Mengairi Harapan: Proyeksi Dampak Bendungan Meninting terhadap Produktivitas dan Stabilitas Ekonomi NTB
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama dua dekade terakhir menunjukkan dualitas dalam struktur ekonomi: di satu sisi sangat bertumpu pada sektor pertambangan sebagai penyumbang terbesar PDRB, namun di sisi lain menggantungkan lapangan kerja dan basis konsumsi domestik pada sektor pertanian. Dalam konteks ini, pembangunan Bendungan Meninting hadir bukan hanya sebagai proyek infrastruktur sumber daya air, tetapi sebagai katalis transformasi sektor pangan dan ekonomi pedesaan.
Pembangunan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu proyek strategis nasional yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan air dan pangan di NusaTenggaraBarat (NTB). Proyek ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bagian dari program penguatan infrastruktur sumber daya air yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Dengan nilai investasi yang mencapai lebih dari Rp 1 triliun, pembiayaan bendungan ini mencakup proses konstruksi, pengadaan lahan (oleh pemerintah pusat), serta penyediaan sistem pengelolaan air berbasis digital. Peran APBN dalam proyek ini tidak hanya terbatas pada pembiayaan fisik, tetapi juga mencerminkan komitmen fiskal negara dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta penguatan ketahanan pangan dan air, khususnya di daerah rawan kekeringan seperti NTB.
Selain itu, keberadaan bendungan ini juga akan mendorong optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang irigasi, yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk membangun jaringan sekunder dan tersier yang terintegrasi dengan sistem utama Meninting. Dalam jangka panjang, sinergi antara belanja pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat produktivitas sektor pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan tangguh terhadap perubahan iklim.
Terletak di Kabupaten Lombok Barat dan rencananya diresmikan pada tahun 2025, Bendungan Meninting menjadi bagian dari strategi besar pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung sistem irigasi berkelanjutan di Pulau Lombok. Melalui sistem HRD (Hydraulic River Development), bendungan ini diintegrasikan dengan 12 Daerah Aliran Sungai (DAS) utama di Lombok dan didesain mampu mendistribusikan air ke jaringan irigasi primer, sekunder, hingga tersier, serta ke embung embung strategis. Dalam jangka panjang, bendungan ini juga akan mendukung integrasi antar-bendungan seperti Batujai dan Pandanduri dalam satu sistem distribusi air terpadu.
Bendungan Meninting secara langsung memiliki kapasitas irigasi sekitar 1.500–2.000 hektar sawah. Namun, perannya jauh lebih strategis karena menjadi bagian dari pengelolaan air di 12 DAS utama Pulau Lombok. Integrasi ini memungkinkan keberlanjutan produksi pertanian pada areal hingga ±70.000 hektar lahan sawah, hortikultura, dan lahan diversifikasi. Secara teoritis, apabila seluruh lahan tersebut ditanami padi dengan produktivitas rata-rata 5–6 ton per hektar per musim, potensi produksi gabah bisa mencapai 700.000–840.000 ton per tahun. Angka ini mencerminkan kontribusi strategis Meninting terhadap ketahanan pangan regional.
Sebagai perbandingan, total produksi gabah NTB pada 2023 sekitar 1,2 juta ton. Artinya, secara teoritis Meninting dapat menopang hingga 70% produksi gabah NTB. Dengan pola tanam yang lebih intensif dan ketersediaan air yang stabil, Indeks Pertanaman (IP) berpotensi meningkat dari IP 100–200 menjadi IP 300 di beberapa wilayah potensial, terutama di Lombok Barat dan Lombok Tengah.
Manfaat ekonomi dari stabilitas air irigasi ini akan dirasakan luas oleh rumah tangga petani. Petani yang sebelumnya hanya panen sekali setahun dapat meningkatkan frekuensi hingga dua–tiga kali, sehingga pendapatan meningkat signifikan. Dengan harga gabah rata-rata Rp5.500 per kg, produksi tambahan 420.000 ton gabah bernilai sekitar Rp2,3 triliun per musim, atau lebih dari Rp4,6 triliun per tahun. Efek berganda juga muncul pada sektor hilir: penggilingan padi, distribusi logistik, perdagangan, serta UMKM penyedia benih, pupuk, dan jasa pertanian. Tak kalah penting, stabilitas harga pangan lokal juga lebih terjaga karena pasokan tidak lagi terlalu bergantung pada daerah lain.
Selain fungsi irigasi, Bendungan Meninting juga menyediakan pasokan air baku sebesar 150 liter/detik, yang akan melayani daerah Gunungsari, Batulayar, hingga kawasan wisata Senggigi. Pemanfaatan air ini berpotensi mengurangi tekanan terhadap sumber mata air seperti Narmada dan Sesela yang selama ini menjadi sumber utama air bersih Kota Mataram. Diversifikasi sumber air ini juga memperkuat ketahanan air domestik, terutama saat musim kemarau atau terjadi gangguan suplai air akibat bencana.
Sistem HRD (Hydraulic River Development) memungkinkan integrasi pengelolaan sumber daya air antar-bendungan dan antar-sungai. Dengan mekanisme pengendalian air berbasis aplikasi Android buatan BWS, sistem ini menjadi pilot project digitalisasi pengelolaan pintu air di NTB. Fungsi utama HRD adalah mengatur aliran dari sungai-sungai seperti Meninting, Dodokan, Jangkok, dan sesaot ke kanal-kanal irigasi utama, sekaligus menjadi alat mitigasi banjir musiman di wilayah hilir seperti Kota Mataram. Keberadaan HRD juga memungkinkan respon cepat terhadap potensi kekeringan maupun kelebihan debit air, dengan sistem buka-tutup terintegrasi antar-wilayah. Dalam jangka panjang, ini akan menjadi fondasi pembangunan pertanian berkelanjutan berbasis air yang efisien, adaptif, dan ramah lingkungan.
Untuk mengoptimalkan manfaat Bendungan Meninting, sejumlah langkah strategis perlu segera diambil oleh para pemangku kepentingan. Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I dan Kementerian PUPR direkomendasikan untuk mempercepat pembangunan jaringan irigasi sekunder dan tersier agar suplai air dari Meninting dapat dimanfaatkan secara optimal pada musim tanam 2025–2026. Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi NTB bersama Dinas Pertanian kabupaten/kota, khususnya Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Kota Mataram, perlu melakukan pemetaan zona irigasi prioritas serta menyusun pola tanam berbasis ketersediaan air, disertai intensifikasi peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) guna meningkatkan efisiensi distribusi air.
Selanjutnya, Pemerintah Daerah dan Dinas Ketahanan Pangan disarankan untuk menyiapkan buffer stock gabah dari wilayah irigasi Meninting sebagai langkah stabilisasi harga selama musim paceklik. Untuk mendukung keberlanjutan sektor pascapanen, Dinas Koperasi/UMKM dan Bank Daerah diharapkan memfasilitasi pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian atau subsidi bunga, khususnya bagi UMKM yang bergerak dalam pengolahan hasil tani. Tak kalah penting, kolaborasi dengan akademisi dan LSM lokal diperlukan untuk membangun sistem monitoring terhadap dampak bendungan terhadap ketahanan pangan serta memberikan edukasi kepada petani mengenai manajemen air terpadu dan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan pendekatan multipihak ini, Bendungan Meninting dapat menjadi pengungkit utama dalam transformasi sistem pertanian berkelanjutan di NTB.
