Selasa, 07 September 2021. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau Kembali melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Pelaksanaan Anggaran Provinsi Kepulauan Riau yang bertujuan untuk menyampaikan Expose hasil Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester I TA 2021 dan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Semester II TA 2021. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui media Zoom Meeting dan kanal youtube Kanwil DJPb dengan mengundang seluruh Kuasa Pengguna Anggaran, PPK dan Bendahara Satker mitra kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.
Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan sambutan dan pembukaan dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan bahwa sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kanwil DJPb, Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau melakukan reviu pelaksanaan anggaran setiap semester yang dilaksanakan dalam rangka evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi teknis/operasional apakah telah dilaksanakan dengan baik, mencapai target keluaran, memberikan dampak seperti yang diharapkan serta dilanjutkan dengan identifikasi kendala dan permasalahan terkait pelaksanaan anggaran pada level satker sampai dengan level Kementerian Negara/Lembaga di Provinsi Kepulauan Riau dan diakhiri dengan perumusan rekomendasi dan policy note yang nantinnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi satker K/L, kantor pusat DJPb, pemerintah daerah, ataupun instansi terkait lainnya.
Di sela-sela sambutannya, Kakanwil DJPb Kepri juga menyampaikan bahwa kita telah kurang lebih 18 bulan melalui masa pandemi covid-19. Berbagai kebijakan telah ditempuh oleh Kementerian Keuangan sebagai respon yang adaptif guna menyikapi kondisi yang terus terjadi. Kebijakan dalam pengalokasian anggaran maupun pelaksanaan anggaran sebagai bagian dari ikhtiar dalam penanganan dampak pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional terus dilakukan. Pemerintah melalui APBN 2021 telah bekerja keras dengan peningkatan realisasi belanja negara dan telah responsif memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk dukungan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi UMKM dan dunia usaha. Sebut saja misalnya Program PEN yang meliputi cluster Perlindungan Sosial, cluster Pendidikan, cluster Kesehatan, serta cluster Infrastruktur dalam bentuk kegiatan padat karya. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah hadir dan peduli untuk melindungi masyarakat dari dampak pandemi covid-19. APBN juga mendukung kebutuhan pelaksanaan PPKM darurat termasuk kebutuhan tambahan belanja pada program PEN. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi tersebut, maka dilakukan kebijakan realokasi dan refocussing belanja negara. Agar upaya pemerintah dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tentunya pemerintah tidak bisa jalan sendiri, perlu andil dari kita semua selaku lini terdepan pengelola APBN
Memasuki semester II TA 2021, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan salah satu arahan pemerintah yaitu seluruh satuan kerja diminta untuk melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan belanja agar output/outcome dari belanja pemerintah yang telah ditetapkan dalam DIPA dapat segera dinikmati oleh masyarakat luas dan dapat menjadi salah satu pengungkit dalam pemulihan ekonomi nasional. Hal tersebut juga diperlukan dalam rangka optimalisasi peran belanja pemerintah untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi covid-19. Dalam kesempatan ini, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau juga memberikan apreasiasi yang setinggi-tingginya kepada satker mitra kerja yang telah melakukan percepatan realisasi belanja dan terhadap satker lainnya yang serapannya masih rendah, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau berharap agar segera melakukan upaya nyata untuk segera melaksanakan kegiatan dan merealisasikan belanjanya.
Setelah sambutan dan pembukan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Bidang PPA I selaku narasumber. Dalam mengawali paparannya, Kepala Bidang PPA I menyampaikan overview pelaksanaan anggaran semester I TA 2021 lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data realisasi belanja sampai dengan semester I TA 2021, belanja pemerintah pusat pada APBN di Provinsi Kepulauan Riau dialokasikan sebesar Rp7,52 triliun (di luar alokasi BA 999) dengan tingkat penyerapan anggaran yang telah mencapai Rp2,6 triliun atau sebesar 34,59% dari total pagu. Realisasi anggaran tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp1,3 triliun (73,21%), belanja barang Rp1,9 triliun (52,54%), belanja modal Rp0,75 triliun (36,5%), dan belanja bantuan sosial Rp821 juta (45,03%). Tingkat penyerapan anggaran K/L tersebut secara keseluruhan sudah cukup baik, namun apabila dilihat per jenis belanja, penyerapan anggaran yang optimal hanya pada belanja pegawai dan belanja barang serta bantuan sosial, sedangkan penyerapan belanja modal masih belum optimal dan memerlukan langkah-langkah akselerasi pada periode berikutnya.
Dari sisi capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), capaian nilai IKPA lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau Semester I TA 2021 secara agregat yaitu sebesar 97,04 poin. Secara rinci, dari total 326 satker mitra kerja lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau Semester I TA 2021 (diluar satker BA 999) terdapat 103 satker dengan kategori capaian nilai IKPA sangat baik (nilai IKPA ≥ 95), 100 satker dengan kategori capaian nilai IKPA baik (89 ≤ nilai IKPA < 95), 106 satker dengan kategori capaian nilai IKPA cukup (70 ≤ nilai IKPA < 89) dan 17 satker dengan kategori capaian IKPA kurang (nilai IKPA <70).
Kemudian, Kepala Bidang PPA I menyampaikan temuan 6 permasalahan utama pelaksanaan anggaran semester I TA 2021 berdasarkan hasil identifikasi RPA yang telah dilakukan antara lain permasalahan akibat dampak pandemi covid-19, permasalahan proses pengadaan barang dan jasa, permasalahan proses revisi dan kebijakan refocussing, permasalahan belanja dengan sumber dana SBSN, permasalahan rendahnya ringkat penyerapan satker BLU dan permasalahan belum tercapainya target kinerja capaian output.
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan utama tersebut, Kepala Bidang PPA I menyampaikan rekomendasi dan policy note terkait dengan kebijakan, strategi dan implementasi, serta mekanisme pelaksanaan anggaran yang bersifat teknis dan aplikatif. Sehingga, hasil Reviu Pelaksanaan Anggaran, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau berharap hal terseut dapat menjadi pembelajaran bagi satker mitra kerja untuk untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran pada semester berikutnya serta pada tahun anggaran mendatang.
Pelaksanaan kegiatan Rakorda Pelaksanaan Anggaran Provinsi Kepulauan Riau diakhiri dengan sesi diskusi dengan para peserta kegiatan. Pelaksanaan diskusi berjalan dengan sangat lancar dan interaktif. Disamping itu, Kuasa Pengguna Anggaran Satker BP Batam memberikan apresasi dan berterima kasih atas peran dan komitmen Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau yang senantiasa amanah dalam memberikan pelayanan yang terbaik tanpa biaya dan bebas gratifikasi kepada satker mitra kerja .
