Permulaan tahun baru 2023 diharapkan menjadi awal yang baik untuk kinerja APBN selanjutnya. Pada Januari 2023 ini, Provinsi Maluku yang diwakili oleh Kota Ambon dan Kota Tual mengalami inflasi sebesar 5,81% dan 4,87%. Inflasi kedua kota tersebut terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pada kelompok pengeluaran.
Pendapatan dan Belanja APBN
Pendapatan regional Maluku sampai dengan 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp130,88 Miliar atau dengan pertumbuhan realisasi 0,89% (yoy) dengan komponen pendapatan dari penerimaan perpajakan sebesar Rp98,68 Miliar atau 5,48% serta Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp32,21 Miliar atau 8,06% (yoy). Kenaikan terbesar dari pendapatan disumbang oleh PNBP Lainnya sebesar Rp28,21 Miliar atau 6,58% (yoy).
Pada Januari 2023 ini, realisasi belanja K/L di wilayah Maluku adalah sebesar Rp557,70 Miliar dengan pertumbuhan realisasi 6,51%. Penyebab peningkatan tersebut utamanya berasal dari Belanja Pegawai yang meningkat sebesar Rp198,76 Miliar dibandingkan tahun 2022. Realisasi Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) pada awal tahun 2023 adalah sebesar Rp888,03 atau 6,63% yang disebabkan oleh kenaikan realisasi Dana Bagi Hasil sebesar 11,36% (yoy) dan DAU sebesar 101,08% (yoy). TKDD yang lainnya belum terdapat penyaluran karena belum ada aktivasi DIPA.
Perkembangan Ekonomi Regional Maluku
Perekonomian Provinsi Maluku sampai Januari 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,73% (yoy). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha industri pengolahan yaitu sebesar 9,06%. Sementara dari sisi pengeluaran tertinggi pada komponen ekspor luar negeri yang tumbuh sebesar 62,94%. Pada awal tahun 2023, pengeluaran Pemerintah (Gov. Expenditure) masih mendominasi di dalam keseimbangan makro CIGX di wilayah Maluku. Komponen G tersebut berasal dari Belanja Pegawai dan Belanja Transfer sedangkan untuk komponen belanja modal masih belum dilakukan dari komponen G sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja di Maluku belum dapat memberikan dorongan pada sisi usaha pembentuk modal dan profit sehingga kemungkinan terjadinya pertumbuhan ekonomi secara cepat masih sangat kecil.
Pada Januari 2023 ini, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Maluku adalah sebesar 103,39 atau turun 0,46% dibandingkan Desember 2022. Penurunan NTP disebabkan oleh indeks harga hasil produksi pertanian (lt) yang tercatat turun sebesar 0,18% dan peningkatan indeks harga yang dibayar petani (lb) sebesar 0,29%. Penurunan NTP ini disumbangkan oleh turunnya NTP pada empat subsektor, yaitu subsektor tanaman dan pangan (turun sebesar 1,38%), subsektor tanaman perkebunan rakyat (-1,17%), subsektor peternakan (-0,35%) dan subsektor perikanan (-0,13%).
Selanjutnya, dilihat dari sektor ekpor-impor, ekspor Maluku pada Januari 2023 memiliki nilai realisasi sebesar USD 6.509.292 atau 1.310.680 Kgs. Realisasi ekspor didominasi oleh komoditas ikan dan krustasea, moluska, serta invertebrata air dengan eksportir terbesar yaitu PT. Wahana Lestari Investasma. Selain komoditas perikanan, komoditas ekspor lainnya di Provinsi Maluku adalah sektor kehutanan seperti damar. Sementara itu, transaksi impor pada Januari 2023 adalah sebesar USD 19.453.754 atau 23.784.937 Kgs. Realisasi impor didominasi importasi bahan bakar mineral dengan importir terbesar yaitu PT. Pertamina Patra Niaga dengan negara asal Malaysia.
Current Issue di Regional Maluku
Untuk menjaga stabilisasi pangan, Perum Bulog khususnya di Provinsi Maluku memiliki tugas untuk mejaga stabilitas harga dan pasokan beras tingkat produsen dan konsumen. Namun, dalam upaya menjaga ketahanan pangan tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dari berbagai sisi, seperti permasalahan dari sisi ketersediaan pangan adalah jumlah penduduk yang semakin meningkat, produksi dan produktivitas menurun, perubahan iklim, konversi lahan pertanian, dan masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada proses produksi, penanganan hasil panen dan pengolahan. Selanjutnya, permasalahan dari distribusi pangan adalah sistem distribusi yang belum tertata dengan baik, prasarana distribusi darat dan antar pulau yang belum memadai, kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum mampu berperan baik, iklim dan cuaca, serta keamanan jalur distribusi. Adapun permasalahan dari sisi konsumsi pangan adalah konsumsi pangan yang belum cukup beragam dan bergizi seimbang, upaya diversifikasi pangan yang belum sesuai harapan, dan perubahan pola makan ke arah makanan jadi. Yang terakhir adalah permasalahan dari sisi kemiskinan dan kerawanan pangan, seperti jumlah penduduk miskin yang rentan rawan pangan, akses masyarakat terhadap kesehatan, sarana dan prasarana terbatas, serta tingkat pendidikan dan pengetahuan Ibu Rumah Tangga yang mempengaruhi pola asuh anak. Dengan adanya permasalahan dan ketahanan pangan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di lingkup Provinsi Maluku mengatur kebijakan melalui perencanaan pembangunan daerah masing-masing. Kebijakan yang ada diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah, seperti penguatan industri daerah berbasis komoditas unggulan, peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, peningkatan usaha-usaha produktif, peningkatan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, penguatan kelembagaan dan sistem logistik daerah, serta peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pola pangan harapan.
