Halo, Sobat Malaqbi! 🙌

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah yang semakin akuntabel, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Sosialisasi PSAP 19 tentang Pengaturan Bersama dan PSAP 20 tentang Agrikultur pada Selasa, 11 Agustus 2026 secara daring.

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat dan pegawai pemerintah daerah serta satuan kerja lingkup Provinsi Sulawesi Barat. Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Kelompok Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), yaitu:

1️⃣ Achmad Fauzi, S.E., M.Ak., Cert. IPSAS, CGAA – Pemaparan PSAP 19 tentang Pengaturan Bersama
2️⃣ Esti Dwi Arvina, S.IP., M.B.A., Cert. IPSAS, CGAA, CGAE – Pemaparan PSAP 20 tentang Agrikultur

Melalui pemaparan materi dan sesi diskusi interaktif, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan PSAP 19 dan PSAP 20, khususnya dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi serta aktivitas yang diatur dalam kedua standar tersebut.

Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dan satuan kerja mengenai substansi, ruang lingkup, serta perlakuan akuntansi yang diatur dalam PSAP 19 tentang Pengaturan Bersama dan PSAP 20 tentang Agrikultur.

Selain itu, kegiatan diharapkan dapat mendorong kesiapan pemerintah daerah dan satuan kerja dalam mengimplementasikan kedua standar tersebut, termasuk melalui penyesuaian kebijakan akuntansi, proses bisnis, serta mekanisme pencatatan dan pelaporan keuangan.

Pada akhirnya, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang andal, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga dapat mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang semakin baik.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesamaan persepsi dan pemahaman antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan kerja, sekaligus meningkatkan sinergi dan komunikasi dalam mendukung penerapan SAP, tata kelola keuangan yang baik, serta kualitas laporan keuangan pemerintah secara berkelanjutan.

#IndonesianTreasury
#DJPbSulbar
#PSAP19
#PSAP20

Mamuju, 6 Agustus 2026 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan III Tahun 2026 dan Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2026 secara hybrid di Ruang Manakarra, Gedung Keuangan Negara Mamuju. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi dan konsultasi strategis antara Kanwil DJPb dengan satuan kerja di wilayah Sulawesi Barat untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan anggaran sekaligus merumuskan langkah percepatan dan mitigasi atas berbagai kendala yang dihadapi.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat menekankan bahwa evaluasi pelaksanaan anggaran tidak cukup hanya melihat tingkat realisasi belanja. Kualitas pelaksanaan kegiatan, pencapaian output, serta tindak lanjut atas berbagai permasalahan juga perlu menjadi perhatian. Hingga 5 Agustus 2026, realisasi belanja Kementerian/Lembaga di wilayah Sulawesi Barat telah mencapai sekitar Rp2,23 triliun atau 58,67 persen dari pagu. Meskipun menunjukkan capaian yang cukup baik, masih terdapat sejumlah blokir dan kendala yang perlu segera diantisipasi agar tidak menghambat pencapaian target kinerja.

Percepatan pelaksanaan program strategis dan prioritas pemerintah menjadi salah satu fokus utama dalam evaluasi. Satuan kerja didorong untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal, terutama kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan kegiatan dengan nilai anggaran yang besar. Langkah tersebut penting untuk mencegah penumpukan pekerjaan maupun penyelesaian kontrak pada akhir tahun anggaran.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, kegiatan juga dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas Eksternal oleh Kepala Kanwil DJPb Sulbar bersama perwakilan satuan kerja dan instansi terkait. Pakta Integritas menjadi bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, berintegritas, serta sesuai dengan alokasi anggaran dalam DIPA masing-masing satuan kerja.

Pada sesi pemaparan, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Provinsi DJPb Sulbar, Akhmad Budhisusetyo, menyampaikan sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian satuan kerja. Di antaranya adalah tingginya frekuensi revisi anggaran, deviasi Halaman III DIPA, pagu minus belanja pegawai, sertifikasi pejabat perbendaharaan, kualitas pengadaan, pencapaian target PNBP, serta percepatan realisasi belanja modal dan anggaran yang bersumber dari pinjaman maupun SBSN.
Dalam konteks perencanaan anggaran, satuan kerja didorong untuk meningkatkan kualitas perencanaan sehingga pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana dapat berjalan lebih sesuai dengan rencana. Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana juga perlu dilakukan pada periode revisi yang telah ditetapkan agar perencanaan anggaran semakin mencerminkan kebutuhan aktual pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, potensi pagu minus belanja pegawai perlu dimitigasi sejak dini dengan memperhitungkan kebutuhan hingga akhir tahun, termasuk pembayaran gaji ke-13, gaji ke-14, dan tunjangan kinerja.

Forum EPA juga menjadi ruang diskusi atas berbagai kondisi spesifik yang dihadapi satuan kerja. Salah satunya disampaikan oleh perwakilan Kanwil Kementerian Haji dan Umrah terkait optimalisasi anggaran yang baru tersedia pada Maret 2026, penggunaan anggaran SBSN, serta kemungkinan pelaksanaan kegiatan yang melewati tahun anggaran. Dalam diskusi tersebut ditekankan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap harus mengacu pada ketentuan pembiayaan SBSN, sementara kegiatan yang melewati tahun anggaran memerlukan persetujuan sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh kantor pusat.
Hasil evaluasi menegaskan bahwa pelaksanaan anggaran pada Triwulan III perlu diarahkan pada percepatan realisasi, peningkatan kualitas perencanaan, dan mitigasi risiko. Satuan kerja perlu melakukan monitoring secara berkala terhadap realisasi anggaran, deviasi Halaman III DIPA, pagu minus belanja pegawai, penyelesaian blokir, pencapaian PNBP, serta pelaksanaan program strategis dan prioritas pemerintah.

Koordinasi dan sinergi antara Eselon I, DJPPR, Kanwil DJPb, KPPN, serta satuan kerja juga perlu terus diperkuat agar setiap kendala dapat segera ditindaklanjuti. Melalui forum ini, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat menegaskan perannya dalam mengawal pelaksanaan APBN agar tidak hanya terserap secara optimal, tetapi juga dikelola secara efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Pada akhirnya, kualitas pelaksanaan anggaran diharapkan mampu memperkuat manfaat belanja pemerintah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi supervisi pelaksanaan anggaran, khususnya terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Barat. Bendungan Budong-Budong merupakan bendungan pertama di Sulawesi Barat dan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan air, mendukung ketahanan pangan, mengurangi risiko banjir, serta membuka potensi pengembangan ekonomi masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Kanwil DJPb Sulbar bersama SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi V, KPPN Mamuju, KPP Pratama Mamuju, serta kontraktor pelaksana melakukan diskusi mengenai perkembangan pekerjaan, realisasi anggaran, kendala teknis dan pendanaan, serta langkah percepatan pembangunan. Hingga 20 Juli 2026, progres fisik Bendungan Budong-Budong mencapai 58,59%, sedangkan progres keuangan mencapai 58,39%. Pada 2026, proyek memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp20 miliar dan telah terealisasi sekitar Rp15 miliar.

Pembangunan bendungan menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan dan efisiensi anggaran yang menyebabkan target penyelesaian proyek mengalami beberapa kali penyesuaian. Pekerjaan yang sebelumnya ditargetkan selesai pada 2024 kemudian diperpanjang hingga 2026 dan saat ini tengah diproses perpanjangan sampai Desember 2028. Selain aspek pendanaan, terdapat pula risiko teknis, khususnya ketergantungan terhadap temporary cofferdam serta pekerjaan timbunan tanah liat (clay) pada bendungan utama yang harus dijaga agar tidak mengalami jeda.

Di sisi manfaat, Bendungan Budong-Budong memiliki potensi yang besar bagi masyarakat Sulawesi Barat. Bendungan ini direncanakan memiliki potensi irigasi seluas 3.047 hektare, penyediaan air baku sebesar 0,41 m³/detik, reduksi banjir hingga 330,87 m³/detik, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) 0,60 MW, serta potensi pariwisata. Keberadaan jaringan irigasi juga diharapkan dapat meningkatkan intensitas tanam lahan pertanian, termasuk sekitar 108 hektare sawah yang saat ini masih mengandalkan curah hujan.

Dari perspektif pengelolaan keuangan negara, Kepala Kanwil DJPb Sulbar menekankan bahwa keberlanjutan proyek perlu dilihat tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga dari kemanfaatan dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan tata kelola proyek dan koordinasi lintas pihak menjadi penting untuk memastikan pembangunan berjalan optimal, sekaligus meminimalkan risiko yang dapat menghambat penyelesaian proyek. Kanwil DJPb Sulbar juga menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra diskusi dalam mengidentifikasi maupun mengeskalasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan penganggaran dan pembiayaan.

Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi pekerjaan untuk melihat kondisi aktual pembangunan. Kegiatan tersebut memperkuat komunikasi dan sinergi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan kontraktor pelaksana. Melalui kunjungan ini, Kanwil DJPb Sulbar semakin memperkuat perannya sebagai financial advisor di daerah, dengan menjembatani aspek penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, dan pembiayaan sektor riil agar manfaat pembangunan dapat tercapai secara optimal.

Pendapatan APBN di Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan 30 Juni 2026 terealisasi sebesar Rp793,25 miliar atau 56,52 persen dari target. Capaian tersebut tumbuh signifikan sebesar 33,39 persen (yoy), yang didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan sebesar Rp705,13 miliar atau 53,99 persen dari target. Penerimaan perpajakan didominasi oleh Bea Keluar sebesar Rp313,51 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp247,60 miliar.

Penerimaan Bea Keluar tumbuh sebesar 26,33 persen (yoy), dipengaruhi oleh kenaikan harga referensi CPO dari USD856,38/MT pada Juni 2025 menjadi USD1.029,51/MT pada Juni 2026. Sementara itu, penerimaan PPN meningkat signifikan sebesar 167,42 persen (yoy), terutama didorong oleh meningkatnya setoran dari Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp88,12 miliar atau 90,52 persen dari target. PNBP tersebut bersumber dari Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp30,01 miliar yang berasal dari Universitas Sulawesi Barat, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju. Selain itu, terdapat kontribusi dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp8,19 miliar, yang sebagian besar berasal dari satker Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat serta Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.

Belanja Negara di Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan 30 Juni 2026 terealisasi sebesar Rp4.547,64 miliar atau 51,71 persen dari pagu dan tumbuh sebesar 4,37 persen (yoy). Kinerja tersebut ditopang oleh peningkatan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP), sementara Transfer ke Daerah (TKD) masih mengalami kontraksi. Belanja Pemerintah Pusat meningkat sebesar 38,27 persen (yoy), yang didorong oleh kenaikan belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai meningkat sebesar 29,04 persen, didominasi oleh Kementerian Agama dan Polri. Selanjutnya, belanja barang/jasa meningkat sebesar 22,94 persen dengan kontribusi terbesar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Polri. Sementara itu, belanja modal tumbuh sangat signifikan sebesar 113,40 persen, yang didominasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) mengalami kontraksi sebesar 9,52 persen (yoy). Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh perlambatan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK Fisik. Pada komponen DAU, baru Pemerintah Kabupaten Majene yang memperoleh penyaluran DAU Specific Grant (SG) untuk bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Pendanaan Kelurahan. Adapun perlambatan penyaluran DAK Fisik disebabkan oleh keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, khususnya DAK Fisik Bidang Kesehatan.

Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional Sulawesi Barat hingga 30 Juni 2026 tetap menunjukkan resiliensi yang kuat di tengah tantangan ekonomi global. Pertumbuhan penerimaan negara yang signifikan, terutama dari Bea Keluar dan PPN, serta akselerasi Belanja Pemerintah Pusat diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.

Pendapatan APBN di Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan 31 Mei 2026 terealisasi sebesar Rp648,76 miliar atau 46,24 persen dari target sebesar Rp1.403,02 miliar. Capaian tersebut tumbuh signifikan sebesar 28,13 persen (yoy), yang didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan sebesar Rp568,22 miliar atau 43,51 persen dari target. Penerimaan perpajakan didominasi oleh Bea Keluar sebesar Rp262,87 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp196,49 miliar.

Penerimaan Bea Keluar tumbuh sebesar 12,32 persen (yoy), dipengaruhi kenaikan harga referensi CPO dari USD924,46/MT pada Mei 2025 menjadi USD1.049,58/MT pada Mei 2026. Selain itu, peningkatan penerimaan juga didukung oleh ekspor produk turunan kelapa sawit dan bungkil melalui KPPBC Parepare dan KPPBC Pantoloan. Sementara itu, penerimaan PPN meningkat sangat signifikan sebesar 201,59 persen (yoy), terutama didorong oleh meningkatnya setoran dari Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp80,53 miliar atau 83,04 persen dari target sebesar Rp96,98 miliar. PNBP tersebut bersumber dari Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp29,06 miliar yang berasal dari Universitas Sulawesi Barat, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju. Selain itu, terdapat kontribusi dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp7,63 miliar yang sebagian besar berasal dari satker Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.

Belanja Negara di Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan 31 Mei 2026 terealisasi sebesar Rp3.618,88 miliar atau 41,38 persen dari pagu sebesar Rp8.745,85 miliar dan tumbuh sebesar 4,22 persen (yoy). Kinerja tersebut ditopang oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp1.215,19 miliar atau 34,44 persen dari pagu sebesar Rp3.528,01 miliar, serta Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp2.403,69 miliar atau 46,07 persen dari pagu sebesar Rp5.217,84 miliar.

Belanja Pemerintah Pusat meningkat sebesar 24,87 persen (yoy), yang didorong oleh kenaikan belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai meningkat sebesar 29,78 persen dan didominasi oleh Kementerian Agama sebesar Rp233,36 miliar serta Polri sebesar Rp146,42 miliar. Selanjutnya, belanja barang/jasa meningkat sebesar 19,50 persen dengan kontribusi terbesar dari Polri sebesar Rp80,52 miliar dan Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp78,29 miliar. Sementara itu, belanja modal tumbuh sebesar 19,04 persen yang didominasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp119,69 miliar dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp27,30 miliar.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) mengalami kontraksi sebesar 3,83 persen (yoy). Penurunan tersebut terutama dipengaruhi perlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik, dan Dana Desa. Perlambatan DBH terjadi karena Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah masih dalam proses penyelesaian Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak Semester II Tahun 2025. Pada komponen DAU, belum terdapat penyaluran DAU Specific Grant (SG) karena petunjuk teknis penyaluran baru diterbitkan pada akhir Mei 2026. Selain itu, penyaluran DAK Fisik baru terealisasi pada Kabupaten Mamuju untuk bidang sanitasi. Dana Desa juga mengalami perlambatan penyaluran karena desa-desa di Kabupaten Mamasa masih melakukan perubahan penjabaran APBDes setelah Peraturan Bupati mengenai Alokasi Dana Desa ditetapkan.

Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional Sulawesi Barat hingga Mei 2026 tetap menunjukkan resiliensi yang kuat di tengah tantangan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas. Pertumbuhan penerimaan negara yang solid serta akselerasi belanja pemerintah pusat diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.

Pendapatan APBN di Sulawesi Barat sampai dengan 30 April 2026 mencapai Rp494,92 miliar atau 35,28 persen dari target sebesar Rp1.403,02 miliar. Capaian tersebut didominasi oleh penerimaan perpajakan yang terealisasi sebesar Rp421,50 miliar atau 32,27 persen dari target. Jenis penerimaan terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp144,84 miliar dan Bea Keluar sebesar Rp190,23 miliar. Peningkatan penerimaan PPN dipengaruhi oleh meningkatnya setoran dari Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Sementara itu, penerimaan Bea Keluar meskipun masih dominan mengalami penurunan sebesar 14,96 persen (yoy) akibat fluktuasi harga referensi CPO dan turunannya pada awal tahun 2026. Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp73,42 miliar atau 75,70 persen dari target sebesar Rp96,98 miliar. PNBP tersebut bersumber dari Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp28,82 miliar yang berasal dari Universitas Sulawesi Barat, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju. Selain itu, terdapat kontribusi dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp7,55 miliar yang sebagian besar berasal dari satker Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat. Belanja APBN di Sulawesi Barat sampai dengan 30 April 2026 terealisasi sebesar Rp2.946,55 miliar atau 33,72 persen dari pagu sebesar Rp8.738,18 miliar, tumbuh 6,61 persen (yoy). Kinerja tersebut ditopang oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp956,18 miliar atau 27,16 persen dari pagu sebesar Rp3.520,33 miliar, serta Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp1.990,37 miliar atau 38,15 persen dari pagu sebesar Rp5.217,84 miliar. BPP meningkat sebesar 25,52 persen (yoy), yang didorong oleh kenaikan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dibandingkan periode sebelumnya. Belanja pegawai meningkat sebesar 28,74 persen dan didominasi oleh Kementerian Agama dan Polri. Selain itu, belanja barang meningkat sebesar 15,01 persen dengan kontribusi terbesar dari Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan belanja modal tumbuh signifikan sebesar 40,03 persen yang didominasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terkontraksi sebesar 0,58 persen (yoy). Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh perlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Desa. Perlambatan DBH terjadi karena Pemkab Pasangkayu dan Pemkab Mamuju Tengah belum menyampaikan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak Semester II Tahun 2025 yang masih dalam proses verifikasi oleh KPP Mamuju. Pada komponen DAU, belum terdapat penyaluran DAU Specific Grant (SG) karena petunjuk teknis penyaluran tahun 2026 belum diterbitkan. Selain itu, penyaluran Dana Desa mengalami perlambatan karena Pemerintah Kabupaten Mamasa belum mengajukan penyaluran Dana Desa Tahap I hingga akhir April 2026. Di sisi lain, DAK Fisik dan Insentif Fiskal juga belum mencatatkan realisasi hingga akhir April 2026. Secara keseluruhan, kinerja APBN di Provinsi Sulawesi Barat hingga April 2026 tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas. Pertumbuhan penerimaan perpajakan dan belanja negara diharapkan terus mendorong aktivitas ekonomi daerah. Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas belanja, mempercepat penyaluran anggaran, serta menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Sulawesi Barat.

Pendapatan APBN di Sulawesi Barat mencapai Rp303,71 miliar atau 21,65 persen dari target sebesar Rp1.403,39 miliar. Capaian tersebut didominasi oleh penerimaan perpajakan, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp95,81 miliar dan Bea Keluar sebesar Rp90,91 miliar. Namun demikian, penerimaan bea keluar mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya sebesar 64,56 persen (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi harga referensi CPO dan turunannya yang semula USD 955,44/MT (Feb 2025) menjadi USD 918,14/MT (Feb 2026). Sementara itu, PNBP di Sulawesi Barat mencapai Rp51,28 miliar atau 52,87 persen dari target sebesar Rp96,98 miliar, yang bersumber dari Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp28,04 miliar yang berasal dari Universitas Sulawesi Barat, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju. Selain itu, terdapat kontribusi dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp2,90 miliar yang Sebagian besar bersumber dari satker Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat.

Belanja APBN di Sulawesi Barat mencapai Rp2.231,45 miliar atau 25,58 persen dari pagu sebesar Rp8.724,56 miliar, tumbuh 3,24 persen (yoy). Kinerja ini ditopang oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp673,17 miliar atau 19,20 persen dari pagu sebesar Rp3.506,72 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp1.558,27 miliar atau 29,86 persen dari pagu sebesar Rp5.217,84 miliar.

BPP meningkat 3,24 persen (yoy), yang didorong oleh kenaikan belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, TKD terkontraksi 3,16 persen (yoy), disebabkan oleh perlambatan penyaluran Dana Desa Tahap I karena belum terdapat pengajuan pada Pemkab Mamasa yang diakibatkan perlambatan penyampaian Perdes APBDes 2026. Selain itu, perlambatan penyaluran DBH Pajak Bulan Maret pada Pemprov Sulbar, Pemkab Mamuju, Pemkab Pasangkayu, dan Pemkab Mamuju Tengah karena keterlambatan penyampaian BAR Pajak Semester II 2025. Sementara itu, DAK Fisik dan Insentif Fiskal belum mencatatkan realisasi hingga akhir Februari 2026.

Secara keseluruhan, meskipun penerimaan negara mengalami tekanan akibat fluktuasi harga komoditas global, belanja negara di Provinsi Sulawesi Barat tetap menunjukkan pertumbuhan positif yang diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah. Namun demikian, sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar manfaat APBN dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.

Halo Sobat Malaqbi
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, kali ini mempunyai wahana Edukasi baru yang di kreasi para Gen Z Kanwil Sulawesi Barat dibawah komando Kepala Bagian Umum, Bapak Bintang Prasetyo Jati. Wahana baru tersebut bernomenklatur ‘Kemenkeu Mengajar (Terusan_Perbendaharaan)’ , tentunya dengan Jurusan Pavoritenya “Fak. Hukum Keu Negara”. Kegiatan edukasi perdananya adalah Sharing Session Pengelolaan Keuangan Negara yang dilaksanakan pada Kamis, 23 April 2026, secara hybrid yang bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju dan melalui daring Microsoft Teams. Kegiatan ini merupakan Interaksi antara Pemerintah (Kementerian Keuangan), sebagai institusi yang mewakili Pemerintah dalam kepemilikan BUMN, dengan salah satu BUMN yang beroperasi di Sulawesi Barat yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kegiatan sharing session ini mengambil topik “Pengelolaan Keuangan BUMN yang Baik: dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara”, dihadiri 56 peserta yang terdiri dari pejabat/ petugas BRI Provinsi Sulawesi Barat dan pegjabat/ pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN di Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam pembukaannya Kakanwil menyampaikan bahwa Kegiatan didasarkan pada pemikiran akan tujuan dibentuknya BUMN, yang berdasar pada UU No. 19 Tahun 2003, BUMN ditujukan untuk menggerakkan perekonomian nasional, mencari keuntungan, dan menyediakan layanan publik kepada masyarakat. Tentunya peran Menteri Keuangan mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan BUMN, dimana berdasar pada UU 17 Tahun 2003, Menteri Keuangan adalah perwakilan pemerintah yang berperan sebagai pemilik BUMN. Sehubungan dengan Langkah pencapaian visi Menteri Keuangan yang berfokus pada percepatan
pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperkuat fondasi ekonomi domestik, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan/ Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Barat selaku Regional
Chief Economist dan Financial Advisor, sebelumnya telah menyampaikan komitmen kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan Kepala Daerah lainnya di Sulawesi Barat untuk turut aktif menciptakan
perekonomian yang produktif, inklusif, dan berkeadilan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
Berkaitan dengan hal tersebut, penyelenggaraan sharing session ini, merupakan implementasi arahan Menteri Keuangan agar institusi Kementerian Keuangan aktif mendorong BUMN sebagai salah satu instrumen strategis untuk melakukan langkah progresif dalam perbaikan tata kelola BUMN sehingga BUMN dapat ikut mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

Adapun 2 materi pokok yang disampaikan oleh Kepala Bidang SKKI, Bapak Syahrul Alamsyah, adalah tentang Prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik, implementasinya dalam bisnis BUMN dan Materi tentang Peran unit Kepatuhan Internal dalam Pencegahan Financial Fraud, kedua materi ini disampaikan dengan menarik oleh pejabat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat. Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini, dan mengucapkan terimakasih dan berharap Kerjasama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Kanwil dapat terus dilakukan dimasa yang akan datang. Pimpinan BRI mengharap kegiatan berbagi praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan keuangan antara Government dan Corporate seperti ini dapat dilakukan pada wilayah lain dan pada BUMN lainnya.
Kegiatan ini juga menyadarkan Kembali bahwa peran BUMN terkhusus fungsi utama perbankan Indonesia adalah melakukan fungsi intermediasi keuangan sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak, akan sangat kuat berkotribusi pada pertumbuhan perekonomian regional Sulawesi Barat jika dilakukan dengan tata Kelola yang baik (Good Corporate Governance). Disisi lain, sekaligus menyadarkan, institusi Kementerian Keuangan dapat terus aktif mendorong BUMN sebagai salah satu instrumen strategis untuk melakukan langkah progresif dalam perbaikan tata kelola BUMN sehingga BUMN dapat ikut mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi.
Tunggu khabar kegiatan belajar berikutnya dari kami ya .. ‘Kemenkeu Mengajar (Terusan_Perbendaharaan)’ Cabang Sulawesi Barat.