No.

Komponen

Keterangan

1.

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

2. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

2.

Persyaratan Pelayanan

1. Surat permohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk uang atau barang dari dalam negeri dari PA/ KPA.

2. Data dukung lainnya seperti:

1. Perjanjian Hibah;
2. Ringkasan Hibah;
3. Surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian hibah;
4. Berita Acara Serah Terima Barang;
5. Formulir Konsultasi.

3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap

5.

Biaya/Tarif

Nol Rupiah / Tanpa Biaya

6.

Produk Pelayanan

Surat Penetapan Nomor Register atas Hibah Langsung dalam bentuk uang dari dalam negeri.

No.

Komponen

Keterangan

1.

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Direkur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Elektronik

2.

Persyaratan Pelayanan

1. Surat permohonan penetapan MP PNBP kepada Kanwil DJPb;

2. Realisasi  setoran  PNBP  dan  belanja sumber dana PNBP:

    a. sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya untuk  penerbitan  MP PNBP tahap I;

    b. sampai  dengan  akhir  bulan  Juni tahun anggaran   berjalan   untuk penerbitan MP PNBP Tahap II; atau

    c. sampai    dengan    akhir    bulan September tahun anggaran berjalan untuk penerbitan MP PNBP tahap III.

3. Data realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelumnya;

4. Proyeksi setoran PNBP sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan;

5. Rencana pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran berjalan; dan

6. Surat pernyataan kesanggupan pencapaian target setoran PNBP tahun anggaran berjalan.

3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Operator  Kanwil  menerima  dokumen permohonan penetapan MP PNBP serta melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan penetapan MP PNBP, penilaian permohonan penetapan MP PNBP, penyusunan konsep surat penetapan MP PNBP, dan menyampaikan konsep surat persetujuan  penetapan  MP  PNBP kepada Kepala Seksi Kanwil.

2. Kepala Seksi Kanwil melakukan analisis terhadap permohonan penetapan MP PNBP, approval penetapan MP PNBP melalui Modul     MP     PNBP,     dan menyampaikan konsep surat keputusan penetapan MP  PNBP  kepada  Kepala Bidang.

3. Kepala    Bidang    Kanwil    melakukan penilaian atas basil analis penetapan MP PNBP dari    Kepala    Seksi    Kanwil, penyusunan konsep      rekomendasi penetapan MP PNBP, approval penetapan MP PNBP pada Modul MP PNBP, dan menyampaikan   konsep   rekomendasi penetapan  MP  PNBP  kepada  Kepala Kantor Wilayah.

4. Kepala   Kantor   Wilayah   melakukan penerbitan surat persetujuan penetapan MP PNBP dan approval pada Modul MP PNBP.

5. Berdasarkan surat persetujuan penetapan MP PNBP oleh Kepala Kanwil, Kepala Seksi Kanwil melakukan unggah pada Modul MP PNBP.

6. Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian   surat   permohonan penetapan MP PNBP tidak memenuhi ketentuan, maka usulan penetapan MP PNBP ditolak   dengan   diterbitkannya surat penolakan penetapan MP PNBP dan approval penolakan penetapan MP PNBP pada Modul MP PNBP.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

3  (tiga)  hari  kerja  terhitung  sejak  surat permohonan beserta lampirannya diterima secara lengkap dan benar.

5.

Biaya/Tarif

Nol Rupiah / Tanpa Biaya

6.

Produk Pelayanan

Penerbitan  surat  persetujuan  penetapan MP PNBP Tahap I, II, atau III

7.

Akses

Aplikasi ESPM Modul MP PNBP

No.

Komponen

Keterangan

1.

Dasar Hukum

1.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN;

2.  Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan      Tata     Kerja    Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

2.

Persyaratan Pelayanan

Surat pemintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam peraturan pelaksanaan APBN

3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.    Petugas Kanwil menerima surat permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN beserta dokumen pendukungnya.

2.    Meneliti dan menelaah surat permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN termasuk memastikan bahwa:

a.    Frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan

b.    Perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP.

3.    Menyusun surat persetujuan atau surat penolakan permintaan pemberian UP yang melampaui besaran.

4.    Mengirim dan menatausahakan surat persetujuan /penolakan permintaan pemberian UP.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

5 (lima) hari kerja -- Percepatan Layanan menjadi 2 (dua) hari kerja

5.

Biaya/Tarif

Nol Rupiah / Tanpa Biaya

6.

Produk Pelayanan

Surat persetujuan /penolakan pemintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN.

7.

Akses

Aplikasi Sijaya Unik

No.

Komponen

Keterangan

1.

Dasar Hukum

1.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 97/PMK.05/2021 j.o PMK 196/PMK.05/2018 Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah;

2.  Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan      Tata     Kerja    Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

2.

Persyaratan Pelayanan

1. Surat pemintaan perubahan proporsi UP Tunai dan/atau UP KKP

2. Surat pernyataan KPA

3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.    Petugas Kanwil menerima surat permintaan perubahan proporsi UP Tunai dan/atau UP KKP beserta dokumen pendukung

2.    Meneliti dan menelaah surat permintaan perubahan proporsi UP Tunai dan/atau UP KKP dalam Peraturan Pelaksanaan APBN termasuk memastikan bahwa:

       a. kebutuhan penggunaan UP Tunai dalam 1 (satu) bulan, melampaui besaran UP Tunai;

       b. frekuensi penggantian UP Tunaitahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
           dalam1 (satu) tahun; dan

       c. terbatasnya penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah
           melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA.

3.    Menyusun surat persetujuan atau surat penolakan permintaan perubahan proporsi UP Tunai dan/atau UP KKP.

4.    Mengirim dan menatausahakan surat persetujuan /penolakan permintaan perubahan proporsi UP Tunai dan/atau UP KKP.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

5 (lima) hari kerja -- Percepatan Layanan menjadi 2 (dua) hari kerja

5.

Biaya/Tarif

Nol Rupiah / Tanpa Biaya

6.

Produk Pelayanan

Surat persetujuan /penolakan pemintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN.

7.

Akses

Aplikasi Sijaya Unik