Jl. Pitu Ina No.7 Karang Panjang Ambon 

Berita

Seputar Kanwil DJPb

Kinerja Positif APBN 2022 di Provinsi Maluku

 

 

Jumat, 27 Januari 2023, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku bersama dengan Kepala Bappeda Provinsi Maluku dan Kepala BPS Provinsi Maluku menyelenggarakan dialog kolaboratif "Maluku Bicara" dengan mengusung tema "Kinerja Positif APBN 2022 Modal Kuat Merespon Tantangan Global di 2023" yang disiarkan secara live melalui TVRI Maluku dan Kanal Youtube resmi TVRI Maluku. Topik yang diangkat dalam dialog tersebut adalah kinerja APBN tahun 2022 utamanya di Provinsi Maluku.

Sampai dengan 31 Desember 2022, kinerja APBN menunjukkan tren yang positif. Belanja Negara tumbuh positif dan terus dioptimalkan untuk penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, penguatan spending better, serta peningkatan kualitas belanja daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Belanja Negara melalui APBN wilayah Maluku telah disalurkan senilai Rp12,06 Triliun atau sekitar 95,41% dari Pagu Belanja APBN TA 2022. Komponen belanja negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa melalui KPPN. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp8,4 Triliun atau 96,4 persen dari target APBN dan TKDD sebesar Rp3,1 Triliun.

Selain TKDD yang berupa DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa masih terdapat Komponen TKDD yang disalurkan di wilayah Maluku, yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Insentif Daerah. DAU, DBH, dan DID yang disalurkan masing-masing senilai Rp7,39 Triliun, Rp358, 81 Miliar, Rp122,94 Miliar. Sehingga nilai realisasi seluruh TKDD wilayah Maluku TA 2022 sebesar Rp11,77 Triliun.

Terkait Belanja PC-PEN, realisasi Belanja PC-PEN di Provinsi D.I.Yogyakarta sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp1,795 Triliun. Cluster Penguatan Pemulihan Ekonomi mendominasi sebesar 58,49% dari seluruh realisasi PC-PEN di wilayah Maluku. Komponen realisasi Cluster Penguatan Pemulihan Ekonomi terdiri dari Padat Karya KemenPUPR (Rp288,82 Miliar), Ketahanan Pangan KemenPUPR (Rp414,43 Miliar) dan Infrastruktur Konektivitas KemenPUPR (635,83 Miliar), yang mampu menyerap 16.432 tenaga kerja. Adapun rincian realisasi Belanja PEN sampai dengan 30 Desember 2022 adalah: Cluster Perlinsos sebesar Rp607,380 miliar, Cluster Kesehatan sebesar Rp137,95 Miliar, dan Cluster Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp1,050 Triliun.

Dari sisi penerimaan negara, realisasi pendapatan dan hibah yang tercatat sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp2,3 T dengan kontribusi penerimaan terbesar yakni dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1,826T (79,32% kontribusi). Komponen penerimaan perpajakan terbesar dari Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri yakni Pajak Penghasilan sebesar Rp942,82 Miliar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp843,16 Miliar, Pajak Bumi & Bangunan (PBB) sebesar Rp12,71 Miliar, Penerimaan Cukai sebesar Rp37 juta, Pajak Lainnya sebesar Rp26,22 Miliar. Disamping penerimaan Perpajakan Dalam Negeri terdapat Pajak Perdagangan Internasional berupa Bea Masuk sebesar Rp1,14 Miliar. Selain Penerimaan Perpajakan, terdapat tiga komponen Penerimaan Negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) wilayah Maluku sebesar Rp225,48 Miliar dan PNBP Lainnya sebesar Rp250,7 Miliar.

Pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Selama periode Januari sampai dengan akhir tahun 2022 penyaluran KUR sudah mencapai Rp1,36 Triliun untuk 34.673 debitur dengan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Maluku Tengah yaitu sebesar Rp325,6 Miliar untuk 10.039 debitur. Sedangkan untuk penyaluran pembiayan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp15,78 Miliar untuk 4.090 debitur, dengan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Buru yaitu sebesar Rp4,04 miliar untuk 947 debitur.

Kinerja positif APBN tahun 2022 tersebut menjadi modal yang kuat untuk menghadapi tahun 2023 dan konsolidasi fiskal. APBN 2023 didesain tetap optimis namun dengan kewaspadaan yang tinggi untuk mengantisipasi ketidakpastian dengan kebijakan fiskal yang diarahkan pada “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

IKUTI KAMI KANWIL DJPb MALUKU

 

Search