Pandemi Covid-19 memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi dan keuangan. Secara keseluruhan pandemi Covid-19 memberikan tekanan kepada perekonomian baik dari sisi supply maupun demand. Belanja Pemerintah berperan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi nasional mampu memberikan kontribusi positif di saat investasi, ekspor impor, konsumsi masyarakat mengalami pelambatan. APBN berhasil menahan kontraksi ekonomi lebih dalam akibat tekanan pandemi Covid-19. Tanpa intervensi APBN dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, kontraksi ekonomi tahun 2021 akan lebih dalam. Kerja keras APBN berlanjut di tahun 2021. APBN tahun 2021 diarahkan bersifat ekspansif dan konsolidatif dengan fokus APBN sebagai game changer untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi.
Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau yang diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) pada triwulan II 2021 tercatat sebesar Rp67,76 triliun sementara nilai riil PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp44,57 triliun. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau triwulan II tahun 2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 6,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Realisasi pendapatan negara di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan triwulan II tahun 2021 tercatat sebesar Rp4,36 triliun mengalami kenaikan sebesar 9,26 persen dibandingkan periode triwulan II tahun 2020.
Realisasi pendapatan negara di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan triwulan II tahun 2021 tercatat sebesar Rp4,36 triliun mengalami kenaikan sebesar 9,26 persen dibandingkan periode triwulan II tahun 2020. Realisasi belanja negara triwulan II tahun 2021 sebesar Rp6,64 triliun mengalami kenaikan sebesar 2,62 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Sampai dengan akhir Triwulan II 2021 total realisasi penyaluran KUR dan UMi di Provinsi Kepulauan Riau mencapai Rp784,46 miliar disalurkan kepada 17.907 debitur. Berdasarkan penyaluran per sektor, penyaluran KUR pada sektor perdagangan mendominasi di Provinsi Kepri sebesar Rp419,57 miliar atau 54,19 persen dari total penyaluran KUR (Rp774,32 miliar), sedangkan realisasi penyaluran pada UMi 100% tersalurkan pada sektor perdagangan.
Di Provinsi Kepulauan Riau telah ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang Bintan dalam rangka mewujudkan sasaran pengembangan kawasan ekonomi khusus antara lain meningkatkan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis dan optimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Investasi pada KEK Galang Batang Bintan telah memberikan kontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja selama tahun 2019-2021. Penyerapan tenaga kerja tahun 2019 sebanyak 359 orang, tahun 2020 sebanyak 4.432 orang, dan tahun 2021 sebanyak 4.011 orang. Selain hal tersebut, KEK Galang Batang Bintan dapat menghadirkan kesempatan pengembangan UMKM di sekitar KEK Galang Batang Bintan. Sektor UMKM akan tumbuh dan berkembang seiring dengan aktivitas KEK Galang Batang Bintan yang berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, pengembangan usaha, kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau khususnya masyarakat Kabupaten Bintan.
Dalam rangka memberikan sumbangan dan kontribusi bagi perekonomian daerah, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau menyusun Kajian Fiskal Regional (KFR) Regional Triwulan II Tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menyusun Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Guna melakukan diseminasi atas KFR Regional dan Laporan perekonomian tersebut, dilaksanakan kegiatan pada hari Kamis, 23 September 2021 yang mengangkat tema “Sinergi Memperkuat Momentum Pemulihan Ekonomi Kepulauan Riau”.
Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai sarana untuk mendiseminasikan hasil Kajian Fiskal Regional yang disusun Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau serta Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau yang disusun Bank Indonesia. Selain itu sekaligus dilakukan kegiatan diskusi membahas isu-isu terkini menyangkut kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau antara lain terkait upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk talkshow dengan judul Diseminasi Kajian Fiskal dan Perekonomian Provinsi Kepri Triwulan II 2021 dengan tema “Sinergi Memperkuat Momentum Pemulihan Ekonomi Kepri”. Kegiatan ini menghadirkan pembicara-pembicara yang berkompeten di bidangnya yakni:
- Bapak Teguh Dwi Nugroho, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau;
- Bapak Musni Hardi K. Atmaja, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau;
- Bapak Wahyu Utomo, Analis Kebijakan Ahli Madya - Badan Kebijakan Fiskal;
- Bapak Rafki RS, Dosen FEB Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH); dan
- Bapak Syamsul Bahrum, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Kegiatan ini diharapkan menjadi media informasi dan publikasi, serta wadah untuk memperkuat sinergi bersama seluruh stakeholder lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Dengan sinergi yang kokoh antara semua stakeholder yang terkait dan terus ditingkatkan, harapannya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan Provinsi Kepulauan Riau.
