Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat beserta jajaran melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Provinsi Papua Barat. Kunjungan ini bukan hanya sekadar silaturahmi, namun juga momentum penting untuk membuka pintu kolaborasi yang lebih luas, memperkuat sinergi, dan membangun jaringan yang erat demi kemajuan dan tata kelola keuangan negara yang lebih baik di Provinsi Papua Barat.🤝

Dalam kunjungan strategis ini, kami mendiskusikan berbagai peluang sinergi yang strategis antara Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat dan Kanwil Kementerian Hukum RI Provinsi Papua Barat. Tugas dan fungsi yang saling bersinggungan dalam mendukung pembangunan daerah.

Poin-poin penting yang mewarnai diskusi kami:
✅ Apresiasi Dan Kiat Terbaik Optimalisasi Capaian IKPA!
Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian IKPA satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum RI Provinsi Papua Barat. Ini adalah bukti komitmen dalam pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Selain itu, disampaikan kiat-kiat terbaik untuk optimasi Deviasi Halaman III DIPA, agar setiap rupiah APBN dapat dimanfaatkan secara optimal.
✅ Melangkah Cepat dalam Percepatan Likuidasi Satuan Kerja!
Kami berdiskusi dan bersepakat untuk percepatan likuidasi satuan kerja. Kanwil DJPb Papua Barat siap memberikan dukungan penuh dan asistensi bagi Kanwil Hukum RI Provinsi Papua Barat sebagai K/L Pengampu untuk mempercepat penyelesaian proses likuidasi satuan kerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada:
📌 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Papua Barat beserta seluruh jajaran
📌 Seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam Kunjungan Kerja Kanwil DJPb Papua Barat ke Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Papua Barat

🌱 Kolaborasi antar instansi vertikal akan terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan Papua Barat yang maju, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Papua Barat

Manokwari (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat penyaluran dana otonomi khusus (otsus) tahap I tahun 2025 di Provinsi Papua Barat mencapai Rp428,64 miliar

Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Moch Abdul Kobir di Manokwari, Senin, mengatakan, dana tersebut disalurkan untuk pemerintah provinsi setempat dan enam pemerintah kabupaten.

"Realisasi penyaluran dana otsus tahap I sekitar 27,44 persen dari total pagu Rp1,56 triliun," kata dia.

Dia merinci penyaluran untuk Pemprov Papua Barat sebanyak Rp206,10 miliar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni Rp46,96 miliar, dan Pemkab Fakfak Rp40,14 miliar.

Kemudian, Pemkab Teluk Wondama Rp42,32 miliar, Pemkab Pegunungan Arfak Rp40,87 miliar, Pemkab Manokwari Selatan Rp31,13 miliar, dan Pemkab Kaimana Rp21,13 miliar.

"Sisa Pemkab Manokwari. Kabar terbaru, dokumen dana tambahan infrastruktur dan block grant sudah sesuai persyaratan. Kalau spesific grant sedang direview pemprov," ujarnya.

Pihaknya bersama Pemprov Papua Barat terus melakukan pendampingan secara intensif kepada Pemkab Manokwari, agar seluruh proses administrasi syarat salur dana otsus segera rampung.

Pendampingan itu melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sehingga proses penyaluran lebih efektif.

"Kami optimistis 30 persen atau setara Rp39,98 miliar dana otsus tahap I untuk Manokwari bisa tersalur dalam waktu dekat," tutur Kobir.

Menurut dia, tata kelola dana otsus tahun 2025 belum optimal, sebab proses penyaluran melampaui batas waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33 Tahun 2024.

Batas waktu penyaluran dana otsus tahap I paling lambat April, namun terkendala dengan keterlambatan penyusunan dan penyampaian RAP dari masing-masing pemerintah daerah.

"Akibatnya, hingga awal Agustus 2025, belum ada program yang dibiayai dari dana otsus terlaksana dengan maksimal," katanya.

DJPb, kata dia, aktif berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan untuk memantau tata kelola dana otsus setelah dilakukan penyaluran.

Koordinasi dimaksud bertujuan untuk mengawal pemenuhan dokumen syarat penyaluran, sekaligus mengevaluasi rencana anggaran program (RAP) yang bersumber dari dana otsus.

"Saat ini sudah masuk penyaluran tahap II. Kami imbau pemda agar menyiapkan semua kelengkapan dokumen," ujarnya.

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat melaksanakan kunjungan ke SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Sorong pada tanggal 30 Juli 2025, untuk memastikan program MBG (Makan Bergizi Gratis) berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan gizi yang seimbang dan berkualitas.

Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat terus bersinergi dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan program ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat Papua Barat. Melalui kolaborasi yang erat, kami yakin bahwa program MBG dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi masalah gizi buruk di Papua Barat Daya.

Komitmen ini selaras dengan tujuan besar APBN: menghadirkan keadilan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua Barat Daya.

Pantai Bakaro, Manokwari – 2 Agustus 2025

Dalam upaya mendukung pengembangan potensi lokal serta pelestarian budaya Nusantara, Kemenkeu Satu Manokwari turut berpartisipasi dalam Festival Manokwari Menari yang diselenggarakan oleh Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Gadjah Mada.

Kehadiran Kemenkeu Satu Manokwari dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen untuk mendampingi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, serta mendorong sinergi antara kebijakan fiskal dan pembangunan berbasis kearifan lokal.

Festival ini menjadi bukti nyata bahwa pelestarian seni tari dan budaya setempat dapat berjalan beriringan dengan upaya pemberdayaan masyarakat, dan penguatan identitas nasional.

Bersama masyarakat Manokwari, mari kita wujudkan semangat “Dari Timur untuk Indonesia” menuju masa depan yang lebih inklusif, berdaya, dan berbudaya

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat bersama Kepala KPPN Sorong melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Kelurahan Merah Putih Rufei, sebagai bentuk nyata kehadiran Kementerian Keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat di wilayah Papua Barat.

Koperasi Merah Putih Rufei menjadi representasi semangat kemandirian masyarakat Papua dalam mengelola potensi lokal melalui wadah koperasi. Sebagai bagian dari Program Strategis Presiden, koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Melalui dialog bersama perangkat koperasi dan tokoh masyarakat, kunjungan ini menjadi wadah mendengarkan langsung aspirasi serta mendukung langkah-langkah nyata pembangunan ekonomi di Papua dengan melibatkan langsung masyarakat.

Poin-poin penting yang disampaikan:
✅ Koperasi sebagai pilar penguatan ekonomi masyarakat.
✅ Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pengelolaan keuangan yang inklusif dan transparan.
✅ Dukungan terhadap program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di Papua Barat.

Apresiasi kami sampaikan kepada:
📌 Perangkat Koperasi Merah Putih Rufei
📌 Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung pelaksanaan program strategis ini
📌 Seluruh pihak yang berkontribusi dalam memperkuat sinergi dan komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat Papua

🌱 Bersama, kita wujudkan Papua yang bangkit, mandiri, dan maju. Karena pembangunan sejati dimulai dari akar rumput, dari masyarakat yang diberdayakan dan dipercaya untuk mengelola masa depan mereka sendiri.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat dan Papua bersama BP3OKP seluruh Papua menerima kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka memperkuat tata kelola dan integritas pembangunan di Tanah Papua.

Korupsi adalah musuh bersama: ia bukan sekadar merugikan negara, tetapi juga memperlambat pembangunan, menghancurkan harapan rakyat kecil, dan merusak kepercayaan masyarakat.

Poin penting hasil audiensi bersama KPK:
✅ Semua Pemda di Papua masih tergolong rentan secara Indeks Integritas Nasional — inilah panggilan bersama untuk membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.
✅ Diperlukan data Orang Asli Papua (OAP) dan penduduk yang akurat, integrasi aplikasi (SIPD–SIKD–SIP3), serta simplifikasi prosedur untuk menutup titik rawan korupsi.
✅ Kapasitas SDM daerah perlu diperkuat, disertai asistensi dari pemerintah pusat, agar pengelolaan dana Otsus berorientasi hasil nyata dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
✅ Gerakan anti-korupsi bukan hanya milik KPK, tetapi milik kita semua — masyarakat, pemuda, ASN, pemimpin daerah, dan pelaku pembangunan.

Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada:
📌 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Bapak Dian Patria, Ardan Fitra, dan Trianto Adhi Wardono
📌 GIZ: Ibu Metta Yanti
📌 Enam anggota BP3OKP seluruh Papua yang turut hadir dan aktif berkontribusi
📌 Seluruh pihak yang mendukung langkah bersama memperkuat integritas di Tanah Papua

Mari saling berangkulan lintas suku, profesi, generasi, dan instansi. Indonesia yang bebas korupsi bukanlah khayalan, melainkan masa depan yang dapat kita capai bila kita bersatu menjaga amanah setiap rupiah untuk kesejahteraan rakyat Papua.

Dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi pembangunan di Papua Barat Daya, Kepala Kanwil DJPb Papua Barat melakukan kunjungan resmi ke Kantor Gubernur Papua Barat Daya dan diterima langsung oleh Gubernur Elisa Kambu serta Wakil Gubernur Ahmad Nausrau.

Dalam pertemuan ini, Kanwil DJPb memaparkan perkembangan strategis pengelolaan keuangan negara, mencakup reviu pelaksanaan anggaran, perkembangan Transfer ke Daerah, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi), hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebagai Regional Chief Economist, Kanwil DJPb turut menyajikan analisis fiskal dan ekonomi daerah, termasuk rekomendasi atas LHP BPK dan penyusunan LKPD, guna memastikan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan inklusif.

Momentum ini diharapkan memperkuat komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya.

Untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan APBN di Papua Barat, Kanwil DJPb Papua Barat dan KPPN Fakfak berkesempatan untuk melakukan dialog interaktif melalui siaran radio pada Studio Pro 1 RRI Fakfak dengan tema "APBN Hadir untuk Pembangunan Ekonomi Papua Barat".

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Papua Barat Moch. Abdul Kobir dan Kepala KPPN Fakfak Samsudin, didampingi Kepala LPP RRI Fakfak James Stephent Jahawadan dan tim penyiar melakukan dialog seputar perkembangan APBN dan APBD lingkup provinsi Papua Barat, khususnya Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana.

Para narasumber memberikan informasi mengenai realisasi APBN dan APBD, peran DJPb dan sinergi dengan pemerintah daerah, fokus pembangunan dan alokasi prioritas, akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan, serta keberpihakan APBN kepada UMKM dan keuangan inklusif.

Sebagai bentuk transparansi anggaran dan kontribusi publik, khususnya dalam menjawab pertanyaan mengenai realisasi penggunaan APBN, Kanwil DJPb Papua Barat secara rutin menyampaikan informasi seputar APBN melalui berbagai media, di antaranya pemberitaan melalui media pemberitaan, siaran radio dan televisi lokal maupun regional, serta konferensi pers Kitong Pu APBN.

Dengan keterbukaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, diharapkan masyarakat semakin merasakan manfaat APBN di kehidupan sehari-hari, dan dapat turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.