KETERANGAN PERS
“Kitong Pu APBN” s.d. 31 Maret 2026
Manokwari, 7 Mei 2026
Di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang terus berlanjut, stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga dengan fundamental yang kokoh. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,61% (yoy), meningkat dibandingkan dengan penutupan tahun sebelumnya. Ketahanan nasional ini ditopang oleh struktur perekonomian yang kuat di berbagai wilayah. Meskipun tantangan global masih berlangsung, kepercayaan pasar terhadap ekonomi domestik yang resilien mendukung instrumen APBN untuk terus dioptimalkan sebagai pelindung masyarakat serta pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sejalan dengan kondisi nasional, kinerja ekonomi di Regional Papua Barat menunjukkan tren positif yang stabil sepanjang Triwulan I-2026. Provinsi Papua Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,64% (yoy) dengan nilai PDRB mencapai Rp21.100,6 miliar (ADHB) atau Rp13.565,9 miliar (ADHK). Sementara itu, Provinsi Papua Barat Daya tumbuh sebesar 4,16% (yoy) dengan nilai PDRB mencapai Rp10.126,1 miliar (ADHB) atau Rp6.622,3 miliar (ADHK). Aktivitas ekonomi di wilayah ini terjaga dengan baik, di mana dari sisi pengeluaran, komponen Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi di Regional Papua Barat.
Dari sisi kesejahteraan masyarakat, tingkat inflasi di Regional Papua Barat mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, mencerminkan stabilitas harga yang relatif terjaga dalam koridor sasaran inflasi tahun 2026. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 juga menunjukkan tren positif. Bahkan, Provinsi Papua Barat Daya berhasil berpindah kategori dari sedang ke tinggi, yang sejalan dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke level terendah dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, neraca perdagangan Regional Papua Barat pada Maret 2026 kembali membukukan surplus, meskipun secara kumulatif terkontraksi sebesar 19,1% (yoy).
Hingga 31 Maret 2026, kinerja pelaksanaan APBN di Regional Papua Barat (termasuk Papua Barat Daya) tercatat meningkat signifikan secara tahunan (yoy). Realisasi pendapatan negara mencapai Rp413,5 miliar atau telah memenuhi 15% dari target penerimaan. Kinerja ini didominasi oleh Penerimaan Perpajakan sebesar Rp306,4 miliar (tumbuh 20,4% yoy), yang antara lain dipengaruhi oleh peningkatan setoran Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Selebihnya ditopang oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp107,1 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari PNBP lainnya sebesar Rp79,5 miliar serta sektor Kekayaan Negara dan Lelang.
Dari sisi pengeluaran fiskal, belanja negara terealisasi sebesar Rp5,43 triliun atau mencapai 23,4% dari total pagu anggaran, memberikan suntikan yang kuat bagi perekonomian regional sejak awal tahun. Realisasi ini terdiri atas Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1,58 triliun (tumbuh 42,9% yoy), yang didominasi oleh belanja pegawai guna mendukung operasional birokrasi dan layanan publik. Komponen utama lainnya adalah penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,85 triliun (23,8% dari pagu), yang meningkat 83,6% (yoy). Dukungan dana transfer ini berkontribusi sebesar 94,9% terhadap total pendapatan daerah pada APBD regional, memperkuat sinergi fiskal dalam mewujudkan pembangunan merata serta percepatan pengentasan kemiskinan.
Secara terperinci, penyaluran TKD di Provinsi Papua Barat telah mencapai Rp2.217,69 miliar (21,92% dari pagu), dengan nominal terbesar pada Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar Rp863,71 miliar dan persentase tertinggi di Kabupaten Kaimana sebesar 24,47%. Di Provinsi Papua Barat Daya, TKD tersalurkan sebesar Rp1.489,10 miliar (24,51% dari pagu), dengan nominal terbesar di Kabupaten Raja Ampat sebesar Rp271,86 miliar dan persentase tertinggi pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sebesar 29,72%. Komponen DAU, DBH, dan Otsus menjadi penggerak utama penyaluran dana transfer di kedua provinsi tersebut.
Akselerasi anggaran tematik dan Program Prioritas Nasional (PN) di Regional Papua Barat terus didorong. Realisasi belanja pada kegiatan PN telah mencapai 13,50% dari pagu netto atau sebesar Rp148,72 miliar. Fokus utama diarahkan pada pembangunan sektor infrastruktur (pagu netto Rp1.556,07 miliar, realisasi Rp405,92 miliar atau 26,08%), seperti proyek preservasi jalan koridor logistik (backbone) sebesar Rp32,29 miliar, Preservasi Jalan Trans Papua Merauke–Sorong sebesar Rp37,81 miliar, serta lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana sebesar Rp18,75 miliar. Sektor pendidikan mencatat realisasi Rp41,71 miliar (20,74%), sektor kesehatan Rp27,73 miliar (27,06%), serta sektor mitigasi perubahan iklim sebesar Rp11,49 miliar (13,55%).
Dukungan finansial bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat juga terus dioptimalkan melalui penyaluran kredit program. Hingga Maret 2026, Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah tersalurkan sebesar Rp176,19 miliar kepada 2.809 debitur. Penyaluran terbesar berada di Kota Sorong dengan nilai Rp51,09 miliar (28,99%) kepada 778 debitur. Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penerima manfaat terbesar, yaitu Rp93,67 miliar atau 53,16% dari total penyaluran. Selain itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga berjalan efektif dengan penyaluran sebesar Rp2,88 miliar kepada 405 debitur, di mana Kabupaten Sorong mencatat porsi terbesar (35,98%) dan didominasi sektor perdagangan sebesar 96,37%.
Secara keseluruhan, kinerja APBN di Regional Papua Barat per 31 Maret 2026 berjalan solid, efisien, dan kredibel dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan regional. Peran APBN sebagai penopang utama keuangan daerah melalui Transfer ke Daerah senilai Rp3,8 triliun terbukti krusial bagi keberlangsungan pelayanan publik. Sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat (APBN) dan daerah (APBD) diharapkan terus diperkuat pada triwulan berikutnya untuk mengakselerasi penyerapan anggaran yang berkualitas, menjaga daya beli, menekan angka kemiskinan, serta memastikan pemerataan pembangunan yang inklusif di seluruh wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Kitong Pu APBN, Kitong Jaga, Kitong Bangkit — Dari Papua Barat untuk Indonesia Maju!
