A. Perkembangan Perekonomian sampai dengan bulan Februari 2024
- Secara umum, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB berada pada tren tumbuh/meningkat sejak triwulan ketiga 2023 setelah berada pada tren menurun sejak triwulan ketiga 2022 sampai triwulan kedua 2023.
- Pertumbuhan PDRB triwulan empat tahun 2023 (ADHK) tercatat pada angka Rp26,86 triliun. Angka ini tumbuh 3,66% dibandingkan triwulan empat tahun 2022.
- Tiga Pertumbuhan PDRB Tertinggi terjadi pada sektor Jasa Keuangan, sektor Jasa Lainnya, dan sektor Transportasi. Pada sektor Jasa Keuangan, pertumbuhan terjadi sebesar 10,31%. Pertumbuhan ditunjukkan dengan pinjaman dari bank dan simpanan masyarakat yang meningkat. Pada sektor Jasa Lainnya, pertumbuhan terjadi sebesar 7,84%. Sektor ini meningkat sebagai imbas peningkatan sektor pariwisata. Kemudian pada sektor Transportasi, pertumbuhan terjadi sebesar 7,82%. Pertumbuhan ini dipicu oleh peningkatan jumlah penumpang udara berangkat sebesar 10,89%.
- Catatan inflasi bulan Februari 2024 pada Provinsi NTB tercatat sebesar 3,00% (y[1]o-y) atau 0,09% (q-o-q). Tren perkembangan inflasi sampai bulan Februari 2024 cukup fluktuatif.Jika dibandingkan dengan regional Bali-Nusra dan nasional, tingkat inflasi NTB tergolong tinggi dibandingkan tingkat inflasi Bali (2,98% y-o-y) dan Indonesia (2,75% y-o-y), meskipun berada sedikit di bawah tingkat inflasi NTT (3,01% y-o-y). Komoditas utama penyumbang inflasi yaitu pada kelompok Makanan, Minuman, Tembakau, kelompok Transportasi, dan kelompok Penyediaan Makanan & Minuman/Resto.
- Beberapa catatan peristiwa yang terjadi pada sampai dengan Februari 2024 antara lain produksi beras Januari-Desember 2023 mencapai 876,27 ribu ton (mengalami peningkatan 5,89% dibanding tahun lalu). Produksi padi untuk tahun 2024 diperkirakan sebesar 342,89 ribu ton (mengalami penurunan sebesar 31,30%). Kemudian, terjadi peningkatan penumpang angkatan udara sebesar 10,89% (q-t-q).
- Lalu, jumlah tamu menginap meningkat 87,86 ribu orang pada 2023 (y-o-y).
B. Perkembangan APBN sampai dengan bulan Februari 2024
PENDAPATAN NEGARA
- Terdapat peningkatan target pendapatan negara dari Rp7.564,85 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp9.724,20 miliar pada tahun 2024. Angka ini naik 28,54%. Kenaikan tersebut utamanya berasal dari penambahan target Bea Keluar dari Rp3.161 miliar, naik ke angka Rp4.756,91 miliar (naik 50,47%).
- Sampai dengan Februari 2024, pendapatan negara terkumpul Rp1.329,70 miliar (13,67% dari target). Kinerja ini tumbuh 100,96%. Dari jumlah tersebut pajak menyumbang 86.61% sementara sisanya dari PNBP.
- Penerimaan Perpajakan tumbuh 93,32% (y-o-y). Penerimaan ini didominasi oleh Penerimaan Bea Keluar, dengan penerimaan sebesar Rp682,15 miliar (14,3% dari target). Kemudian PPh juga memberikan andil yang besar bagi penerimaan pajak, yaitu sebesar Rp321,39 miliar (13,4% dari target).
- Penerimaan PNBP juga memberikan kabar yang positif, yaitu mampu tumbuh sebesar 169,96% (y-o-y). Pertumbuhan ini didominasi oleh Pendapatan BLU, dengan pertumbuhan sebesar 100% (y-o-y). Kemudian PNBP Lainnya juga memberikan andil pertumbuhan dengan tumbuh sebesar 0,59% (y-o-y). Penerimaan dari Pendapatan BLU yaitu sebesar Rp111,74 miliar (41,2% dari target) dan Penerimaan dari PNBP Lainnya yaitu sebesar Rp Rp66,36 miliar (34,7% dari target)
BELANJA NEGARA
- Pagu Belanja Negara pada tahun 2024 sebesar Rp25.296,19 miliar. Terdapat penurunan pagu Belanja Negara pada tahun 2024 tersebut yaitu sebesar Rp2.239,26 miliar (turun 8,13% dibanding tahun lalu). Penurunan pagu tersebut sebagai imbas dari berkurangnya pagu BPP sebesar 17,55% (y-o-y) dan TKD yang juga turun 2,73% (y-o-y)
- Sisi belanja Negara menunjukkan kinerja positif, mampu tumbuh 17,84% (y-o-y). Realisasi sampai dengan bulan Februari 2024 mencatatkan angka Rp3.973,20 miliar yang sebesar 70,57% nya merupakan TKD berupa DBH, DAU, DAK Non Fisik, dan Dana Desa
- Ditinjau dari sisi Belanja Pemerintah Pusat atau Belanja Kementerian/Lembaga, belanja ini mampu tumbuh 22,56% (y-o-y) dengan nominal sebesar Rp1.169,30 miliar. Realisasi ini didominasi oleh Belanja Barang sebesar Rp636,31 miliar (18,8% dari pagu) dan Belanja Pegawai sebesar Rp406,30 miliar (12,5% dari pagu). Belanja Modal turut memberi andil pada Belanja K/L, yaitu sebesar Rp126,67 miliar (7,9% dari pagu). Pertumbuhan belanja didorong oleh akselerasi kegiatan yang dilaksanakan oleh satker-satker lingkup Provinsi NTB. Lima K/L dengan realisasi belanja tertinggi pada Provinsi NTB yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara RI, dan Badan Narkotika Nasional.
TRANSFER KE DAERAH
- Pada sisi Belanja Transfer ke Daerah, telah tersalurkan sebesar Rp2.803,89 miliar (18,33% dari pagu) dengan pertumbuhan sebesar 15,97% dibandingkan tahun lalu. Kontribusi pertumbuhan tertinggi yaitu dari komponen DAK Nonfisik yang tumbuh 63,25% (y-o-y) dan DAU yang tumbuh 17,14% (y-o-y)
- Adapun rincian penyaluran TKD per jenis/komponennya untuk lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebagai berikut. Komponen DBH telah tersalur sebesar Rp101,04 miliar (8,92% dari pagu). Realisasi tersebut terdiri atas DBH Iuran Tetap SDA Minerba sebesar Rp542,1 juta, DBH Royalti SDA Minerba sebesar Rp97,42 miliar, dan DBH SDA Perikanan sebesar Rp3,07 miliar.
- Komponen DAU telah tersalur sebesar Rp2.004,78 miliar (20,05% dari pagu). Realisasi DAU tersebut terdiri atas DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp1.981 miliar dan DAU Susulan sebesar Rp23,7 miliar
- Komponen DAK Nonfisik telah tersalur sebesar Rp580,6 miliar (20,09% dari pagu). Realisasi DAK Nonfisik tersebut terdiri atas BOP Kesetaraan sebesar Rp16,46 miliar, BOP PAUD sebesar Rp62,58 miliar, BOS sebesar Rp501,14 miliar, dan Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp406 juta
- Komponen Dana Desa telah tersalur sebesar Rp117,47 miliar (10,50% dari pagu). Realisasi Dana Desa tersebut terdiri atas Dana Desa Earmarked (ditujukan untuk pemberian BLT, Ketahanan Pangan, dan Pengentasan Stunting di Desa) sebesar Rp60,60 miliar pada 210 desa dan Dana Desa Nonearmarked (ditujukan untuk mendanai program sektor prioritas desa dan penyertaan modal pada BUMDes) sebesar Rp56,86 miliar pada 214 desa.
C. Penyaluran Kredit Program
- Pada bulan Februari 2024, kredit program telah menyentuh sebanyak 21.513 debitur pada Provinsi NTB. Rincian penerima kredit program tersebut antara lain 1.286 debitur skema Kecil, 12.186 debitur skema Mikro, 2.934 debitur skema SuperMi, dan 5.107 debitur skema UMi.
- Kredit Program mendukung perekonomian masyarakat dan menyentuh hampir seluruh lapangan usaha. Sebanyak 12.625 debitur bergerak pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan telah menerima total kredit sebesar Rp455,6 miliar. Kemudian, sebanyak 6,443 debitur pada sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan telah menerima total kredit sebesar Rp210,2 miliar. Rincian debitur kredit program per lapangan usaha lain lainnya sebagai berikut: sektor Industri Pengolahan dengan 842 debitur dan total kredit sebesar Rp48,01 miliar, sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosbud, Hiburan, dan Perorangan Lainnya dengan 996 debitur dan total kredit sebesar Rp45,63 miliar, sektor Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial dengan 11 debitur dan total kredit sebesar Rp1,39 miliar, sektor Konstruksi dengan 5 debitur dan total kredit sebesar Rp490 juta, sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum dengan 184 debitur dan total kredit sebesar Rp21,97 miliar, sektor Perikanan dengan 242 debitur dan total kredit sebesar Rp10,52 miliar, sektor Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan dengan 50 debitur dan total kredit sebesar Rp5,51 miliar, dan sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi dengan 112 debitur dan total kredit sebesar Rp12,34 miliar.
- Klasterisasi debitur kredit program per kabupaten/kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat didapatkan hasil sebagai berikut: Kabupaten Bima dengan 2.678 debitur, Kabupaten Dompu dengan 1.698 debitur, Kabupaten Lombok Barat dengan 2.753 debitur, Kabupaten Lombok Tengah dengan 3.796 debitur, Kabupaten Lombok Timur dengan 4.154 debitur, Kabupaten Lombok Utara dengan 681 debitur, Kabupaten Sumbawa dengan 3.155 debitur, Kabupaten Sumbawa Barat dengan 658 debitur, Kota Bima dengan 201debitur, dan Kota Mataram dengan 1.739 debitur.
- Rincian realisasi penyaluran kredit program per lembaga penyalur sampai dengan 29 Februari 2024 sebagai berikut: Bank BCA sejumlah Rp575 juta, Bank Mandiri sejumlah Rp149,36 miliar, Bank Negara Indonesia (BNI) sejumlah Rp79,56 miliar, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejumlah Rp427,14 miliar, Bank Syariah Indonesia (BSI) sejumlah Rp59,53 miliar, Bank Sinarmas sejumlah R750 juta, Bank Tabungan Negara (BTN) sejumlah Rp1,08 miliar, BPD Bali sejumlah Rp6,5 miliar, PT Pegadaian Syariah sejumlah Rp58,69 miliar, dan SIKP UMi sejumlah Rp28,76 miliar.
D. Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan & Sistem Pembayaran NTB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
- Meningkatnya penyaluran kredit Bank Umum di Provinsi NTB terutama ditopang oleh kredit modal kerja yang tumbuh 32,31% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (11,08% yoy). Sementara itu, kredit konsumsi yang merupakan pangsa terbesar kedua terpantau tetap tumbuh tinggi ditopang oleh penyaluran KPR dan KKB yang masingmasing tumbuh lebih tinggi sebesar 17,54% (yoy) dan 18,26% (yoy). Di sisi lain, kredit UMKM terpantau tetap tumbuh positif sebesar 8,69% (yoy) meski sedikit melandai dari triwulan sebelumnya. Secara rasio, total penyaluran kredit UMKM (lokasi bank) di Provinsi NTB mencapai 31,24% dari total kredit, on track sesuai dengan target Pemerintah
- Pertumbuhan DPK perbankan di Provinsi NTB pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 5,32% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,62% (yoy). Berdasarkan instrumennya, pertumbuhan terutama didorong oleh deposito yang tumbuh 17,80% (yoy) jauh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (5,96% yoy). Selain itu, pertumbuhan tabungan terpantau tetap tinggi sebesar 7,59% (yoy). Berdasarkan golongan nasabah, peningkatan penghimpunan DPK terutama berasal dari lebih baiknya DPK Swasta dan tetap tingginya pertumbuhan DPK Perseorangan. Adapun secara spasial, penghimpunan DPK tertinggi berasal dari Kota Mataram yang pada periode laporan tumbuh 6,14% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (0,90% yoy).
SISTEM PEMBAYARAN
- Penetrasi transaksi digital di Provinsi NTB terus berlanjut. Transaksi RTGS dan SKNBI masing-masing tercatat tumbuh sebesar 6,62% dan 4,96% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Sejalan dengan itu, transaksi APMK dan UE juga mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi, ditopang oleh jumlah kartu maupun UE yang juga meningkat. Adapun QRIS telah mencatatkan total 445,630 pengguna dengan volume transaksi pada Januari mencapai 939 ribu. Sementara itu, aliran uang kartal Maret 2024 mulai mengalami net outflow sebesar Rp142 miliar. Adapun hal ini sejalan dengan masuknya periode HBKN Ramadhan yang secara historis mendorong aktivitas konsumsi masyarakat.