KINERJA POSITIF APBN MALUKU HINGGA OKTOBER 2023
Sampai dengan Oktober 2023, kinerja APBN di Provinsi Maluku semakin menguat yaitu ditandai dengan kenaikan Realisasi Pendapatan APBN 31 Oktober 2023 mencapai Rp1,78 Triliun, atau naik sebesar 5,69% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022. Kontribusi pendapatan tersebut berasal dari sumber Perpajakan sebesar Rp1.290,54 Miliar serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 493,22 Miliar.
Posisi realisasi belanja di Provinsi Maluku sebesar Rp 16,30 Triliun dengan kondisi peningkatan realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar 2,93% (yoy). Peningkatan belanja tersebut sebagian besar berasal dari realisasi belanja barang dengan kenaikan sebesar 15,36% (yoy) yang utamanya berasal dari peningkatan Belanja Barang Non Operasional dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Indikasi terjadinya peningkatan belanja tersebut merupakan dampak dari pencabutan kebijakan PPKM. Adapun Transfer ke Daerah dan Dana Desa meningkat sebesar 1,46% (yoy) yang disebabkan karena penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Dana Insentif Daerah meningkat dibanding tahun lalu.
Kinerja perekonomian Maluku secara Makro tergolong fluktuatif dimana pada bulan Oktober, tingkat inflasi gabungan 2 kota di Provinsi Maluku berada pada angka 3,62% (yoy) dan 0,30% (mtm). Kota Ambon mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 3,56% dan Kota Tual mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 4,55%. Inflasi yang terjadi tersebut karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan yakni tertinggi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran.
Peningkatan kinerja APBN sampai dengan periode ini diharapkan menjadi faktor pendorong sekaligus sebagai katalis pertumbuhan ekonomi di Maluku sesuai dengan amanat dan tujuan Undang-Undang APBN yakni penguatan ekonomi dan pembangunan secara merata sampai pelosok negeri.
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku akan terus mendukung program percepatan pembangunan wilayah Maluku melalui skema optimalisasi penggunaan dana APBN sesuai dengan target capaian pemerintah. Tentunya kunci keberhasilan pencapaian target tersebut berupa sinergi erat antara pemerintah pusat, Kementerian/Lembaga, dan pemerintah daerah yang bersama-sama memperkuat strategi utilisasi fungsi fiskal dan moneter dalam percepatan pertumbuhan ekonomi regional Maluku.
