Ambon, 28 Mei 2025 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku melaksanakan agenda rutin Rapat Komite ALCo Regional Periode Realisasi 30 April 2025 pada Kamis (15/05/2025). Acara dihadiri seluruh perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku. Secara garis besar evaluasi untuk kinerja APBN adalah terjadinya kontraksi atas realisasi pendapatan dan juga belanja regional. Namun demikian realisasi APBD justru mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Sampai dengan Bulan April 2025, beberapa kebijakan pemerintah diarahkan untuk mendorong ketahanan dan pertumbuhan perekonomian dari akar rumput beberapa di antaranya program Makan Bergizi Gratis, Pendirian Koperasi Merah Putih hingga Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi nasional dan regional masih dibayangi oleh ketidakpastian global. Hingga April 2025, ketidakpastian global masih tinggi akibat eskalasi perang dagang AS-Tiongkok, ketegangan geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina dan Laut China Selatan ditambah lagi konflik India-Pakistan juga memasuki babak baru, selain itu volatilitas pasar keuangan global yang mendorong investor bersikap hati-hati. Ketiga faktor ini menekan perdagangan internasional, melemahkan nilai tukar negara berkembang, dan memicu aliran modal keluar. Meskipun demikian, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan sebesar 4,87% (y-on-y) di triwulan I 2025, ditopang konsumsi rumah tangga dan kebijakan pemerintah yang responsif, meskipun investasi masih lemah dan konsumsi pemerintah turun. Meskipun mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi secara kuartal yaitu -2,99% namun pertumbuhan PDRB Maluku masih cukup menjanjikan di angka 5,07% (y-on-y).

Dari sisi perekonomian regional diungkap bahwa sampai dengan bulan April 2025 perkembangan harga yang telah kembali ke level inflasi tahunan yang terkendali sebesar 3,34% yang mana berada dalam rentang target BI di angka 2,5% plus minus 1%, menandakan adanya dorongan dari permintaan yang tinggi pada bulan Maret hingga April 2025menunjukan adanya pemulihan tingkat permintaan konsumsi masyarakat. Secara detail untuk masing-masing kota/kabupaten indeks inflasi di Maluku adalah sebagai berikut: Kota Ambon mengalami inflasi sebesar  3,78% y-on-y, Kota Tual mengalami inflasi sebesar 1,36% y-on-y, dan Kabupaten Maluku Tengah mengalami inflasi sebesar 2,96% y-on-y. Perekonomian Maluku berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku Triwulan I-2025 mencapai Rp15,89 triliun dan atas harga konstan 2010 mencapai Rp9,38 triliun. Kondisi ekonomi wilayah Maluku pada Triwulan I Tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,07% y-on-y. Dari sisi lapangan usaha dan yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 8,16%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 9,21%.

Kinerja Penerimaan APBN sampai dengan Bulan April 2025, diperkirakan penerimaan APBN akan memiliki target mencapai Rp2.240,63 miliar dengan pembagian berupa Penerimaan Perpajakan dengan target mencapai Rp1.780,42 miliar selanjutnya Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan sebesar Rp460,21 miliar. Kedua jenis penerimaan tersebut disumbang dari KPP Pratama Ambon, KPPBC TMP C Ambon dan Tual atas penerimaan bea masuk dan penerimaan cukai, KPKNL Ambon terkait pemanfaatan barang miliki negara, serta satuan kerja kementerian/lembaga (termasuk di dalamnya Badan Layanan Umum yaitu Universitas Pattimura, Rumah Sakit Tingkat II Prof. dr. J. A. Latumeten, RS Bhayangkara Ambon, RS Poltekes Kemenkes Maluku, dan  RSUP Dr. J. Leimena) serta satuan kerja vertikal untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sampai dengan Bulan April penerimaan negara telah mencapai Rp551,02 miliar atau sekitar 24,59% dari target penerimaan dan mengalami pertumbuhan negatif -22,31%.

Selanjutnya gambaran pelaksanaan belanja APBN regional Maluku, pada tahun 2025 ini terdiri dari belanja Pemerintah Pusat dan belanja Transfer Ke Daerah telah mengalami efisiensi dengan total pagu anggaran adalah Rp20.728,16 miliar. Belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2025 ini telah terealisasi sebesar Rp1.782,85 atau 21% dari anggaran sebesar Rp8.179,02. Belanja ini terdiri dari Belanja Pegawai dengan realisasi Rp1.202,08 miliar tumbuh 2,99% y-on-y, Belanja Modal dengan realisasi Rp470,25 miliar dengan pertumbuhan negatif -51,32% y-on-y, Belanja Barang dengan realisasi Rp104,79 tumbuh negatif -77,02% miliar serta Belanja Sosial dengan realisasi Rp5,73 yang juga tumbuh negatif -42,02%.

Untuk dana perimbangan berupa Transfer ke Daerah dialokasikan untuk Provinsi Maluku mencapai Rp12.549,14 miliar dengan realisasi Dana Transfer Umum (DAU dan Dana Bagi Hasil) mencapai Rp2.601,02 miliar dari alokasi Rp8.686,90 miliar; Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik) mencapai realisasi sebesar Rp449,32 miliar dari alokasi Rp2.796,21 miliar; sedangkan Dana Desa mencapai realisasi sebesar Rp128,07 miliar dari alokasi Rp1.018,36 miliar bagi 1.200 desa sedangkan untuk Insentif Fiskal bagi beberapa pemerintah daerah dengan kinerja baik pada tahun 2025 ini mencapai realisasi Rp0,00 dari alokasi Rp47,46 miliar. Sampai dengan Bulan April 2025 belanja Transfer Ke Daerah ini telah mencapai realisasi total Rp3.178,42 miliar atau sekitar 25,33% dari alokasi dan mengalami pertumbuhan negatif -5,12%. Realisasi TKD ini menyumbang porsi besar pada pendapatan APBD dengan porsi 89% dimana secara konsolidasi realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp2.496,90 miliar atau sekitar 17% dari pagu penerimaan dengan pertumbuhan positif 16,97% y-on-y. Sedangkan untuk Belanja APBD telah terealisasi Rp1.977,04 miliar atau sekitar 13,55% dari pagu anggaran belanja dengan pertumbuhan positif 33,67%.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku selaku pimpinan rapat memberikan arahan terkait arah kebijakan pemerintah pada tahun 2025 ini beserta sasaran prioritas pemerintah dalam pemberian layanan publik. Sampai dengan April 2025, arah kebijakan prioritas pemerintah mencerminkan komitmen kuat dalam memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional. Beberapa program strategis yang menjadi sorotan utama antara lain pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda, pendirian Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak perekonomian desa berbasis gotong royong, serta pengadaan cadangan beras pemerintah oleh Perum Bulog guna menjaga stabilitas pangan nasional. Ketiga program ini tidak hanya mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap isu-isu mendasar seperti gizi, ekonomi desa, dan ketahanan pangan, tetapi juga menuntut kolaborasi aktif lintas sektor. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya agar program berjalan secara hati-hati, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.

Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku juga turut serta berupaya dalam meningkatkan perkembangan perekonomian regional melalui tugas pokok fungsi masing-masing kantor perwakilan. Kanwil DJPb Provinsi Maluku terus berusaha mengawal pelaksanaan APBN secara ketat namun juga memiliki peran pemberdayaan ekonomi regional melalui penyediaan pembiayaan dan pemberdayaan bagi UMKM di Provinsi Maluku. Agenda ini didukung dengan langkah Kanwil DJBC Provinsi Maluku yang selalu mendukung perkembangan UMKM dengan mendorong pelaksanaan ekspor langsung dari Maluku. Dari sisi pemanfaatan Barang Miliki Negara, KPKNL Ambon senantiasa agresif dalam menggali potensi pemanfaatan aset negara salah satunya dengan pemanfaatan aset negara, optimalisasi piutang dan lelang. Melalui Coretax KPP Pratama Ambon juga berupaya mengembangkan basis pajak untuk memperkuat penerimaan negara dari sektor perpajakan selain itu KPP Pratama Ambon juga turut serta memperkuat UMKM lokal melalui sosialisasi untuk mempermudah administrasi, pelaksanaan, dan pelaporan perpajakan bagi UMKM.

Perekonomian Provinsi Maluku sangat didorong oleh sektor Administrasi Pemerintahan sebagai sektor kedua terbesar yang mencapai 21,43% diharapkan dengan realisasi belanja yang tepat sasaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global yang eskalatif. Antara lain melalui program perlindungan sosial, stimulus fiskal bagi sektor strategis yang mempunyai daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, dukungan akselerasi transformasi industri, serta penguatan ketahanan fiskal melalui pengelolaan fiskal yang prudent serta menjaga cash buffer di level yang memadai. 

***

Narahubung Media:

Kanwil DJPb Provinsi Maluku                                              0813-8022-8410

Kementerian Keuangan Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.