Mataram, 6 Maret 2022 – Sejalan dengan arahan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan anggaran tahun 2022, pelaksanaan belanja diarahkan untuk berfokus pada peningkatan kualitas belanja. Upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2022, dibutuhkan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya (tahun 2021) sebagai langkah perbaikan dan/atau motivasi untuk pelaksanaan anggaran tahun 2022 yang lebih baik. Motivasi tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian reward kepada Satuan Kerja (satker) yang telah berkinerja dengan baik pada pelaksanaan anggaran tahun 2021. Sebagai tindak lanjut atas arahan tersebut, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan acara Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Percepatan Penyerapan Anggaran Semester I 2022 dan Pemberian Piagam Penghargaan atas Pengelolaan Keuangan terbaik Tahun 2021 pada hari Rabu, 6 Maret 2022. Acara dilaksanakan pada pukul 09.00-12.00 WITA bertempat di Aula Tambora Kanwil DJPb NTB. Acara tersebut diikuti oleh seluruh satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi NTB secara hybrid, yaitu hadir secara langsung dan melalui Zoom meeting.
Rakorda dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTB, Bapak Sudarmanto. Dalam sambutannya, Bapak Sudarmanto memberikan apresiasi atas kerja keras, cepat dan cerdas seluruh Satuan Kerja di Provinsi NTB sehingga mampu membawa Provinsi NTB berada pada peringkat V Nasional penyerapan belanja pemerintah tahun anggaran 2021, peringkat pertama I Nasional penyaluran DAK Fisik tahun anggaran 2021, Pengelola terbaik Dana Desa dan peringkat I Nasional penggunaan Digipay tahun anggaran 2021. Beliau juga menyampaikan harapan agar Satuan Kerja di Provinsi NTB bersih dari Korupsi .
Setelah pembacaan do’a acara dilanjutkan dengan pemaparan materi langsung oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTB Bapak Sudarmanto mengenai dua tema pembahasan yaitu strategi percepatan realisasi anggaran ,dengan harapan percepatan konsumsi pemerintah ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di NTB dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Makertplace/Digipay dalam belanja pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kas negara dan menyediakan multisided platform kepada pembeli, penjual, perbankan, pemerintah, dan auditor, serta untuk kepentingan riset. Pada kesempatan ini Kepala BPS Provinsi NTB juga memberikan testimoni bahwa tingkat konsumsi pemerintah Satker-satker di NTB berpengaruh terhadap tumbuhnya ekonomi di NTB. Dalam hal kontribusi alokasi anggaran berdasarkan fungsi Ketertiban dan Keamanan menurut Kabidku Polda NTB sangat berperan terlebih pada agenda internasional MotoGP di Mandalika. Testimoni oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB memberi pendapat bahwa antara Kanwil DJPb dengan BPK meskipun beda institusi namun punya visi yang sama yaitu bagaimana pengelolaan kinerja institusi pemerintah memiliki performent yang bagus.
Pemungkas dari kegiatan Rakorda ini adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah satker dengan kinerja terbaik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil DJPb Prov. NTB Nomor KEP-36/WPB.23/2022 dan Nomor KEP-40/WPB.23/2022. Terdapat 33 Satker pada kali ini yang mendapat penghargaan dengan kategori Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik Tahun Anggaran 2021 untuk Satker dengan Pagu Besar, Pagu Sedang dan Pagu Kecil serta perolehan IKPA per indikator. Kemudian penghargaan juga diberikan kepada Satker Pengguna KKP dan Marketplace/Digipay terbaik pada Tahun Anggaran 2021.
Peringkat pertama pada penghargaan Penilaian IKPA terbaik Tahun Anggaran 2021 diperoleh Polres Bima di Panda (665950) untuk satker dengan Pagu Besar, Rumah Tahanan Negara Raba/Bima (407653) untuk satker dengan Pagu Sedang, dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Sumbawa Besar (653417) untuk satker dengan Pagu Kecil.
Selanjutnya penghargaan untuk Satker Pengguna KKP dan Marketplace/Digipay terbaik pada Tahun Anggaran 2021 diperoleh Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Mataram (649924) sebagai peringkat pertama satker pengguna KKP dan KPU Provinsi NTB (654450) sebagai peringkat pertama satker pengguna Marketplace/Digipay.
Pada kesempatan terakhir, satker dihimbau agar memenuhi target dari setiap IKPA dan diharapkan untuk menerapkan strategi yang telah disampaikan agar percepatan realisasi anggaran dapat terwujud.
Informasi lebih lanjut hubungi:
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jl. Majapahit No. 10, Mataram
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.