Kepri,djpbn.kemenkeu.go.id (15/2) – Mengawali masa reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018, pada hari Kamis, 15 Februari 2018, Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Riau.
Bertempat di di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai di Batu Ampar, Kota Batam,hadir dalam kunjungan kerja tersebut Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng, Anggota Komisi XI DPR RI antara lain Nurhayati Ali Assegaf dan G. Michael Jeno,
Mengawali pertemuan, Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2018 diperkirakan akan semakin membaik. Komisi XI dalam kunjungannya ingin memperoleh data dan informasi dari masing-masing pimpinan antara lain mengenai pajak, bea dan cukai, penyerapan APBD/APBN, serta kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan. Gambaran perekonomian dan informasi tersebut akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan APBN 2019.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Prov.Kepri, Heru Pudyo Nugroho, di awal penyampaiannya menjelaskan bahwa pengeluaran APBN 2017 Kepri mampu ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Kepri 2017 yang sedang mengalami pelambatan yakni hanya tumbuh 2,1%. Upaya Kanwil Ditjen Perbendaharaan antara lain mendorong penyerapan anggaran baik K/L maupun DAK Fisik dan Dana Desa yang pada tahun 2017 mulai disalurkan melalui KPPN di daerah, reviu dan evaluasi pelaks anggaran, kajian fiskal regional serta koordinasi dengan instansi vertikal, Bank Indonesia maupun Pemerintah Daerah dalam mengawal pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Selanjutnya disampaikan juga penyerapan dana APBN dalam kurun 3 tahun terakhir yakni dari total pagu TA 2017 sebesar Rp.6,2 triliun, terealisasi sebesar Rp.5,6 triliun atau 89,89%. Kendala penyerapan diantaranya disebabkan permasalahan perencanaan dan pengadaan barang/jasa serta adanya upaya penghematan (self blocking) yang dilakukan oleh Pemerintah. Lebih lanjut dijelaskan pula kinerja penyaluran Transfer Ke Daerah khususnya DAK Fisik dan Dana Desa, akses permodalan Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro di wilayah Prov.Kepri serta peran Ditjen Perbendaharaan dalam ikut mengawal penerimaan negara pada akhir tahun 2017.
Hal yang berkaitan dengan target dan realisasi penerimaan pajak dan langkah-langkah dalam pengawasan aparat pajak disampaikan oleh Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepri Jatnika sedangkan bea cukai oleh Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Rusman Hadi. Sementara itu, Kakanwil DJKN Riau, Sumbar dan Kepri T Agus Priyo Waluyo memaparkan mengenai jumlah aset/kekayaan negara dan barang milik negara di wilayah provinsi Kepri, penertiban dan penilaian secara keseluruhan serta kendala dan permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan aset/kekayaan negara.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Prov.Kepri Samsul Bahrum dan Kepala BPS P.Siregar menyampaikan kondisi dan ekspetasi perekonomian Kepri dan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan. Sedangkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Panijo dan Kepala Perwakilan BPK RI Joko Agus Setyono menyampaikan sejumlah informasi mengenai gambaran akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di wilayah Kepri dan upaya peningkatan kualitas laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
Setelah mendengar penjelasan dari seluruh unit, selanjutnya Komisi XI DPR-RI menyampaikan pertanyaan, harapan serta masukan yang perlu dilakukan oleh segenap jajaran pimpinan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Pada sesi akhir dilakukan penyerahan cinderamata berupa plakat antara Komisi XI DPR-RI dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Kakanwil DJPb Prov.Kepri, Heru Pudyo Nugroho.
Kontributor: Edy Sutriono, Bidang PPA II
