Pada Februari 2023 ini, Provinsi Maluku yang diwakili oleh Kota Ambon dan Kota Tual mengalami inflasi sebesar 5,64% dan 6,37%. Inflasi kedua kota tersebut terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pada kelompok pengeluaran.
Pendapatan dan Belanja APBN
Pendapatan regional Maluku sampai dengan 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp305,11 Miliar atau dengan pertumbuhan realisasi 13,93% (yoy) dengan komponen pendapatan berasal dari Penerimaan Perpajakan yang memiliki realisasi sebesar Rp244,73 Miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp60,38 Miliar. Jumlah pendapatan terbesar disumbang dari Pajak Penghasilan Non Migas sebesar Rp155,82 Miliar.
Pada Februari 2023 ini, realisasi belanja K/L di wilayah Maluku adalah sebesar Rp1.260,29 Miliar dengan pertumbuhan realisasi 15,80%. Penyebab peningkatan tersebut utamanya berasal dari Belanja Barang yang meningkat sebesar 50,16% dengan realisasi Rp352.41 Miliar apabila dibandingkan tahun 2022. Realisasi Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) pada Februari 2023 mengalami penurunan sekitar 13,90% (yoy) yang disebabkan oleh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang menurun sekitar 23,09%.
Perkembangan Ekonomi Regional Maluku
Perekonomian Provinsi Maluku sampai Februari 2023 masih tetap didominasi oleh komponen Government Expenditur (G) yang meningkat dari Januari 2023.
Pada Februari 2023, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Maluku adalah sebesar 103,10 atau turun 0,28% dibandingkan Januari 2023. Penurunan NTP disebabkan oleh indeks harga hasil produksi pertanian (lt) yang tercatat meningkat sebesar 0,25% dan peningkatan indeks harga yang dibayar petani (lb) sebesar 0,53%. Penurunan NTP ini disumbangkan oleh turunnya NTP pada dua subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan (-1,59%) dan subsektor hortikultura (-2,81%).
Selanjutnya, dilihat dari sektor ekspor-impor, ekspor Maluku pada Februari 2023 memiliki nilai realisasi sebesar USD 7.651.341 atau 1.428.000 Kg yang didominasi oleh komoditas ikan dan krustasea, moluska, serta invertebrata air dengan nilai devisa USD 6.671.502 dan berat bersih 1.332.947 Kg, dengan eksportir terbesar di Provinsi Maluku yaitu PT. Wahana Lestari Investama. Selain komoditas perikanan, komoditas ekspor lainnya di Provinsi Maluku adalah sektor kehutanan seperti damar dengan nilai devisa USD 97.556 dan berat bersih 45.045 Kg. Negara tujuan ekspor terbesar yaitu China dengan nilai devisa ekspor USD 5.447.312 dengan berat bersih 1.196.610 Kg, tujuan ekspor kedua yaitu United States dengan nilai devisa USD 324.580 dengan berat bersih 17.479 Kg.
Sementara itu, realisasi impor pada Februari 2023 adalah sebesar USD 24.238.987 atau 29.290.994 Kg. Realisasi impor sampai dengan Februari 2023 masih didominasi importasi bahan bakar mineral dengan nilai devisa USD 23.906.084 dengan berat bersih 29.159.389 Kg. Untuk bahan bakar mineral tidak dikenalan pungutan bea masuk dikarenakan bea masuk 0%, selain itu terdapat importasi kemasan oleh PT. Wahana Lestari Investama. Importir terbesar yaitu PT. Pertamina Patra Niaga dengan nilai devisa USD 23.906.084 dan PT. Wahana Lestari Investama dengan nilai devisa USD 332.903 dimana importir terbesar adalah negara Malaysia. Pada Februari 2023, terdapat Bea Masuk sebesar Rp243.002.000 yang diperoleh oleh importasi kemasan oleh PT. Wahana Lestari Investama.
Current Issue di Regional Maluku
Current issue yang pertama adalah kondisi pengelolaan sampah di wilayah Maluku yang masih lemah dan terbatas. Hal ini diindikasikan oleh masih banyaknya masalah dalam perizinan dan pengawasan lingkungan seperti kasus AMDAL, laporan ketidaktaatan industri, keberadaan KPA di kabupaten/kota yang masih terbatas dan rendahnya kemampuan pengawasan lingkungan oleh kabupaten/kota. Belum optimalnya penanggulangan sampah tersebut disebabkan karena keterbatasan jumlah dan kapasitas saran prasarana eksisting serta SDM pengelola persampahan (sarana pengangkutan dan TPA) sedangkan rencana pengembangan TPA masih terhambat oleh persepsi masyarakat dan sulitnya pemenuhan lokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Current issue selanjutnya adalah penyediaan air bersih dan sanitasi layak di regional Maluku. Pada kondisi saat ini, masyarakat Kota Tual dan Kota Ambon memiliki persentase penggunaan air isi ulang yang cukup tinggi yaitu 35,55% dan 39,56%. Masyarakat di daerah pantai menggunakan air isi ulang dan terkadang menggunakan air ledeng dari PDAM sebagai keperluan memasak dan minum. Tingkat pelayanan PDAM menentukan jumlah masyarakat yang menggunakan air PDAM. Provinsi Maluku terdapat tiga PDAM sehat, dua PDAM tidak sehat, dan satu PDAM sakit. PDAM Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara Barat merupakan PDAM yang masuk dalam kategori sehat. Namun, pelayanan air bersih bagi masyarakat masih belum optimal karena keterbatasan jaringan perpipaan/distribusi. Selain itu, pengembangan SPAM di regional Maluku belum terealisasi untuk penyediaan air baku lintas wilayah karena keterbatasan sumber, anggaran dan hambatan penyediaan tanah. Keterbatasan kuantitas ketersediaan air baku untuk air minum, sebaran wilayah sumber air baku, kondisi geografis wilayah, perlunya peningkatan pembangunan tampungan/sumber air baku serta belum jelasnya rencana pemenuhan kebutuhan air baku di Provinsi Maluku.
Current issue yang terakhir adalah stunting di Provinsi Maluku yang berada di peringkat ke-13 Nasional. Stunting mencerminkan kekurangan gizi kronis yang disebabkan berbagai faktor yang berdampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalenis balita stunting di Provinsi Maluku mencapai 26,1% pada 2022. Angka ini menempatkan Provinsi Maluku berada di peringkat ke-13 Nasional. Angka ini turun sebesar 2,6 poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 28,7%. Meski demikian, angka stunting di Provinsi Maluku masih tergolong tinggi karena melebihi ambang batas yang ditetapkan standar World Health Organization (WHO) sebesar 20%.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia menyampaikan pentingnya koordinasi lintas sektor guna menekan angka stunting di Provinsi Maluku. Dinas Kesehatan Provinsi Maluku meminta posyandu dan puskesmas mengoptimalkan pelaksanaan sembilan program intervensi spesifik guna percepatan penurunan stunting khususnya di Kabupaten Buru Selatan yang memiliki tingkat stunting tertinggi di Provinsi Maluku. Selain itu, kerjasama dengan Perum Bulog Kantor Maluku juga dilakukan dalam hal distribusi 100 ton beras berfortivit dan bervitamin untuk pencegahan stunting. Beras forfirit ini diharapkan mencegah kekurangan gizi pada anak. Selain Kota Ambon, Bulog juga akan membangun kerjasama dengan semua pemerintah daerah untuk menyalurkan beras vitamin ini demi mengatasi stunting di Provinsi Maluku.
