Pada November 2022 ini, Provinsi Maluku mencatatkan perkembangan inflasi sebesar 1,13% (mtm). Nilai inflasi tersebut meningkat dibandingkan bulan Oktober 2022 yang mengalami deflasi sebesar -0,20% (mtm) dan lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 0,09% (mtm). Beberapa komoditas seperti ikan layang, ikan tongkol, dan ikan selar menjadi penyumbang inflasi pada bulan November ini karena tingkat suhu permukaan air laut yang masih relative dingin berdampak pada terbatasnya hasil tangkapan ikan pelagis. Penyesuaian harga BBM diprakirakan juga berdampak pada berkurangnya aktivitas nelayan untuk melaut.
Pendapatan dan Belanja APBN
Pendapatan regional Maluku sampai dengan 30 November 2022 adalah sebesar Rp1.930,01 Miliar atau naik 17,22% (yoy) dengan komponen pendapatan dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.491,33 Miliar atau 16,72% (yoy) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp438,69 Miliar atau 18,95% (yoy). Kenaikan terbesar dari pendapatan disumbang oleh Pajak Penghasilan (Non Migas) dengan nilai pertumbuhan realisasi sebesar Rp825,44 Miliar atau 33,58% (yoy).
Pada November 2022 ini, realisasi belanja K/L di wilayah Maluku adalah sebesar Rp6.943,11 Miliar dengan pertumbuhan realisasi 1,44% dari bulan November 2021. Kenaikan belanja November 2022 didukung oleh Belanja Pegawai yang meningkat sebesar Rp113,68 Miliar dibandingkan tahun 2021. Selanjutnya, realisasi TKDD mengalami penurunan sekitar 6,23% (yoy) karena penurunan realisasi DAK Fisik November 2022 sebesar 13,68% (yoy) dan Dana Insentif Daerah sebesar 65,76% (yoy).
Perkembangan Ekonomi Regional Maluku
Perekonomian Provinsi Maluku sampai November 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 6,01% (yoy). Pertumbuhan ini terjadi pada hampir semua lapangan usaha dengan pertumbuhan signifikan terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan. Pada November 2022 ini, Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Petani (NTUP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami penurunan seluruhnya dengan nilai NTP sebesar 104,81 atau turun sebesar 0,07% dibanding Oktober 2022, NTUP turun sebesar 0,38% menjadi 111,56 serta NTN turun sebesar 0,02% menjadi 111,47. Penurunan NTP disebabkan oleh indeks harga hasil produksi pertanian (lt) yang tercatat turun sebesar 0,21% dan penurunan indeks harga yang dibayar petani (lb) sebesar 0,14%. Adapun penurunan NTN disebabkan oleh lb yang mengalami peningkatan sebesar 0,09% melampaui peningkatan lt yang sebesar 0,07%. Peningkatan lt disebabkan oleh naiknya harga komoditas pada kelompok penangkapan di perairan laut (khususnya komoditas ikan tuna, ikan ketamba, ikan kerapu, ikan belanak, ikan selar, ikan ekor kuning, kepiting laut, udang laut, ikan kakap, ikan alu-alu dan ikan tenggiri) sebesar 0,07%, sementara lt pada kelompok penangkapan di perairan umum tidak mengalami perubahan.
Selanjutnya, dilihat dari sektor ekpor-impor, ekspor Maluku pada November 2022 menurun daripada Oktober 2022 dengan nilai realisasi sebesar USD 8,362,013 atau 1,590,033 Kgs. Realisasi ekspor didominasi oleh komoditas ikan dan krustasea, moluska, serta invertebrate air. Sementara itu, transaksi impor pada November 2022 mengalami penurunan drastis dibandingkan Oktober 2022 yaitu menjadi sebesar USD 6,975,532 atau 8,545,928 Kgs. Realisasi impor s.d. November 2022 ini didominasi importasi bahan bakar mineral.
Issue Ekonomi Regional Maluku
Provinsi Maluku mengalami inflasi yang cukup tinggi pada November 2022. Salah satu penyebab kenaikan tersebut adalah kenaikan harga avtur di wilayah Maluku dari Rp17.819/Liter pada Oktober 2022 menjadi Rp18.653/Liter pada November 2022. Kenaikan tersebut berpengaruh pada kenaikan tarif angkutan udara di tengah peningkatan permintaan. Selain itu, tingkat suhu permukaan air laut yang masih relatif dingin berdampak pada terbatasnya hasil tangkapan ikan pelagis seperti ikan layang, tongkol, dan selar sehingga komoditas perikanan menjadi salah satu penyumbang inflasi. Pada bulan November 2022 ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) TPID dalam rangka merekonsiliasi data realisasi anggaran DTU (2%) di lingkup Provinsi Maluku dan Rakor TPID teknis rutin, pengukuhan Program Kalesang Kintal Kosong Pemerintah Kota Ambon dalam rangka mendukung implementasi GNPIP di Kota Ambon melalui penyerahan 440 polybag cabai merah dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku kepada Tim Penggerak PKK di Kota Ambon, serta operasi pasar mingguan sinergi TPID Provinsi Maluku dan TPID Kota Ambon.
Selain Rapat Koordinasi TPID, pada November 2022 ini, diselenggarakan pula Rapat Koordinasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Percepatan Ekonomi Daerah (PPED) di Provinsi Maluku. Rapat tersebut merupakan kegiatan evaluasi menjelang akhir tahun terkait kinerja Tim PPED Provinsi Maluku. Kanwil DJPb Provinsi Maluku berfokus pada pemaparan tentang alokasi khusus PEN terhadap Maluku serta realisasinya pada bulan November 2022. Fasilitas dana PEN dari APBN masih bisa terus dioptimalkan pemanfaatannya untuk pemulihan ekonomi di Maluku.
