Dompu - Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Syarwan, didampingi Kepala Bidang PPA II, M. Budi Dharmanto serta Kepala KPPN Bima, Saprudin, pada hari Selasa (15/5) kemarin melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Dompu. Selain menjadi pembicara dalam kegiatan Focus Group Discussion Kebijakan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2019 yang diselenggarakan di Gedung PKK Kabupaten Dompu, Syarwan juga dalam kesempatan kunjungan ini bertatap muka dan melakukan pembicaraan langsung dengan Bupati Kabupaten Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin. Dalam pembicaraan ini, Syarwan menyinggung terkait penyusunan Kajian Fiskal Regional yang disusun oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB secara periodik. Selain data APBN, penyusunan kajian ini juga membutuhkan data APBD untuk menghasilkan Kajian berkualitas. Oleh sebab itu pada kesempatan ini Syarwan meminta bantuan kepada Bupati agar lebih mudah dan cepat mendapatkan data APBD untuk penyusunan kajian dimaksud. Pembuatan Nota Kesepahaman menjadi salah satu cara memfasilitasi agar data APBD bisa didapatkan secara lebih mudah dan lancar. Nantinya hasil Kajian yang disusun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB ini juga akan disampaikan kepada seluruh pimpinan daerah secara utuh agar bisa dijadikan salah satu pertimbangan dalam melihat potensi ekonomi daerah dan pengambilan kebijakan untuk memaksimalkan potensi tersebut.
Kepada Bupati, Syarwan juga menyampaikan bahwa realisasi DAK Fisik tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Dompu hingga saat ini masih nihil. Realisasi nihil DAK Fisik ini sebenarnya tidak hanya di alami oleh Pemerintah Kabupaten Dompu tapi juga Pemerintah Kabupaten/Kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat kecuali Kabupaten Lombok Utara yang sudah mencairkan DAK Fisik tahap I tahun 2019. Alokasi DAK Fisik dalam tiga tahun terakhir mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 pada Kabupaten Dompu mengalami kenaikan sebesar Rp102.070.534.000,- (210%). Tahun 2017 Kab. Dompu mendapatkan alokasi sebesar Rp92.749.586.000, tahun 2018 mengalami kenaikan Rp54.620.758.000 menjadi Rp147.370.344.000 (159%), dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp47.449.776.000 menjadi Rp194.820.120.000 (132%). Kabupaten Dompu sendiri untuk tahun 2018 tercatat mampu merealisasikan DAK Fisik sebesar Rp146.041.338.968 (99,10%), yang merupakan realisasi tertinggi di Provinsi NTB.
Masih dikesempatan yang sama, data terkait Kredit Usaha Rakyat dan kredit Ultra Mikro (UMi). Juga disampaikan oleh Syarwan. Dengan penyampaian data ini, Syarwan berharap agar Bupati mampu mendorong masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan akses pembiayaan yang diperuntukkan bagi kegiatan produktif ini. Menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Syarwan, Bupati Kabupaten Dompu menyampaikan bahwa pembuatan Nota Kesepahaman terkait penggunaan bersama data APBN dan APBD memang diperlukan. Beliau juga menyampaikan bahwa pihaknya memang sangat konsen terkait perkembangan usaha produktif di daerahnya, khususnya terkait komoditas andalan dan unggulan daerah yakni jagung. Kebutuhan dana pengembangan komoditas jagung ini bahkan disebutnya bisa menyentuh triliunan rupiah. Apalagi ke depannya direncanakan juga Pembangunan Pabrik Pakan Ternak yang memungkinkan penyerapan hasil produksi jagung petani secara lebih maksimal. (ben)
