BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi LKPP 2024 atas delapan puluh empat LKKL, sedangkan dua LKKL memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Meskipun pencapaian opini tetap positif, LHP menunjukkan 14 temuan yang menghasilkan 31 rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti. Kewajiban menindaklanjuti temuan itu diatur UU 15/2004 tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, dan kegagalannya berisiko merugikan negara.

Temuan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2024 yang telah diperiksa oleh BPK dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori utama—(1) efektivitas tindak lanjut rekomendasi audit, (2) risiko pagu minus belanja pegawai, (3) ketertiban revisi DIPA, (4) sertifikasi aset tanah, serta (5) pertanggungjawaban hibah pilkada, dengan penjabaran sebagai berikut:

Lima dimensi kebijakan—governance, proses bisnis, teknologi, sumber daya manusia, dan regulasi—menjadi satu kerangka operasi terintegrasi adalah kunci untuk menindaklanjuti temuan BPK atas LKKL. Masing-masing dimensi dapat dirancang untuk saling menguatkan dan menghasilkan perbaikan berkelanjutan, melalui:

1. Governance: melekatkan akuntabilitas pada kinerja pimpinan
   Tindak lanjut rekomendasi audit perlu bergeser dari sekadar kewajiban administratif menjadi risk-based follow-up. Caranya, setiap rekomendasi diberi skor prioritas (tinggi–rendah) dan tenggat, kemudian skor penyelesaiannya dimasukkan sebagai Key Performance Indicator (KPI) dalam kontrak kinerja pejabat Eselon I. Pemerintah PU, misalnya, sudah menargetkan penuntasan rekomendasi BPK dalam 60 hari dan mempublikasikan rencana aksinya; pendekatan serupa dapat menjadi pola nasional. Agar insentif lebih terasa, hasil skor KPI dihubungkan langsung ke remunerasi kinerja tahunan serta penilaian Road Map Reformasi Birokrasi.
   
2. Proses bisnis: menutup celah pagu minus dan revisi DIPA
   Pada level operasional, dua mekanisme kunci perlu dirombak. Pertama, payroll berbasis human-capital analytics: data kepegawaian BKN di-stream harian ke SAKTI sehingga setiap perubahan formasi, mutasi, atau tunjangan langsung memengaruhi proyeksi belanja pegawai—mengurangi risiko pagu minus di akhir tahun. Kedua, revisi DIPA diubah dari model “siapa cepat dia dapat” ke mekanisme exception-based approval dengan cut-off otomatis. Surat DJPb S-1189/2024 bahkan sudah memberi panduan bahwa kualitas dan waktu revisi DIPA kini diperhitungkan dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA); mempercepat digital-work-flow akan membantu satker menjaga skor IKPA tanpa menunggu teguran KPPN.
   
   
3. Teknologi: membangun digital audit-trail lintas aplikasi
   Fragmentasi data antara e-Rekomendasi (BPK), SIM-EP (DJPb), SAKTI, dan SIMAN hanya dapat diatasi lewat application programming interface (API) standar dan autentikasi tunggal (GovSSO). Beberapa pemda telah menunjukkan bahwa SSO mampu mengurangi waktu akses sistem sampai 40%; pemerintah pusat bisa mengekstrapolasi manfaat tersebut pada ekosistem keuangan negara. Di sisi aset, ATR/BPN telah menggulirkan sertipikat tanah elektronik nasional sejak awal 2025; 83 kantor pertanahan kini memiliki kios self-service pencetakan ulang e-sertipikat. Integrasi langsung antara SIMAN dan Web-service ATR/BPN akan memangkas waktu verifikasi BMN tanah dari rata-rata 180 hari menjadi di bawah 60 hari.
   
   
4. Sumber daya manusia: profesionalisasi APIP dan verifikator
   Kompleksitas sistem menuntut auditor dan verifikator anggaran yang lebih melek data. Di Indonesia, BPKP sudah mengadopsi model competency-based training dan melaporkan peningkatan skor kapabilitas APIP pada Laporan Kinerja 2024. Untuk mengakselerasi standar profesional, Kemenkeu dapat mengadopsi sertifikasi internasional seperti Certified Government Financial Manager (CGFM)—yang mencakup audit, akuntansi, dan kontrol internal di sektor publik—sebagai prasyarat jenjang fungsional madya dan utama. Program blended learning daring-luring serta penempatan silang (secondment) antara K/L akan memperkaya perspektif risiko lintas sektor.
   
   
5. Regulasi: membuka ruang regulatory sandbox dan harmonisasi aturan
   Revisi PMK 199/2019 (yang kini baru mengatur kargo impor) diproyeksikan memasukkan pasal-pasal tentang e-sertipikat BMN dan escrow sengketa tanah; rancangan perubahan sedang didiskusikan oleh DJKN dan ATR/BPN. Sambil menunggu payung hukum final, pemerintah dapat menjalankan regulatory sandbox di lima K/L pemilik backlog tanah terbesar, memanfaatkan kewenangan uji-coba beleid digital sebagaimana diatur PP 95/2018 tentang SPBE. Di ranah audit, Peraturan BPK tentang pemantauan tindak lanjut juga perlu direvisi agar mewajibkan pertukaran data real-time dengan APIP, bukan lagi berbasis pelaporan manual.

Walau capaian opini WTP yang telah diberikan oleh BPK membanggakan, kualitas pengendalian intern dan kepatuhan proses masih perlu pembenahan serius. Temuan 2024 memperlihatkan pola berulang: data terfragmentasi, koordinasi lintas lembaga lemah, serta literasi digital yang belum merata. Bukti empiris dan praktik lapangan menegaskan bahwa kombinasi transformasi digital, penguatan APIP, dan tata kelola berbasis risiko adalah kunci menutup celah tersebut.

Dengan sinergi kebijakan yang solid—mulai dari kontrak kinerja pimpinan, restrukturisasi proses bisnis, fondasi teknologi bersama, profesionalisasi SDM, hingga regulasi yang adaptif—pemerintah tidak hanya menutup temuan berulang BPK, tetapi juga membangun kultur pengelolaan keuangan negara yang real-time, berbasis risiko, dan berorientasi hasil.

1. SALDO AWAL

• Saldo awal merupakan angka nominal dari masing-masing pos yang disajikan dalam LK sebelum terjadi transaksi apapun dalam Tahun Anggaran Berjalan (TAB).

• Sehubungan dengan perubahan sistem aplikasi pelaporan dari Aplikasi eksisting ke Aplikasi SAKTI, dilakukan prosedur migrasi data dalam rangka pembentukan saldo awal pada masing-masing modul di Aplikasi SAKTI.

• Migrasi saldo awal menghasilkan nilai yang tercantum pada neraca percobaan saldo awal TAB sama dengan neraca percobaan saldo akhir TAYL, kecuali untuk ekuitas.

• Migrasi saldo awal melalui sistem aplikasi pelaporan secara otomatis menempatkan saldo aset, kewajiban, dan ekuitas sesuai dengan posisi normalnya.

• Setelah diperoleh saldo awal TAB yang sesuai dengan saldo akhir TAYL audited sebagai hasil migrasi data, entitas akuntansi siap untuk mencatat transaksi dan kejadian TAB yang berdampak pada laporan keuangan.

2. TRANSAKSI ANGGARAN

• Transaksi anggaran terjadi ketika terdapat penetapan dokumen anggaran dan/ atau rinciannya seperti Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), revisi DIPA, dan/ atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), di mana transaksi ini erat kaitannya dengan manajemen anggaran.

• Pencatatan alokasi anggaran dilakukan secara single entry, yaitu dengan mencatat estimasi pendapatan yang dialokasikan dan allotment belanja sesuai yang tertuang dalam DIPA.

• Jurnal yang terbentuk dalam rangka pencatatan estimasi pendapatan dan allotment belanja melalui Modul Penganggaran.

3. TRANSAKSI PENDAPATAN

• Pendapatan yang Disetorkan Ke Kas Negara Oleh Wajib Bayar

  -Pendapatan yang disetorkan ke kas negara oleh wajib bayar, entitas akuntansi mencatat berdasarkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) dan/ atau dokumen lain yang dipersamakan.

  -Setelah terjadi penyetoran ke kas negara, entitas akuntansi mencatat data pendapatan berdasarkan data dari Modul Penerimaan Negara (MPN) dan/ atau Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) melalui Modul Bendahara.

  -Transaksi ini membentuk jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas

• Pendapatan yang Disetorkan Ke Kas Negara Oleh Bendahara

  -Pendapatan yang diterima oleh bendahara, kemudian bendahara yang melakukan penyetoran ke kas negara, satker mencatat pendapatan dimaksud berdasarkan Surat Bukti Setor (SBS), BPN, atau dokumen lain yang dipersamakan.

  -Pada saat pendapatan tersebut diterima oleh bendahara, entitas akuntansi mencatat melalui Modul Bendahara yang membentuk jurnal pada buku besar akrual.

  -Setelah bendahara menyetorkan ke kas negara, satker mencatat pendapatan dimaksud melalui Modul Bendahara yang membentuk jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas.

• Pendapatan Melalui Potongan SPM

  -Pendapatan melalui potongan SPM mulai dicatat oleh satker pada saat penerbitan resume tagihan (Surat Perintah Pembayaran/SPP) pada Modul Pembayaran yang membentuk jurnal pada buku besar akrual.

  -Pada saat telah terbit SP2D dan dilakukan pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran, maka akan membentuk jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas.

4. TRANSAKSI BELANJA DAN BEBAN

• Belanja Barang Dengan Mekanisme LS yang Tidak Menghasilkan BMN

  -Dokumen sumber yang dapat digunakan antara lain BAST, resume tagihan, SP2D, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

  -Belanja yang tidak menghasilkan BMN dapat dilakukan secara kontraktual maupun non kontraktual.

• Belanja Barang Dengan Mekanisme LS yang Menghasilkan BMN Ekstrakomptabel

  -BMN ekstrakomptabel merupakan BMN yang harga satuannya tidak mencapai nilai minimal kapitalisasi pada ketentuan penata-usahaan BMN, sehingga menggunakan akun belanja barang ekstrakomptabel.

  -Dokumen sumber yang dapat menjadi dasar pencatatan antara lain BAST, BAPP, resume tagihan, SP2D, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

• Belanja Modal Dengan Mekanisme LS yang Menghasilkan BMN Intrakomptabel

  -BMN intrakomptabel merupakan BMN yang harga satuannya mencapai nilai minimal kapitalisasi pada ketentuan penatausahaan BMN, sehingga menggunakan akun belanja modal.

  -Dokumen sumber yang dapat menjadi dasar pencatatan antara lain BAST, BAPP, resume tagihan, SP2D, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

• Belanja Barang Dengan Mekanisme LS yang Menghasilkan Persediaaan

  -Pencatatan belanja yang menghasilkan persediaan dilakukan dengan pendekatan aset, sehingga pada realisasi belanja memunculkan akun persediaan.

  -Persediaan dicatat dengan metode perpetual (dilakukan setiap terjadi transaksi) sehingga mempengaruhi saldo persediaan.

5. TRANSAKSI UP/TUP

• Penyediaan UP/TUP pertama kali

• Transaksi penggantian UP (GUP) atas belanja yang tidak menghasilkan BMN

• Transaksi GUP atas belanja yang menghasilkan BMN Intrakomptabel atau persediaan

• Transaksi GUP atas belanja yang menghasilkan BMN ekstrakomptabel

• Penyetoran sisa UP/TUP

6. TRANSAKSI PENGEMBALIAN PENDAPATAN

• Pengembalian pendapatan merupakan transaksi pengembalian atas penerimaan pada waktu sebelumnya, baik pengembalian pendapatan TAB maupun pengembalian pendapatan TAYL.

• Dokumen sumber antara lain SPM PP (Pengembalian Penerimaan), SPM KP (Kembali Pajak), SPM KC (Kembali Cukai), dan dokumen lain yang dipersamakan.

• Pencatatan transaksi pengembalian pendapatan dilakukan melalui Modul Bendahara yang membentuk jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas.

7. TRANSAKSI PENGEMBALIAN BELANJA

• Pengembalian belanja TAB yang tidak menghasilkan BMN melalui setoran ke Kas Negara

  Pengembalian belanja ini dicatat berdasarkan BPN melalui Modul Bendahara yang akan membentuk jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas.

• Pengembalian belanja TAB yang tidak menghasilkan BMN melalui potongan SPM

  -Pengembalian belanja yang dilakukan melalui potongan SPM mulai dicatat pada saat terjadi penerbitan resume tagihan pada Modul Pembayaran yang membentuk jurnal pada buku besar akrual.

  -Setelah terbit SP2D dan dilakukan pencatatan SP2D melalui Modul Pembayaran yang membentuk jurnal buku besar akrual dan buku besar kas.

• Pengembalian belanja TAB yang menghasilkan BMN ekstrakomptabel melalui setoran ke kas negara

  -Pada transaksi ini, satker mencatat setoran ke kas negara menggunakan akun yang sama dengan akun realisasi belanjanya dan mencatat pengurangan nilai BMN yang bersangkutan.

  -Pencatatan pengembalian negara dilakukan berdasarkan BPN melalui Modul Bendahara yang membentuk buku besar akrual dan buku besar kas.

  -Pencatatan pengurangan nilai sebesar nominal yang tercantum dalam BPN (surat pernyataan PB/KPB) melalui perekaman transaksi koreksi nilai melalui Modul Aset Tetap (tidak membentuk jurnal akuntansi).

• Pengembalian belanja TAB yang menghasilkan BMN berupa persediaan melalui setoran ke kas negara

  -Pada transaksi ini, satker mencatat setoran ke kas negara menggunakan akun yang sama dengan akun realisasi belanjanya dan mencatat pengurangan nilai BMN yang bersangkutan.

  -Pencatatan pengembalian negara dilakukan berdasarkan BPN melalui Modul Bendahara yang membentuk buku besar akrual dan buku besar kas.

  -Pencatatan pengurangan nilai sebesar nominal yang tercantum dalam BPN (surat pernyataan PB/KPB) melalui perekaman transaksi koreksi nilai melalui Modul Persediaan (tidak mem-bentuk jurnal akuntansi).

• Pengembalian belanja TAB yang menghasilkan BMN berupa aset Tetap/aset lainnya melalui setoran ke Kas negara

  -Pada transaksi ini, satker mencatat setoran ke kas negara menggunakan akun yang sama dengan akun realisasi belanjanya dan mencatat pengurangan nilai BMN yang bersangkutan.

  -Pencatatan pengembalian negara dilakukan berdasarkan BPN melalui Modul Bendahara yang membentuk buku besar akrual dan buku besar kas.

  -Pencatatan pengurangan nilai sebesar nominal yang tercantum dalam BPN (surat pernyataan PB/KPB) melalui perekaman transaksi koreksi nilai melalui Modul Aset Tetap (tidak membentuk jurnal akuntansi).

• Pengembalian Belanja TAYL yang Tidak Menghasilkan BMN Melalui Potongan SPM

  -Satker telah mengakui adanya piutang lainnya dan pengurangan beban dalam LK TAYL.

  -Pada saat TAB, saat terjadi pengembalian belanja TAYL melalui potongan SPM menggunakan akun 42591x, maka dilakukan melalui potongan SPM.

  -Pencatatan timbul pada saat diterbitkan resume tagihan pada Modul Pembayaran yang membentuk jurnal pada buku besar akrual.

  -Pada saat terbit SP2D dan pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran maka akan membentuk jurnal pada buku besar akrual.

  -Pada modul GLP, maka dilakukan jurnal eliminasi piutang lainnya yang muncul pada LK TAYL.

• Pengembalian Belanja TAYL yang Tidak Menghasilkan BMN Melalui Setoran Ke Kas Negara

  -Satker telah mengakui adanya piutang lainnya dan pengurangan beban dalam LK TAYL.

  -Pada saat TAB, saat terjadi pengembalian belanja barang TAYL melalui pengembalian belanja menggunakan akun 42591x, maka dilakukan melalui pencatatan pada Modul Bendahara yang membentuk jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas.

  -Pada modul GLP, maka dilakukan jurnal eliminasi piutang lainnya yang muncul pada LK TAYL.

• Pengembalian Belanja TAYL yang Menghasilkan BMN Ekstrakomptabel Melalui Setoran Ke Kas Negara

  -Satker telah mengakui adanya piutang lainnya, pengurangan beban, dan pengurangan nilai BMN ekstrakomptabel dalam LK TAYL.

  -Pada saat TAB, saat terjadi pengembalian belanja barang TAYL melalui pengembalian belanja menggunakan akun 42591x, maka dilakukan melalui pencatatan pada Modul Bendahara yang membentuk jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas.

  -Pada modul GLP, maka dilakukan jurnal eliminasi piutang lainnya yang muncul pada LK TAYL.

• Pengembalian Belanja TAYL yang Menghasilkan Persediaan Melalui Setoran Ke Kas Negara

  -Satker telah mengakui adanya piutang lainnya, dan pengurangan nilai persediaan dalam LK TAYL.

  -Pada saat TAB, saat terjadi pengembalian belanja barang TAYL melalui pengembalian belanja menggunakan akun 42591x, maka dilakukan melalui pencatatan pada Modul Bendahara yang membentuk jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas.

  -Pada modul GLP, maka dilakukan jurnal eliminasi piutang lainnya yang muncul pada LK TAYL.

• Pengembalian Belanja TAYL yang Menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya Melalui Setoran Ke Kas Negara

  -Satker telah mengakui adanya piutang lainnya, dan pengurangan nilai aset tetap/aset lainnya dalam LK TAYL.

  -Pada saat TAB, saat terjadi pengembalian belanja modal  TAYL melalui pengembalian belanja menggunakan akun 42591x, maka dilakukan melalui pencatatan pada Modul Bendahara yang membentuk jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas.

  -Pada Modul GLP, maka dilakukan jurnal eliminasi piutang lainnya yang muncul pada LK TAYL.

8. TRANSAKSI HIBAH LANGSUNG TAB

• Proses bisnis hibah langsung dilakukan dengan berpedoman pada regulasi mengenai administrasi pengelolaan hibah dan pedoman teknis lainnya.

• Pencatatan transaksi hibah langsung dapat melibatkan penggunaan Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Pembayaran, dan Modul GLP, tergantung pada jenis hibah yang diterima dan transaksi hibah yang terjadi pada satker.

• Transaksi hibah langsung TAB terdiri dari hibah langsung bentuk uang, hibah langsung bentuk barang, dan hibah langsung bentuk jasa.

9. TRANSAKSI HIBAH LANGSUNG TAYL

• Dalam hal satker tidak melakukan pengesahan hibah langsung yang diterimanya sampai tahun anggaran berikutnya, maka satker tetap diwajibkan untuk menyelesaikan administrasi pengelolaan hibah TAYL tersebut.

• Proses bisnis penyelesaian hibah langsung TAYL dilakukan dengan berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-876/PB/2020 tanggal 10 Desember 2020.

• Transaksi hibah langsung TAYL terdiri dari hibah langsung bentuk uang TAYL, hibah langsung bentuk barang TAYL, dan hibah langsung bentuk jasa TAYL.

10. TRANSAKSI PENGEMBALIAN KAS HIBAH LANGSUNG

• Pengembalian Sisa Hibah Kepada Donor, Dimana Kas Hibah Tersebut Sudah Disahkan Sebagai Pendapatan Hibah

  -Satker penerima hibah menyajikan sisa hibah sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah dan UAKPA BUN Pengelolaan Hibah mencatat sebagai Pendapatan Hibah.

  -Pengembalian sisa hibah mengakibatkan Pendapatan Hibah pada UAKPA BUN Pengelolaan Hibah berkurang dan Kas Lainnya di K/L Dari Hibah pada satker berkurang.

  -Pada saat sisa hibah yang diajukan SP4HL ke KPPN dan terbit SP3HL, maka dilakukan perekaman pada Modul Pembayaran yang membentuk jurnal pada buku besar akrual.

• Pengembalian Sisa Hibah Kepada Donor, Dimana Kas Hibah Tersebut Belum Disahkan Sebagai Pendapatan Hibah

  -Satker penerima hibah menyajikan sisa hibah sebagai Kas Lainnya di K/L Dari Hibah yang Belum Disahkan dan UAKPA BUN Pengelolaan Hibah mencatat sebagai Pendapatan Hibah.

  -Pengembalian sisa hibah mengakibatkan Pendapatan Hibah pada UAKPA BUN Pengelolaan Hibah berkurang dan Kas Lainnya di K/L Dari Hibah yang Belum Disahkan pada satker berkurang.

  -Satker melakukan pencatatan pengeluaran kas hibah tersebut melalui Modul Bendahara atau jurnal melalui Modul GLP.

• Penyetoran Sisa Hibah Ke Kas Negara, Dimana Kas Hibah Tersebut Sudah Disahkan Sebagai Pendapatan Hibah

  -Satker penerima hibah menyajikan sisa hibah sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah dan UAKPA BUN Pengelolaan Hibah mencatat sebagai Pendapatan Hibah.

  -Penyetoran sisa hibah ke kas negara berdampak pada pemindahbukuan kas pada BUN dan Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada satker berkurang.

• Penyetoran Sisa Hibah Ke Kas Negara, Dimana Kas Hibah Tersebut Belum Disahkan Sebagai Pendapatan Hibah

  -Satker penerima hibah menyajikan sisa hibah sebagai Kas Lainnya di K/L Dari Hibah yang Belum Disahkan dan UAKPA BUN Pengelolaan Hibah mencatat sebagai Pendapatan Hibah.

  -Penyetoran sisa hibah ke kas negara dicatat sebagai pendapatan PNBP oleh satker berkenaan.

11. TRANSAKSI PENGEMBALIAN HIBAH LANGSUNG TAYL

• Pengembalian Sisa Hibah Kepada Donor, Dimana Kas Hibah Tersebut Sudah Disahkan Sebagai Pendapatan Hibah
  
  -Satker penerima hibah menyajikan sisa hibah sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah dan UAKPA BUN Pengelolaan Hibah mencatat sebagai Pendapatan Hibah.
  -Pengembalian sisa hibah mengakibatkan Pendapatan Hibah pada UAKPA BUN Pengelolaan Hibah berkurang dan Kas Lainnya di K/L Dari Hibah pada satker berkurang.
  -Pada saat sisa hibah yang diajukan SP4HL ke KPPN dan terbit SP3HL, maka dilakukan perekaman pada Modul Pembayaran yang membentuk jurnal pada buku besar akrual.
• Pengembalian Sisa Hibah Kepada Donor, Dimana Kas Hibah Tersebut Belum Disahkan Sebagai Pendapatan Hibah
  
  -Satker penerima hibah menyajikan sisa hibah sebagai Kas Lainnya di K/L Dari Hibah yang Belum Disahkan dan UAKPA BUN Pengelolaan Hibah mencatat sebagai Pendapatan Hibah.
  -Pengembalian sisa hibah mengakibatkan Pendapatan Hibah pada UAKPA BUN Pengelolaan Hibah berkurang dan Kas Lainnya di K/L Dari Hibah yang Belum Disahkan pada satker berkurang.
  -Satker melakukan pencatatan pengeluaran kas hibah tersebut melalui Modul Bendahara atau jurnal melalui Modul GLP.
  
  
• Penyetoran Sisa Hibah Ke Kas Negara, Dimana Kas Hibah Tersebut Sudah Disahkan Sebagai Pendapatan Hibah
  
  -Satker penerima hibah menyajikan sisa hibah sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah dan UAKPA BUN Pengelolaan Hibah mencatat sebagai Pendapatan Hibah.
  -Penyetoran sisa hibah ke kas negara berdampak pada pemindahbukuan kas pada BUN dan Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada satker berkurang.
  
  
• Penyetoran Sisa Hibah Ke Kas Negara, Dimana Kas Hibah Tersebut Belum Disahkan Sebagai Pendapatan Hibah
  -Satker penerima hibah menyajikan sisa hibah sebagai Kas Lainnya di K/L Dari Hibah yang Belum Disahkan dan UAKPA BUN Pengelolaan Hibah mencatat sebagai Pendapatan Hibah.
  -Penyetoran sisa hibah ke kas negara dicatat sebagai pendapatan PNBP oleh satker berkenaan.

12. TRANSAKSI TERKAIT KAS

• Kas di Bendahara Pengeluaran
  -Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari Kas di Bendahara UP dan TUP.
  -Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat dengan pasangan akun uang Muka dari KPPN.
  
  
• Kas di Bendahara Penerimaan
  -Saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pengelolaan pendapatan satker.
  -Kas di Bendahara Penerimaan dicatat dengan pasangan akun Pendapatan.
  
  
• Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
  -Kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran selain yang berasal dari uang persediaan.
  -Berupa hak pemerintah (pendapatan), pungutan pajak, belanja yang telah dicairkan dari kas negara namun belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang berhak, dan lain-lain.
  
  
• Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
  -Kas lainnya yang dikelola bendahara penerimaan.
  -Berupa hak pemerintah maupun yang belum dapat diakui sebagai pendapatan.
  
  
• Kas Lainnya di K/L dari Hibah
  -Kas Lainnya di K/L dari Hibah terdiri dari kas yang belum dan telah disahkan.
  -Pencatatan oleh satker penerima hibah langsung bentuk uang.

13. TRANSAKSI YANG TERJADI PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

Kondisi yang menyebabkan terjadinya transaksi yang terjadi pada akhir tahun anggaran

• Satker telah melakukan pembayaran namun barang/jasa belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan
  
  -Pembayaran penyelesaian pekerjaan disertai jaminan pembayaran akhir tahun.
  -Pencairan jaminan pembayaran dan penyetoran ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan (TAB).
  -Pencairan jaminan pembayaran dan penyetoran ke kas negara setelah tanggal pelaporan.
  
  
• Jaminan pemeliharaan
  
  -Selama masa pemeliharaan pihak ketiga wanprestasi, maka jaminan pemeliharaan dicairkan dan disetor ke kas negara.
  -Berbeda dari jaminan pembayaran akhir tahun, pencairan dan penyetoran jaminan pemeliharaan tidak berdampak pada pengurangan nilai aset.
  
  
• Satker telah menerima persediaan/aset tetap/aset lainnya namun belum melakukan pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan
  
  Dalam hal ini, perlu dilakukan pencatatan sebagai berikut:

  1) Pada saat penerimaan barang beserta BAST, satker mencatat pada Modul Komitmen.

  2) Dilakukan pendetailan pada Modul Aset Tetap atau Modul Persediaan.

  3) Dilakukan jurnal penyesuaian pada Modul GLP.

  4) Pada awal tahun anggaran berikutnya, dilakukan jurnal balik yang melibatkan Belanja Modal/Barang yang Masih Harus Dibayar.

14. TRANSAKSI PENYESUAIAN

15. TRANSAKSI KOREKSI

• Pengadaan Persediaan Menggunakan Akun Belanja Barang non BMN
• Pengadaan BMN Intrakomptabel (Aset Tetap/Aset Lainnya) Menggunakan Akun Belanja Barang non BMN
• Kesalahan Pemilihan Jenis BAST Dan Kodefikasi Barang Pada Modul Komitmen (Pengadaan Jasa/Non BMN Dicatat Sebagai Pengadaan BMN Intrakomptabel)
• Kesalahan Pemilihan Jenis BAST Dan Kodefikasi Barang Pada Modul Komitmen (Pengadaan Jasa/Non BMN Dicatat Sebagai Pengadaan BMN Ekstrakomptahel)
• Pengadaan BMN Intrakomptabel (Berupa KDP) Menggunakan Akun Belanja Barang Non BMN, Namun Terjadi Kesalahan Pemilihan Kodefikasi BMN Non KDP Ketika Mencatat BAST Pada Modul Komitmen
• Kesalahan Penggunaan Akun non K/L
• Kesalahan yang Memerlukan Koreksi Antar Beban
• Kesalahan atau Koreksi Lainnya

Selama ini, proses rekonsiliasi dan penginputan transaksi BMN, baru dapat dilaksanakan setelah saldo Laporan Keuangan Tahunan Audited diperoleh, sehingga hal ini menyebabkan transaksi tahun berikutnya menumpuk dan berdampak pada penatausahaan BMN menjadi kurang tertib dan kualitas Laporan Keuangan Semester I menjadi kurang andal. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengembangkan sistem aplikasi dan sistem akuntansi yang diatur dalam Petunjuk Teknis Akuntansi Nomor 26, untuk mencatat transaksi koreksi audited dan mencatat transaksi BMN periode berjalan tanpa harus menunggu selesainya LK Audited tahun sebelumnya. 

Secara umum, petunjuk teknis tersebut mengatur antara lain sebagai berikut:

Mekanisme Pencatatan Persediaan

1)  Pencatatan transaksi persediaan tahun 20X1 dilakukan dengan menggunakan saldo akhir tahun 20X0 pada Periode 13 atau Periode 14 tergantung transaksi terakhir yang menggunakan menu existing di tahun 20X0.

2)  Pencatatan transaksi koreksi audited dilakukan dengan menu existing atau menu koreksi audited (menu khusus) dengan memperhatikan ada atau tidaknya transaksi lanjutan persediaan pada tahun 20X1.

3)  Pencatatan  transaksi  pembalik  koreksi  audited  dilakukan  atas  transaksi  koreksi audited yang dicatat melalui menu koreksi audited (menu khusus).

4)  Pencatatan transaksi tinjut koreksi audited dilakukan atas transaksi koreksi audited yang dicatat melalui menu koreksi audited (menu khusus).

Mekanisme Pencatatan Aset Tetap

1)  Pencatatan transaksi aset tetap tahun 20X1 dilakukan dengan menggunakan saldo akhir tahun 20X0 pada Periode 13 atau Periode 14 tergantung transaksi terakhir yang menggunakan menu existing di tahun 20X0.

2)  Pencatatan transaksi koreksi audited dilakukan dengan menu existing atau menu koreksi audited (menu khusus) dengan memperhatikan ada atau tidaknya transaksi lanjutan aset tetap pada tahun 20X1.

3) Dalam kondisi tertentu, pencatatan transaksi koreksi audited tahun 20X0 akan menghapus transaksi lanjutan aset tetap tahun 20X1 baik dihapus secara otomatis maupun melalui pengajuan permohonan penghapusan ke Direktorat APK.

Contoh simulasi pencatatan transaksi koreksi audited pada tahun 20X0 dan pencatatan transaksi BMN lanjutan pada tahun 20X1 juga dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Akuntansi 26: Pencatatan BMN (Persediaan dan Aset Tetap) pada Masa Transisi Penyusunan Laporan Keuangan Audited.

TO DO LIST

Sumber : Materi Bimbingan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan oleh Dit. APK

STUDI PERMASALAHAN

Sumber:

Materi Bimbingan Akuntansi oleh Dit. APK 

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI TRANSAKSI DENGAN MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN ATAS PEKERJAAN YANG BELUM DISELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN (REKENING PENAMPUNGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN)

 Berdasarkan PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran, diatur beberapa hal sebagai berikut:

 a. Pasal 2: RPATA digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diserahterimakan pada akhir tahun anggaran. Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada KPPN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan penyelesaiannya dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran.

b. Pasal 8 s.d. Pasal 16 : Ruang lingkup pembayaran atas penyelesaian pekerjaan dengan mekanisme RPATA merupakan pekerjaan yang:

1) Pekerjaan terselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir tahun anggaran;

2) Pekerjaan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya; dan

3) Pekerjaan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan tidak diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya berdasarkan keputusan KPA. 

A. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk mencatat pengisian dana pada Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA)

1. Pengisian Dana RPATA dilakukan dengan pemindahan kas dari RKUN ke RPATA dengan menggunakan SP2D Penampungan. Satker mencatat BAST RPATA dengan jenis “RPATA Isi” pada modul komitmen aplikasi SAKTI.

2. PPK membuat SPP-Penampungan pada modul pembayaran aplikasi SAKTI dengan menggunakan akun belanja (5XXXXX) pada sisi pengeluaran dan dipotong secara penuh dengan akun 815619 Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening PenampunganKementerian Negara/Lembaga pada sisi penerimaan.

3. PPSPM melakukan pengujian SPP-Penampungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal memenuhi persyaratan pengujian, PPSPM menerbitkan SPMPenampungan melalui modul pembayaran pada aplikasi SAKTI. Selanjutnya, SPM tersebut disampaikan ke KPPN melalui aplikasi SAKTI. KPPN menerima SPM tersebut melalui aplikasi SAKTI untuk selanjutnya dilakukan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal memenuhi persyaratan pengujian, KPPN memproses SPM tersebut melalui aplikasi SPAN untuk selanjutnya diterbitkan SP2D.

4. Dalam hal SPM-Penampungan telah memenuhi persyaratan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku, KPPN menerbitkan SP2D-Penampungan. Berdasarkan penerbitan SP2D-Penampungan tersebut, maka Satker melakukan catat SP2D-Penampungan melalui aplikasi SAKTI

B. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk mencatat pembayaran atas penyelesaian pekerjaan kepada pihak ketiga

1. Satker mencatat BAST RPATA dengan jenis “RPATA Realisasi Barang” atau “RPATA Realisasi Jasa” pada modul komitmen aplikasi SAKTI. Pada saat pencatatan BAST, satker melakukan pencatatan atas rincian barang yang dihasilkan (apabila menghasilkan barang/RPATA realisasi barang).

2. Berdasarkan penerimaan BAST RPATA realisasi barang tersebut, Satker melakukan pendetailan BMN pada modul persediaan atau modul aset tetap aplikasi SAKTI.

3. Berdasarkan BAST RPATA realisasi barang/jasa tersebut, PPK membuat SPP-Pembayaran.

a. Dalam hal pekerjaan terselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir tahun anggaran, PPK membuat SPP-Pembayaran yang ditujukan kepada rekening Penyedia dengan menggunakan akun pengeluaran nonanggaran (825619 Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan) pada sisi pengeluaran dan dipotong dengan akun penerimaan pajak (41xxxx) serta kewajiban lainnya dari Penyedia pada sisi penerimaan.

b. Dalam hal penyelesaian pekerjaan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya atau pekerjaan yang tidak selesai dan tidak diberikan kesempatan untuk penyelesaiannya pada tahun berikutnya namun telah terdapat progress pekerjaan, PPK membuat SPP-pembayaran yang ditujukan kepada rekening Penyedia dengan menggunakan akun pengeluaran nonanggaran (825619) Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan-Kementerian/ Lembaga) pada sisi pengeluaran dipotong dengan akun penerimaan perpajakan (41xxxx) dan akun denda penyelesaian pekerjaan pemerintah (4258xx) dan/atau kewajiban lainnya Penyedia.

4. PPSPM melakukan pengujian SPP-Pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal memenuhi persyaratan pengujian, maka PPSPM menerbitkan SPMPembayaran melalui modul pembayaran aplikasi SAKTI. Selanjutnya PPSPM menyampaikan SPM tersebut ke KPPN melalui aplikasi SAKTI. KPPN menerima SPM tersebut melalui aplikasi SAKTI untuk selanjutnya dilakukan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal memenuhi persyaratan pengujian, KPPN memproses SPM tersebut melalui aplikasi SPAN untuk selanjutnya diterbitkan SP2D.

5. Dalam hal SPM-Pembayaran telah memenuhi persyaratan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku, KPPN menerbitkan SP2D-Pembayaran. Berdasarkan penerbitan SP2D-Pembayaran tersebut, maka:

a. Satker melakukan catat SP2D melalui aplikasi SAKTI; dan

b. Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan penyediaan dana (dropping) dari RKUN ke RPKBUNP dan Bank Operasional melakukan penyaluran dana dari RPKBUNP ke rekening Penyedia. Selanjutnya, Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan pemindahbukuan dana dari RPATA ke RKUN. 

6. Dalam hal nilai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan menyebabkan jumlah sisi penerimaan melebihi jumlah sisi pengeluaran pada SPP-Pembayaran, nilai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada SPP-Pembayaran paling banyak sampai dengan jumlah sisi penerimaan sama dengan jumlah sisi pengeluaran.Terhadap selisih antara nilai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan dengan nilai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang terdapat pada potongan SPPpembayaran, Penyedia harus menyetorkan selisih dimaksud ke kas negara

7. Dalam hal sampai dengan akhir tahun sudah terdapat perkembangan penyelesaian pekerjaan, namun belum dilakukan realisasi pembayaran dan dalam rangka penyajian LK tahunan, Satker perlu melakukan penyesuaian sebagai berikut:

a. Mencatat Aset sebesar riil perkembangan penyelesaian pekerjaan dan pencatatan/pendetailan pada Modul Aset Tetap/Persediaan

b. Pengakuan Utang atas Progress Pekerjaan yang belum dilaksanakan pembayaran

c. Pada tahun berikutnya, dalam hal pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen), Satker melakukan pencatatan sisa penyelesaian pekerjaan dengan mencatat BAST RPATA Realisasi Barang/Jasa pada modul komitmen dan melakukan pendetailan pada modul aset terkait. Selanjutnya, terhadap BAST di modul komitmen (BAPP ke-1 dan BAST ke-2) dilakukan pembayaran secara sekaligus ke rekening penyedia dengan menggunakan 1 (satu) SPM Pembayaran sekaligus dan/atau masing-masing BAPP/BAST dilakukan pembayaran dengan menggunakan masing-masing SPMPembayaran. Dalam hal ini, SPM-Pembayaran hanya dapat diterbitkan maksimal 2 (dua) kali.

C. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk mencatat penihilan RPATA atas pekerjaan yang tidak terselesaikan

 1. Dalam hal SPM-Penihilan telah memenuhi persyaratan pengujian, KPPN menerbitkan SP2D. Berdasarkan penerbitan SP2D-Pembayaran tersebut, maka Satker melakukan catat SP2D melalui aplikasi SAKTI

Restrukturisasi dalam pemerintahan sering kali memerlukan penyesuaian signifikan, termasuk proses likuidasi entitas akuntansi dan pelaporan pada kementerian/lembaga (K/L). Likuidasi ini diatur secara resmi dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.05/2017. Likuidasi adalah proses penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai dampak dari pengakhiran atau pembubaran entitas akuntansi dan/atau pelaporan. Entitas yang dilikuidasi tidak lagi memiliki kewenangan atau tanggung jawab untuk mengelola keuangan dan harus menyelesaikan seluruh kewajiban yang ada.

Definisi Utama:

• Entitas Akuntansi (EA): Unit pengguna anggaran atau barang yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) untuk digabungkan ke entitas pelaporan. Contoh: Satker di bawah kementerian seperti Kantor Kemenag, Satker Polres, atau Dinas Pertanian.
• Entitas Pelaporan (EP): Unit yang mengelola lebih dari satu entitas akuntansi dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan. Contoh: Kementerian Keuangan atau Badan Narkotika Nasional.

Pelaksanaan likuidasi diatur melalui:

1. PMK Nomor 48/PMK.05/2017: Mengatur tata cara likuidasi entitas akuntansi dan pelaporan pada K/L.
2. Peraturan terkait lainnya: Termasuk PMK mengenai tata cara pembayaran, pengelolaan hibah, dan pengelolaan barang milik negara (BMN).

Entitas akuntansi atau pelaporan memenuhi kriteria likuidasi jika:

1. Tidak lagi beroperasi sebagai entitas akuntansi/pelaporan.
2. Terjadi penggabungan atau pemecahan entitas akuntansi/pelaporan.
3. Tidak menerima alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya.
4. Mengalami perubahan status, misalnya menjadi Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pelaksanaan likuidasi memerlukan pendekatan terstruktur. Berikut tahapan utama:

1. Penunjukan Penanggung Jawab Likuidasi

Pemimpin entitas akuntansi atau pelaporan yang dilikuidasi bertanggung jawab langsung atas proses ini. Jika tidak memungkinkan, tanggung jawab dialihkan kepada pemimpin struktural di atasnya.

Tugas Penanggung Jawab:

• Menyelesaikan hak dan kewajiban hingga saldo neraca nihil.
• Menyusun laporan keuangan selama proses likuidasi.
• Melakukan koreksi laporan berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
• Menyusun laporan keuangan terakhir (penutupan likuidasi).

2. Penyelesaian Hak dan Kewajiban

Semua hak dan kewajiban harus diselesaikan dengan mengacu pada aturan yang berlaku:

• Saldo Kas: Disetor ke kas negara atau diteruskan kepada pihak berhak.
• Piutang dan Utang: Diselesaikan melalui serah terima dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).
• Persediaan dan Aset Tetap: Dialihkan ke entitas baru atau yang ditunjuk melalui mekanisme transfer atau likuidasi di aplikasi SAKTI.

3. Pemindahan Aset dan Penyusunan Laporan Keuangan

• Transfer atau Likuidasi: Aset dipindahkan melalui menu "Transfer Keluar-Masuk" atau "Likuidasi Keluar-Masuk" pada aplikasi SAKTI.
• Laporan Keuangan Terakhir: Disusun hingga saldo aset dan kewajiban nihil, serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Ilustrasi Proses Likuidasi

Proses likuidasi dapat terjadi dalam berbagai situasi:

1. Penggabungan Entitas:
• Beberapa entitas digabungkan menjadi satu, dan semua saldo aset serta kewajiban diselesaikan hingga nihil.
2. Pemecahan Entitas:
• Sebuah entitas dibagi menjadi dua atau lebih entitas baru. Saldo neraca entitas baru dimulai dari nol.

Penyelesaian Saldo Kas, Aset, dan Kewajiban

1. Saldo Kas:
• Saldo kas hibah atau BLU yang tidak digunakan disetor kembali ke negara.
• Kas untuk pembayaran gaji atau bantuan sosial harus dilaksanakan sebelum proses likuidasi selesai.
2. Aset Tetap dan Persediaan:
• Aset dipindahkan ke entitas yang ditunjuk, disertai dokumen serah terima resmi.
• Aset yang belum terdata secara akurat harus diselesaikan melalui pengelolaan BMN.
3. Piutang dan Utang:
• Piutang diserahkan kepada entitas baru, dan utang diselesaikan kepada pihak terkait.

Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Setiap transaksi dalam proses likuidasi harus diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan terakhir. Informasi yang perlu disampaikan meliputi:

• Rincian jenis dan saldo aset serta kewajiban yang diserahterimakan.
• Informasi penting lainnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Manfaat Proses Likuidasi

1. Efisiensi: Mencegah duplikasi pengelolaan keuangan dan aset.
2. Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan negara.
3. Kepastian Hukum: Memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi.

A. Belanja/Pengembalian Pendapatan (PP)

B. Pengembalian Belanja/Pendapatan

 C. Mutasi UP/Kas BP

D. Kas BLU

E. Pengesahan Hibah

Sumber: Materi Bimbingan Akuntansi Dit. APK bulan Oktober 2024