Aruna Hotel Balroom, Senggigi- Lombok Barat di hari Rabu (18/9) menjadi saksi eratnya SINERGI di lingkungan Kementerian Keuangan, kali ini kolaborasi antara Direktorat Jenderal Anggaran dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB yang melaksanakan secara bersama kegiatan BIMTEK PENGANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2019. Kegiatan yang menghadirkan Satker Kementerian/Lembaga mitra kerja Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bidang Perekonomian dan Kemaritiman serta Bidang Politik , Hukum, Pertahanan dan Kemananan, dan Bagian Bendahara Umum Negara yang berada di Provinsi NTB ini di buka langsung oleh Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Purwanto. Purwanto menyatakan dalam sambutannya bahwa Menteri Keuangan telah memerintahkan jajarannya agar selalu menjalin SINERGI yang kuat baik dengan sesama instansi Kementerian Keuangan maupun dengan pihak di luar Kementerian Keuangan seperti K/L lain maupun Pemerintah Daerah.
Pentingnya masyarakat diberikan edukasi tentang apa dan bagaimana APBN dikelola mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban juga menjadi tugas penting yang diwujudkan oleh Kementerian Keuangan dengan Program Kemenkeu Mengajar dan dalam lingkup lebih kecil dilakukan oleh DJA melalui kegiatan DJA Menyapa.
Kasubdit Evaluasi Kinerja Penganggaran DJA dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB masing-masing menjadi menjadi pemateri dalam kegiatan ini dengan moderator Kasubdit Anggaran Bidang Agama dan Kepresidenan. Secara garis besar Kasubdit Evaluasi Kinerja Penganggaran DJA, Langgeng menyampaikan 5 (lima) Outline materi Kinerja Penganggaran yakni, Value For Money, Framework Evaluasi Kinerja Anggaran, Hasil evaluasi Kinerja Anggaran TA 2018, Progress Nilai Kinerja Anggaran TA 2019 dan Optimalisasi Kinerja Anggaran. Sementara dalam kesempatan paparannya, Syarwan selaku Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB secara lebih teknis mengungkap formula penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selama ini digunakan sebagai dasar pemeringkatan Satker terkait capaian IKPA nya.
Masih relatif rendahnya serapan Belanja Modal oleh Satker di Provinsi NTB menjadi salah satu permasalahan yang membayangi penyerapan anggaran Satker hingga Triwulan III tahun 2019 ini. Beberapa permasalahan lainnya yang dirangkum oleh Bidang PPA I Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB hingga Semester I TA 2019 antara lain terkait Penggantian Pejabat Perbendaharaan yang hampir setiap tahun terjadi, DIPA yang terbit dan diterima Satker di pertengahan tahun, kurang kuatnya Koordinasi Internal Satker dengan K/L di Pusat, Pembebasan lahan proyek yang masih belum selesai hingga pelaksanaan belanja yang harus dilakukan secara musiman (tergantung musim). Berbagai permasalahan tersebut tentunya membutuhkan beberapa solusi saran untuk mengatasainya. Hal yang dapat dilakukan antara lain Percepatan Penunjukan Pejabat Perbendaharaan dan Juknis oleh Kementerian Teknis, Perbaikan efektifitas pengusulan anggaran (Bottom Up maupun Top Down), Satker secara terus menerus dan proaktif memitigasi permasalahan pelaksanaan anggaran serta mengatasinya secara hierarkis. Itulah beberapa saran yang dimunculkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB.
Selain terkait Penyerapan Anggaran, Syarwan juga menyampaikan terkait implementasi Kartu Kredit Pemerintah khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masih terus menerus berusaha didorong meskipun di lapangan memang ditemukan juga beberapa permasalahan yang menghadang antara lain masih kurangnya Penyedia Barang/Jasa di daerah-daerah tertentu yang bisa menerima pembayaran menggunakan Kartu Kredit. Mendorong Satker dan Penyedia Barang/Jasa serta pihak Perbankan untuk terus mendukung implementasi KKP ini sudah seyogyanya dilakukan karena sejatinya manfaat KKP akan dirasakan langsung oleh pihak Bendahara Satker khususnya adalah meminimalisir resiko menjadi korban kejahatan karena mengambil uang tunai di Bank maupun resiko kehilangan uang tunai yang disimpan di brankas.
Selanjutnya dalam kegiatan ini, para peserta dibagi menjadi beberapa kelas khusus dengan pendampingan dari pegawai DJA dan Ditjen Perbendaharaan sehingga setiap peserta bisa berkonsultasi ataupun menyampaikan permasalahan dan usulan terkait Penganggaran seperti Revisi, Standar Biaya, Evaluasi Kinerja, PNBP dll. (ben)
