Salah satu rangkaian kegiatan Peringatan Hari Oeang Ke-73 tahun 2019 adalah diadakannya Seminar Keuangan hampir di seluruh Provinsi se- Indonesia. Setiap Perwakilan Kementerian Keuangan diharapkan menyelenggarakan kegiatan seminar dengan melibatkan seluruh Satuan Kerja Kementerian Keuangan dan Kepala Daerah setempat. Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun ini menyelenggarakan kegiatan ini di Hotel Aruna Kawasan Senggigi. Hadir pada kesempatan ini sekitar 130 undangan. Seluruh Kepala Instansi Vertikal Kementerian Keuangan se Provinsi NTB hadir dan bersama-sama mengikuti acara ini.Beberapa Bupati dan Wakil Bupati/Walikota terlihat hadir juga dalam kegiatan ini seperti Bupati Kabupaten Bima, Wakil Bupati Lombok Timur, Wakil Walikota Bima serta para Sekda Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Sementara dari pihak akademisi seperti dari Universitas Mataram, Universitas Muhammamdiyah Mataram juga terlihat hadir. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Kepala BPS Provinsi NTB serta beberapa Kepala Instansi Vertikal serta Perbankan juga menghadiri kegiatan ini.
Materi yang dibahas dalam seminar ini antara lain terkait APBN 2020 dan Isu strategis perekonomian di masing-masing daerah. Para penyampai materi berasal dari perwakilan Instansi Kementerian Keuangan yang ada di Provinsi NTB yakni Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Kepala Kanwil DJP Nusra, Kepala KPPBC Mataram dan Kepala KPKNL Bima. Sementara moderator merupakan Kepala KPP Pratama Praya. Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Syarwan dalam penyampaian materi memberikan gambaran tentang Postur APBN tahun 2020 yang dirancang untuk mendukung akselerasi peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia. Dengan postur RAPBN tahun 2020 diarahkan tetap ekspansif mendorong perekonomian dengan sasaran yang lebih terarah dan terukur. Dimana Penerimaan Negara terus dioptimalkan sebagai sumber penerimaan sekaligus menjadi instrument untuk menstimulasi perekonomian dan Belanja Negara Tahun 2020, fokus mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan khususnya pembangunan SDM serta Pembiayaan Anggaran yang efisien untuk kegiatan produktif. Syarwan pada kesempatan ini juga menyampaikan evaluasi kinerja Satker Pengelola dana APBN di Provinsi NTB. Kinerja Fiskal Regional NTB sampai dengan triwulan III tahun 2019 realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp5,45 T atau 60,82% dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp2,16 T, Belanja Barang sebesar Rp2,29 T, Belanja Modal sebesar Rp995,23 M dan belanja Bantuan Sosial sebesar Rp8,43 M. Sementara realisasi TKDD sebesar Rp11,04 T atau 67,08%.
Selain kegiatan Seminar dan Diskusi pada kesempatan ini juga diserahkan Penghargaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Provinsi NTB atas Capaian Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018. Plakat untuk Pemerintah daerah yang telah mendapat Opini WTP 5 kali berturut-turut juga diserahkan di kegiatan ini oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTB, Syarwan, yang juga adalah Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB didampingi Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara. Untuk Provinsi NTB sendiri 11 Pemda termasuk pemprov setiap tahun telah mencapai opini WTP sementara untuk yang 5 kali berturut-turut sejak tahun 2013-2018 tercatat ada 9 Pemda termasuk Pemprov. Dua Pemda yakni Pemkab Lombok Timur dan Kabupaten Bima baru 3 kali dan 4 kali mencapai opini WTP.(ben)
