Makan Bergizi Gratis: Kebijakan Sosial atau Stimulus Ekonomi Baru bagi NTB?

(Opini oleh: Muhammad Lutfi Aziz, Pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB. Foto oleh: Tim Media Kanwil DJPb Provinsi NTB)

Di tengah dinamika fiskal nasional dan keterbatasan ruang anggaran daerah, program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul sebagai salah satu kebijakan paling ambisius dalam agenda pembangunan Indonesia periode 2025-2029. Dalam RAPBN dan APBN 2026, MBG tidak sekedar ditempatkan sebagai program perlindungan sosial, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Pertanyaannya, apakah MBG hanya kebijakan sosial, atau justru bisa menjadi motor penggerak ekonomi baru, termasuk bagi daerah seperti Nusa Tenggara Barat?

MBG dalam Kerangka Pembangunan SDM Nasional

Dalam RPJMN 2025-2029, pemerintah menempatkan penguatan pembangunan manusia sebagai Prioritas Nasional 4: memperkuat SDM, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta perlindungan kelompok rentan. Salh satu arah kebijakan yang ditegaskan adalah peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, termasuk melalui program makan gratis untuk pemenuhan gizi. Dengan kata lain, MBG bukan program yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari desain besar pembangunan manusia Indonesia, memastikan generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan produktif.

Ini penting karena kualitas SDM bukan hanya urusan sosial, tetapi fondasi utama pertumbuhan ekonomi. Negara dengan bonus demografi seperti Indonesia akan memperoleh “dividen” jika penduduk usia produktifnya sehat dan terdidik. Namun sebaliknya, bonus demografi dapat berubah menjadi beban jika kualitas gizi dan pendidikan gagal diperkuat sejak dini.

Gizi sebagai Infrastruktur Tak Terlihat

Selama ini, pembangunan sering diasosiasikan dengan jalan tol, pelabuhan, bandara, atau smelter. Namun, pembangunan manusia memiliki dimensi tak terlihat yang jauh lebih menentukan, yaitu gizi.

Anak-anak yang mengalami kekurangan gizi cenderung memiliki kemampuan belajar lebih rendah, daya tahan tubuh lemah, dan produktivitas yang menurun ketika dewasa. Dampaknya tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Dalam konteks ini, MBG dapat dipahami sebagai bentuk investasi fiskal. Negara mengalokasikan anggaran hari ini untuk mencegah kerugian produktivitas di masa depan. Program makan bergizi gratis bukan sekedar memberi makanan, tetapi memberi masa depan.

MBG dan Dampaknya terhadap Ekonomi Daerah

Namun menariknya, MBG bukan hanya soal kesehatan dan pendidikan. Jika dirancang dengan baik, MBG dapat menjadi stimulus ekonomi yang sangat besar bagi daerah. Mengapa? Karena program ini menciptakan permintaan rutin dalam skala besar terhadap komoditas yang ditawarkan masyarakat, antara lain beras, telur, sayur-mayur, ikan dan protein lokal, sampai jasa katering dan dapur umum, tenaga kerja distribusi, dan UMKM pangan dan koperasi.

Artinya, MBG bukan hanya belanja negara yang “habis dimakan”, tetapi belanja yang menciptakan perputaran ekonomi lokal secara terus-menerus. Di daerah seperti NTB, yang basis ekonominya masih kuat pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM pangan, MBG berpotensi menjadi pengungkit rantai nilai baru.

NTB: Potensi Besar dari Pertanian dan Pangan Lokal

NTB memiliki struktur ekonomi yang cukup unik. Ketika sektor tambang mengalami kontraksi, sektor pertanian dan perdagangan tetap menjadi penyangga utama. Pada Triwulan III 2025 misalnya, sektor pertanian tetap tumbuh positif, konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama pertumbuhan, dan sektor perdagangan relatif tetap stabil.

Artinya, NTB memiliki basis ekonomi rakyat yang kuat. Program seperti MBG dapat memperkuat basis tersebut dengan menciptakan permintaan yang pasti bagi produk pangan lokal. Jika bahan baku MBG dipasok dari petani lokal Lombok, Sumbawa, Dompu, Bima, dan wilayah lain, maka manfaatnya akan menyebar langsung ke desa-desa, bukan hanya terkonsentrasi di kota.

Multiplier Effect: Dari Sekolah ke Pasar Tradisional

Salah satu kekuataan MBG adalah efek bergandanya (multiplier effect). Satu porsi makan bergizi di sekolah bukan hanya konsumsi anak, tetapi:

1. Pendapatan bagi petani sayur,
2. Pasar baru bagi peternak telur,
3. Peluang usaha bagi koperasi pangan,
4. Lapangan kerja bagi ibu rumah tangga di dapur produksi,
5. Omzet tambahan bagi UMKM logistik,
6. Stabilisasi harga pangan lokal.

Jika program ini berjalan konsisten, maka MBG dapat menjadi jembatan ekonomi antara APBN dan ekonomi rakyat. Dengan kata lain, APBN tidak hanya hadir dalam bentuk proyek besar, tetapi hadir dalam aktivitas sehari-hari masyarakat.

Tantangan Implementasi: Jangan jadi Program Top-Down

Meski potensinya besar, MBG juga menyimpan risiko jika pelaksanaannya tidak melibatkan daerah secara memadai. Dalam berbagai forum, beberapa pemerintah daerah menyampaikan bahwa mereka belum sepenuhnya dilibatkan dalam desain pelaksanaan MBG. Ini menjadi catatan penting.

Jika MBG dijalankan terlalu sentralistis, maka timbul risiko dalam pelaksanaan kegiatan:

1. Rantai pasok lokal bisa tidak optimal,
2. UMKM daerah hanya menjadi penonton,
3. Potensi ekonomi daerah tidak terserap,
4. Efektivitas distribusi bisa menurun.

Karena itu, keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh tata kelola kolaboratif antara pusat dan daerah. Setidaknya, daerah harus diberi ruang dalam hal-hal berikut:

1. Penentuan pemasok lokal,
2. Pengawasan kualitas,
3. Integrasi dengan program ketahanan pangan daerah,
4. Pemberdayaan koperasi dan UMKM.

MBG sebagai Strategi Penguatan Ketahanan Pangan

Lebih jauh, MBG juga bisa menjadi instrumen ketahanan pangan nasional. Permintaan pangan yang stabil dapat mendorong:

1. Peningkatan produksi pertanian,
2. Diversifikasi pangan lokal,
3. Penguatan logistik pangan antarwilayah,
4. Stabilisasi harga komoditas.

Bagi NTB, hal-hal ini relevan karena sektor pertanian bukan hanya penopang ekonomi, tetapi juga identitas struktural daerah. MBG bisa menjadi kebijakan yang menyatukan agenda pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan ketahanan pangan sekaligus.

Kesimpulan: MBG Lebih dari Sekadar Program Sosial

Pada akhirnya, Program MBG harus dipahami lebih luas dari sekadar bantuan makan. MBG dapat menjadi:

1. Investasi SDM jangka panjang,
2. Stimulus ekonomi berbasis pangan lokal,
3. Penguatan UMKM dan koperasi daerah,
4. Instrumen ketahanan pangan,
5. Strategi pemerataan pembangunan manusia.

Bagi NTB, MBG berpotensi menjadi motor ekonomi baru yang lebih inklusif dibanding sektor ekstraktif seperti tambang, karena manfaatnya langsung menyentuh petani, UMKM, dan anak-anak sekolah. Dengan desain tata kelola yang tepat, MBG bisa menjadi contoh bagaimana APBN bekerja tidak hanya sebagai angka dalam dokumen, tetapi sebagai energi nyata yang menggerakkan ekonomi rakyat dan membangun generasi masa depan.