitan MP PNBP tahap III.

3. Data realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelumnya;

4. Proyeksi setoran PNBP sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan;

5. Rencana pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran berjalan; dan

6. Surat pernyataan kesanggupan pencapaian target setoran PNBP tahun anggaran berjalan.

3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Operator  Kanwil  menerima  dokumen permohonan penetapan MP PNBP serta melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan penetapan MP PNBP, penilaian permohonan penetapan MP PNBP, penyusunan konsep surat penetapan MP PNBP, dan menyampaikan konsep surat persetujuan  penetapan  MP  PNBP kepada Kepala Seksi Kanwil.

2. Kepala Seksi Kanwil melakukan analisis terhadap permohonan penetapan MP PNBP, approval penetapan MP PNBP melalui Modul     MP     PNBP,     dan menyampaikan konsep surat keputusan penetapan MP  PNBP  kepada  Kepala Bidang.

3. Kepala    Bidang    Kanwil    melakukan penilaian atas basil analis penetapan MP PNBP dari    Kepala    Seksi    Kanwil, penyusunan konsep      rekomendasi penetapan MP PNBP, approval penetapan MP PNBP pada Modul MP PNBP, dan menyampaikan   konsep   rekomendasi penetapan  MP  PNBP  kepada  Kepala Kantor Wilayah.

4. Kepala   Kantor   Wilayah   melakukan penerbitan surat persetujuan penetapan MP PNBP dan approval pada Modul MP PNBP.

5. Berdasarkan surat persetujuan penetapan MP PNBP oleh Kepala Kanwil, Kepala Seksi Kanwil melakukan unggah pada Modul MP PNBP.

6. Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian   surat   permohonan penetapan MP PNBP tidak memenuhi ketentuan, maka usulan penetapan MP PNBP ditolak   dengan   diterbitkannya surat penolakan penetapan MP PNBP dan approval penolakan penetapan MP PNBP pada Modul MP PNBP.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

3  (tiga)  hari  kerja  terhitung  sejak  surat permohonan beserta lampirannya diterima secara lengkap dan benar.

5.

Biaya/Tarif

Nol Rupiah / Tanpa Biaya

6.

Produk Pelayanan

Penerbitan  surat  persetujuan  penetapan MP PNBP Tahap I, II, atau III

7.

Akses

Aplikasi ESPM Modul MP PNBP

No.

Komponen

Keterangan

1.

Dasar Hukum

1.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN;

2.  Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan      Tata     Kerja    Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

2.

Persyaratan Pelayanan

Surat pemintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam peraturan pelaksanaan APBN

3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.    Petugas Kanwil menerima surat permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN beserta dokumen pendukungnya.

2.    Meneliti dan menelaah surat permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN termasuk memastikan bahwa:

a.    Frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan

b.    Perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP.

3.    Menyusun surat persetujuan atau surat penolakan permintaan pemberian UP yang melampaui besaran.

4.    Mengirim dan menatausahakan surat persetujuan /penolakan permintaan pemberian UP.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

5 (lima) hari kerja -- Percepatan Layanan menjadi 2 (dua) hari kerja

5.

Biaya/Tarif

Nol Rupiah / Tanpa Biaya

6.

Produk Pelayanan

Surat persetujuan /penolakan pemintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN.

7.

Akses

Aplikasi Sijaya Unik