Dalam rangka menjaga keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Nomor KEP-44/WPB.26/2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Keberlanjutan ZI Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh Pejabat dan Pegawai diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga integritas serta bersinergi dalam pemenuhan dokumentasi prasyarat keberlanjutan WBK menuju WBBM tahun 2026 secara akuntabel.

Adapun progress pemenuhan dokumen Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK Kanwil DItjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat hingga 31 Maret 2026 adalah sebesar 91,31%. Adapun detail progress sebagai berikut:

Terima Kasih atas dukungan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat dalam meraih predikat WBK di tahun 2026. Selanjutnya, kami mohon doa dan dukungan untuk Menjaga Keberlanjutan Program Pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM.

Pendapatan APBN di Sulawesi Barat mencapai Rp151,68 miliar atau 10,81 persen dari target sebesar Rp1.403,39 miliar. Capaian tersebut didominasi oleh kinerja pajak perdagangan internasional, yaitu bea keluar yang mencapai Rp40,50 miliar. Namun demikian, penerimaan bea keluar mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya sebesar 64,56% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi harga referensi CPO dan turunannya yang semula USD 955,44/MT (Feb 2025) menjadi USD 918,14/MT (Feb 2026). Sementara itu, PNBP di Sulawesi Barat mencapai Rp26,39 miliar atau 27,11 persen dari target sebesar Rp97,35 miliar, yang bersumber dari Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp11,82 miliar yang berasal dari Universitas Sulawesi Barat, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju. Selain itu, terdapat kontribusi dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp1,82 miliar yang Sebagian besar bersumber dari satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulbar.

Belanja APBN di Sulawesi Barat mencapai Rp1.474,66 miliar atau 16,95 persen dari pagu sebesar Rp8.699,96 miliar, tumbuh 13,02 persen (yoy). Kinerja ini ditopang oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp311,88 miliar atau 8,96 persen dari pagu sebesar Rp3.482,12 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp1.162,78 miliar atau 9,16 persen dari pagu sebesar Rp5.217,84 miliar.

BPP meningkat 30,15 persen (yoy), yang didorong oleh kenaikan belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, TKD meningkat 9,16 persen (yoy), terutama didorong oleh penyaluran DAU Block Grant (BG) periode Februari 2026 kepada Pemda se-Sulawesi Barat. Peningkatan juga didukung oleh penyaluran DAK Non Fisik, khususnya Tunjangan Guru ASN Daerah (ASND). Sementara itu, DAK Fisik, Insentif Fiskal, dan Dana Desa belum mencatatkan realisasi hingga akhir Februari 2026.

Secara keseluruhan, meskipun penerimaan negara mengalami tekanan akibat faktor eksternal berupa fluktuasi harga komoditas global, belanja negara di Provinsi Sulawesi Barat tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini mencerminkan peran APBN sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas dan mendorong aktivitas ekonomi daerah pada awal tahun 2026. Namun demikian, sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar manfaat APBN dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.

--- SELESAI ---

Halo, Sobat Malaqbi’ 🙌🏻

Dalam rangka penyampaian informasi perkembangan APBN di Sulawesi Barat kepada publik. Pada *Jumat, 27 Februari 2026* , Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan *Media Briefing Perkembangan Realisasi APBN Regional Sulawesi Barat s.d. 31 Januari 2026* yang berlangsung di Aula Lantai 3 Kanwil DJPb Sulbar.

Kegiatan ini dihadiri oleh unit vertikal Kementerian Keuangan di Sulawesi Barat, yaitu KPPN Mamuju, KPP Pratama Mamuju, dan KPKNL Mamuju. Hadir pula Local Expert Ekonomi dan Fiskal Kanwil DJPb Sulbar, perwakilan pemerintah daerah seperti BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Biro Ekbang Provinsi Sulawesi Barat, serta BPKAD Kabupaten Mamuju. Turut hadir rekan-rekan media dari RRI Mamuju, Tribun Sulbar, dan Radar Sulbar.

Melalui kegiatan ini, perkembangan APBN disampaikan sebagai bagian dari transparansi fiskal sekaligus gambaran kondisi ekonomi daerah di awal tahun 2026.

📊 Kinerja APBN Sulawesi Barat (s.d. 31 Januari 2026)
Di awal tahun, pendapatan dan hibah terealisasi sebesar Rp64,63 miliar (4,61% dari target) dan mengalami kontraksi 50,68% (yoy). Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp897,58 miliar (10,36% dari pagu) dengan pertumbuhan 11,23% (yoy).
Dengan perkembangan tersebut, APBN Regional Sulawesi Barat mencatatkan defisit Rp832,94 miliar, yang umumnya terjadi pada awal tahun karena belanja pemerintah mulai berjalan lebih cepat dibanding penerimaan.

💰 Pendapatan APBN Sulawesi Barat
Pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp51,84 miliar (3,97% dari target).
Kontributor terbesar berasal dari bea keluar sebesar Rp19,66 miliar atau 37,93% dari total penerimaan perpajakan.
Namun demikian, penerimaan bea keluar mengalami penurunan 71,01% (yoy) yang dipengaruhi oleh penurunan harga referensi CPO di pasar global, dari USD1.059,54/MT pada Januari 2025 menjadi USD915,64/MT pada Januari 2026.

🏛 Belanja APBN Sulawesi Barat
Belanja negara di Sulawesi Barat menunjukkan kinerja yang tetap tumbuh 11,23% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh:
• Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang meningkat 17,64% (yoy)
• Transfer ke Daerah (TKD) yang tumbuh 10,29% (yoy)
Realisasi BPP didominasi oleh belanja pegawai Rp96,95 miliar dan belanja barang Rp24,97 miliar.
Sementara itu, peningkatan TKD dipengaruhi oleh penyaluran DAU Block Grant periode Januari 2026 kepada seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Barat, serta penyaluran DAK Non Fisik, khususnya Tunjangan Guru ASN Daerah (ASND).

Pada akhirnya, meskipun penerimaan negara di awal tahun mengalami tekanan, belanja negara tetap hadir untuk menjaga aktivitas ekonomi daerah, mendukung pelayanan publik, dan memperkuat pembangunan di Sulawesi Barat. Optimalisasi penerimaan negara serta percepatan dan peningkatan kualitas belanja menjadi langkah penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah sepanjang tahun 2026.

#IndonesianTreasury
#djpbsulbar
#APBNHadir
#APBNKiTa

Pendapatan APBN di Sulawesi Barat mencapai Rp64,63 miliar atau 4,61 persen dari target sebesar Rp1.403,39 miliar. Capaian tersebut didominasi oleh kinerja pajak perdagangan internasional, yaitu bea keluar yang mencapai Rp19,66 miliar. Namun demikian, penerimaan bea keluar mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya sebesar 71,01% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh f luktuasi harga referensi CPO dan turunannya yang semula USD 1.059,54/MT (Jan 2025) menjadi USD 915,64/MT (Jan 2026). Sementara itu, PNBP di Sulawesi Barat mencapai Rp12,80 miliar atau 13,15 persen dari target sebesar Rp97,35 miliar, yang bersumber dari Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp5,26 miliar yang berasal dari Universitas Sulawesi Barat, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju. Selain itu, terdapat kontribusi dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp998,67 juta yang Sebagian besar bersumber dari satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulbar.

Belanja APBN di Sulawesi Barat mencapai Rp897,58 miliar atau 10,36 persen dari pagu sebesar Rp8.661,07 miliar, tumbuh 11,23 persen (yoy). Kinerja ini ditopang oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp121,96 miliar atau 3,54 persen dari pagu sebesar Rp3.443,23 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp775,62 miliar atau 14,86 persen dari pagu sebesar Rp6.429,62 miliar.

BPP meningkat 17,64 persen (yoy), yang didominasi oleh belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp96,95 miliar. Sementara itu, TKD meningkat 10,29 persen (yoy), yang didorong oleh penyaluran DAU Block Grant periode Februari 2026 kepada seluruh pemerintah daerah se-Sulawesi Barat, serta penyaluran DAK Non Fisik, khususnya Tunjangan Guru ASN Daerah periode Januari 2026. Sementara itu, DAK Fisik, Insentif Fiskal, dan Dana Desa belum mencatatkan realisasi hingga akhir Januari 2026.

Secara keseluruhan, meskipun penerimaan negara mengalami tekanan akibat faktor eksternal berupa fluktuasi harga komoditas global, belanja negara di Provinsi Sulawesi Barat tetap tumbuh positif. Hal ini mencerminkan peran APBN sebagai instrumen penjaga stabilitas dan mendukung aktivitas ekonomi daerah di awal tahun 2026. Namun demikian, Sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah menjadi kunci utama agar manfaat APBN dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat di Sulawesi Barat, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.

Halo Sobat Malaqbi🙌
Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi dan defisit terendah di tahun 2025.

Menkeu Purbaya pada Konferensi Pers #APBNKiTa pagi ini menyampaikan perkembangan situasi ekonomi global yang dibayangi oleh tantangan di beberapa negara maju, namun tetap menunjukkan resiliensi dengan dimotori oleh kinerja negara berkembang.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 berhasil tumbuh 5,11% yoy dengan pertumbuhan di kuartal terakhir mencapai 5,39% yoy. Momentum ini terus terjaga hingga di awal tahun 2026. Postur APBN sampai dengan 31 Januari 2026:

Penerimaan Negara Rp172,7 triliun (5,5% target)
Belanja negara Rp227,3 triliun (5,9% pagu)
Defisit APBN 54,6 triliun (0,21% PDB)

Menkeu menegaskan kondisi #APBNKiTa masih tetap solid, sehat, dan adaptif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Program-program prioritas pemerintah berjalan efektif dan terukur, dengan menjaga ruang fiskal tetap aman.

Ke depan, reformasi APBN akan terus diperkuat untuk memastikan APBN tetap tangguh dan kredibel sebagai instrumen andalan untuk melindungi masyarakat dan mewujudkan pembangunan Indonesia.

Pendapatan APBN di Sulawesi Barat Tahun 2025 mencapai Rp1.453,19 miliar atau 123,98 persen dari target sebesar Rp1.172,13 miliar. Capaian tersebut didominasi oleh kinerja pajak perdagangan internasional yang tumbuh positif, khususnya bea keluar yang mencapai Rp465,24 miliar. Capaian bea keluar ini tumbuh 266,39 persen (yoy), yang didorong oleh meningkatnya kegiatan ekspor CPO dan produk turunannya melalui KPPBC Pantoloan dan KPPBC Parepare, seiring kenaikan harga referensi CPO dan produk turunannya pada tahun 2025. Begitupun dengan kinerja PNBP di Sulawesi Barat menunjukkan tren yang positif, dengan realisasi sebesar Rp202,89 miliar atau meningkat 18,26 persen (yoy), yang didominasi oleh pendapatan biaya Pendidikan dari Unsulbar, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju sebesar Rp55,69 miliar.

Belanja APBN di Sulawesi Barat Tahun 2025 mencapai Rp10.029,61 miliar atau 96,28 persen dari pagu sebesar Rp10.416,73 miliar. Belanja APBN tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp3.599,99 miliar atau 93,38 persen dari pagu sebesar Rp3.855,10 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp6.429,62 miliar atau 97,99 persen dari pagu sebesar Rp6.429,62 miliar. Realisasi BPP didominasi oleh belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp1.514,39 miliar. Adapun realisasi belanja barang mencapai Rp1.236,46 miliar, belanja modal sebesar Rp839,37 miliar, serta belanja sosial sebesar Rp9,78 miliar.

Kinerja realisasi penyaluran TKD terdiri dari penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang terealisasi sebesar Rp4.484,84 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp76,92 miliar, DAK Fisik sebesar Rp286,24 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp1.123,37 miliar dan Insentif Fiskal sebesar Rp13,48 miliar. Selain itu, realisasi Dana Desa sebesar Rp444,78 miliar. Secara keseluruhan, kinerja APBN tahun 2025 menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan tahun 2024. Realisasi pendapatan negara pada tahun 2025 mencapai 123,98 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 107,10 persen. Demikian pula realisasi belanja negara pada tahun 2025 mencapai 96,28 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sebesar 96,00 persen. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas instrumen fiskal dalam mendukung pemulihan ekonomi serta penguatan fondasi pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat. Optimalisasi penerimaan negara dan percepatan realisasi belanja, khususnya melalui Transfer ke Daerah yang difokuskan pada pelaksanaan program prioritas pemerintah hingga tingkat desa, menjadi langkah penting dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik. Selain itu, sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah menjadi kunci utama agar manfaat APBN dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat di Sulawesi Barat, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.

Pendapatan APBN di Sulawesi Barat hingga 30 November 2025 mencapai Rp1.233,09 miliar atau 101,59 persen dari target sebesar Rp1.213,82 miliar. Capaian tersebut telah melebihi target pendapatan, hal tersebut didominasi oleh kinerja pajak perdagangan internasional yang tumbuh positif, khususnya bea keluar yang mencapai Rp440,98 miliar. Capaian ini tumbuh 396,36% (yoy), didorong oleh meningkatnya kegiatan ekspor CPO dan produk turunannya melalui KPPBC Pantoloan dan KPPBC Parepare, seiring kenaikan harga referensi CPO dan produk turunannya pada tahun 2025. Sejalan dengan kinerja pajak perdagangan internasional, kinerja PNBP di Sulawesi Barat juga menunjukkan tren yang positif, dengan realisasi sebesar Rp193,40 miliar. Hal tersebut didominasi oleh pendapatan biaya Pendidikan dari Unsulbar, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju sebesar Rp55,53 miliar.

Belanja APBN di Sulawesi Barat hingga 30 November 2025 mencapai Rp8.764,34 miliar atau 85,93% dari pagu sebesar Rp10.199,05 miliar. Belanja APBN tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp2.729,31 miliar atau 72,99 persen dari pagu sebesar Rp3.739,47 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp6.035,03 miliar atau 93,43 persen dari pagu sebesar Rp6.459,58 miliar. Realisasi BPP didominasi oleh belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp1.356,99 miliar. Adapun realisasi belanja barang mencapai Rp824,60 miliar, belanja modal sebesar Rp537,94 miliar, serta belanja sosial sebesar Rp9,78 miliar.

Kinerja realisasi penyaluran TKD terdiri dari penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang terealisasi sebesar Rp4.245,82 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp66,52 miliar, DAK Fisik sebesar Rp214,89 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp1.054,96 miliar dan Insentif Fiskal sebesar Rp13,48 miliar. Selain itu, realisasi Dana Desa sebesar Rp439,37 miliar, yang terdiri dari Dana Desa Earmark sebesar Rp310,17 miliar dan Dana Desa Non Earmark sebesar Rp129,19 miliar. Dana Desa Earmark, diantaranya, digunakan untuk dukungan program ketahanan pangan, penurunan stunting, pembangunan berbasis padat karya tunai, penurunan kemiskinan ekstrem, dan penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Secara keseluruhan, kinerja APBN hingga akhir November 2025 menunjukkan perannya sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam mendukung pemulihan ekonomi serta penguatan fondasi pembangunan di Sulawesi Barat. Optimalisasi penerimaan negara dan percepatan realisasi belanja, khususnya melalui Transfer ke Daerah yang difokuskan pada program strategis nasional di tingkat desa, menjadi langkah penting dalam mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas layanan publik. Sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah menjadi kunci utama agar manfaat APBN dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat di Sulawesi Barat, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.