Padang, 1 Agustus 2023 – Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara spasial terus menguat pada beberapa wilayah termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Resiliensi tingkat pertumbuhan Sumatera Barat hingga triwulan I menjadi indikasi kuat adanya daya tahan perekonomian domestik di tengah ketegangan geopolitik yang berpotensi menciptakan risiko perlambatan ekonomi global. Kuatnya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat terutama didukung oleh pemulihan aktivitas masyarakat yang didukung oleh stabilitas harga di dalam negeri serta meningkatnya pendapatan masyarakat seiring dengan keberlanjutan penciptaan lapangan kerja.
Perekonomian Sumatera Barat yang solid ini tidak lepas dari intervensi APBN sebagai shock absorber yang telah didesain secara konservatif untuk meminimalisasi risiko perekonomian global. Pengoptimalan peran APBN menjadi fondasi yang kuat untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi regional secara berkesinambungan. Salah satunya penguatan spending better di Sumatera Barat dalam kerangka mendorong kualitas belanja APBN yang makin meningkat. Disisi lain, akselerasi pelaksanaan program atau kegiatan juga didorong sejak awal tahun agar manfaat belanja segera dapat dinikmati oleh rakyat dan penyerapan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun. Kebijakan ini dilakukan agar program APBN dapat memberikan dampak yang optimal terhadap pembangunan daerah di Sumatera Barat.
Perkembangan Ekonomi Sumatera Barat
Sebagai upaya publikasi informasi mengenai peran strategis Kementerian Keuangan sebagai pengelola ekonomi dan fiskal di wilayah Sumatera Barat, Kemenkeu Satu Sumatera Barat menyelenggarakan konferensi pers APBN s.d Juni 2023 bertempat di Aula Bundo Kanduang Lantai III Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat pada Selasa 1 Agustus 2023 yang dihadiri oleh instansi vertikal Kemenkeu di Sumatera Barat dan peliput dari media lokal Sumatera Barat.
Ekonomi Sumatera Barat triwulan I-2023 tumbuh 4,80% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh belanja APBN, khususnya belanja barang yang mendukung pertumbuhan konsumsi pemerintah di triwulan I. Konsumsi pemerintah melalui APBN berperan penting dalam mendorong penguatan aktivitas ekonomi yang mencerminkan terjaganya penguatan daya beli masyarakat yang ditopang oleh stabilitas harga dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Pemulihan aktivitas ekonomi yang terjadi pada masyarakat Sumatera Barat pada tahun 2023 menyumbang 7,01% terhadap perekonomian di Pulau Sumatera dan 1,53% terhadap perekonomian nasional. Sekitar 67,28% PDRB Triwulan I-2023 berasal dari sektor pertanian, perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta sektor konstruksi dan industri pengolahan.
Perekonomian Sumatera Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada Triwulan I tahun 2023 mencapai Rp76,27 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp46,66 triliun. Berdasarkan klasifikasi Lapangan Usaha, struktur PDRB TW I 2023 didominasi oleh LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 20,97% atau senilai Rp16,00 triliun. Sementara itu, berdasarkan komponen pengeluaran, struktur PDRB TW I 2023 didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga, dimana komponen ini memberikan kontribusi sebesar 51,83% atau senilai Rp39,53 triliun.
Pada triwulan I-2023, konsumsi pemerintah berkontribusi sebesar 6,89% terhadap PDRB. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy), kontribusi konsumsi pemerintah mengalami penurunan sebesar 1,07%. Terjadinya penurunan di periode ini merupakan tren yang terjadi setiap tahun. Hal ini terkait dengan pola realisasi belanja pemerintah baik yang bersumber dari APBN maupun APBD yang masih terkonsentrasi di akhir tahun, yaitu di triwulan IV.
Dari sisi ekspor, pada bulan Mei 2023 kegiatan ekspor di Sumatera Barat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian bulan sebelumnya. Nilai ekspor pada Mei 2023 turun sebesar 0,47% dibandingkan April 2023, sementara nilai impor juga mengalami penurunan sebesar 39,13% dibandingkan April 2023. Dari sisi perkembangan sektor riil (transportasi udara), pada bulan Mei 2023 terjadi peningkatan pada jumlah penumpang pesawat udara yang berangkat melalui Bandara Internasional Minangkabau sebesar 42,24% dibanding bulan April 2023. Sedangkan, jumlah penumpang pesawat domestik yang datang melalui Bandara Internasional Minangkabau mengalami penurunan sebesar 19,63% jika dibandingkan bulan sebelumnya.
Pada bulan Juni 2023, inflasi year on year (y-on-y) tercatat sebesar 2,95% dengan IHK sebesar 115,76. Sedangkan, secara month to month (mtm), Provinsi Sumatera Barat tercatat mengalami deflasi sebesar 0,03% dari bulan Mei 2023. Secara month to month (mtm), kelompok yang dominan memberikan andil terhadap angka deflasi di Sumatera Barat pada Juni 2023 adalah kelompok transportasi dengan pengaruh sebesar -0,27%. Sementera itu, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga mendukung terjadinya deflasi yang memberikan andil sebesar -0,02%. Komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi pada Juni 2023, antara lain daging ayam ras sebesar 11,33% (andil 0,16%), cabai merah sebesar 8,56% (andil 0,08%), ikan cakalang/ ikan sisik sebesar 4,08% (andil 0,02%), sewa rumah sebesar 1,32% (andil 0,02%), dan kontrak rumah sebesar 0,80% (andil 0,02%).Dalam rangka pengendalian inflasi di Sumatera Barat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat bersinergi dalam mengendalikan harga serta memastikan ketersediaan pasokan. TPID melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi di Sumatera Barat, seperti penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) dan Rakor TPID tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan, penyelenggaraan Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sumatera Barat Tahun 2023, penyelenggaraan operasi pasar maupun pasar murah di berbagai titik bekerja sama dengan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan Bulog. Selain itu, TPID juga melakukan upaya optimalisasi peran Bulog sebagai hub logistis pangan dan TTIC dalam upaya distribusi komoditas pangan, pemantauan harga dan pasokan oleh satgas pangan serta Pemerintah Daerah di beberapa pasar Kabupaten/Kota serta Pencanangan Gerakan Tanam Perkarangan Komoditas Cabai Merah maupun monitoring dan evaluasi keberlanjutan program di beberapa Kabupaten/Kota.
Kinerja Belanja APBN Dukung Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Barat
Kinerja Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 30 Juni 2023 telah mencapai Rp4.908,61 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar 21,57%. Belanja negara mengalami pertumbuhan disebabkan oleh meningkatnya Belanja Pemerintah Pusat yang terjadi pada seluruh jenis belanja. Secara rinci, realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp2.428,58 miliar, tumbuh sekitar 13,27% dari tahun sebelumnya yang didorong oleh adanya pembayaran gaji ke-13 di Bulan Juni. Di sisi lain, realisasi Belanja Barang mencapai Rp1.860,98 miliar, tumbuh signifikan sebesar 37% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang disebabkan oleh terjadinya kenaikan pada hampir seluruh jenis Belanja Barang. Sedangkan, realisasi Belanja Modal mencapai Rp603,82 miliar, tumbuh 15,87% dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh kenaikan yang signifikan dalam realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan seiring dengan penyelesaian proses penetapan kontrak dan telah dicairkannya uang muka pekerjaan. Sedangkan, realisasi Belanja Bantuan Sosial tercatat sebesar Rp15,23 miliar atau meningkat sebesar 8,47% dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh telah selesainya proses verifikasi untuk mahasiswa baru calon penerima bantuan di UIN Imam Bonjol sehingga SK Penerima Bansos-nya sudah dapat diterbitkan dan dibayarkan.
Pendapatan Wilayah Sumatera Barat Mengalami Pertumbuhan Negatif Pada Semester I Tahun 2023
Pendapatan Negara wilayah Sumatera Barat sampai dengan 30 Juni 2023 telah mencapai Rp4.230,40 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 22,42 % (yoy). Dari segi Penerimaan Perpajakan, realisasi sampai dengan akhir Juni 2023 mengalami kontraksi 28,46% (yoy) dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp3.477,95 miliar atau 48,40% dari target penerimaan pajak tahun 2023. Penerimaan Perpajakan yang terkontraksi ini dipengaruhi oleh penurunan realisasi Pajak Perdagangan Internasional yang terkontraksi 78,58% atau senilai Rp383,64 miliar. Sedangkan, di sisi lain Penerimaan Pajak Dalam Negeri memiliki kinerja positif yang tumbuh 0,77% (yoy) dengan capaian 51,92%, yang didorong oleh pertumbuhan positif PPN dan Pajak Lainnya. Di sisi lain, kelompok PPh Non Migas mengalami kontraksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan penurunan setoran PPh Pasal 25 Badan. Secara kumulatif, kinerja penerimaan pajak dalam negeri periode Januari-Juni 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu aktivitas ekonomi yang terus membaik terutama pada sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan, serta adanya basis penerimaan yang rendah dari tahun sebelumnya akibat restitusi yang cukup besar.
Penerimaan pajak per sektor usaha bulan Januari sampai dengan Juni 2023 secara umum mengalami pertumbuhan yang positif dengan berbagai dinamika. Sektor Perdagangan terkontraksi karena adanya penurunan setoran PPN rutin. Sektor Industri Pengolahan tumbuh sangat baik seiring dengan kenaikan setoran PPh 23 dan basis penerimaan yang rendah pada tahun lalu karena restitusi. Sektor Pertambangan tumbuh positif karena terdapat kenaikan pembayaran PPN sejalan dengan naiknya aktivitas pertambangan. Sektor Administrasi Pemerintah tumbuh positif atas dampak perubahan aturan pemungutan pajak oleh instansi pemerintah. Sedangkan, sektor Pertanian terkontraksi karena adanya penurunan setoran PPN rutin dan pembayaran PPS yang tidak berulang pada tahun sebelumnya.
Dilihat dari jenis Wajib Pajak, Penerimaan Orang Pribadi berkontribusi 7,60%, dengan konsumsi yang masih kuat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penerimaan Badan berkontribusi 80,64%, mengalami penurunan karena kenaikan restitusi PPh Badan. Penerimaan Pemungut berkontribusi 11,76%, dengan kenaikan pembayaran PPN sejalan dengan naiknya aktivitas belanja pemerintah.
Dari sisi Pajak Perdagangan Internasional, realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp383,64 miliar (44,46% Target APBN Tahun 2023) yang terdiri dari Bea Masuk mencapai Rp15,71 miliar (170,16% dari target APBN), Bea Keluar mencapai Rp367,91 miliar (43,10% dari target APBN), dan Cukai mencapai Rp30,51 juta dengan tidak ada target sesuai dengan Perubahan Pertama Target Tahun 2023. Kinerja penerimaan Bea dan Cukai mengalami kontraksi sebesar 78,58% (yoy), yang didorong oleh kinerja Bea Masuk yang tumbuh sebesar 204,43% (yoy), dan Bea Keluar terkontraksi sebesar 79,40% (yoy). Pertumbuhan Bea Masuk disebabkan karena adanya impor beras dengan tonase yang cukup besar.
Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 30 Juni 2023 mencapai Rp752,45 miliar atau 57,57% dari target 1.307,08 miliar. Adanya peningkatan realisasi PNBP bersumber dari pendapatan PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU. Secara rinci, realisasi pendapatan PNBP lainnya mencapai sebesar Rp351,84 miliar atau tumbuh 64,29%(yoy). Sementara, realisasi Pendapatan BLU mencapai Rp400,60 miliar atau tumbuh 6,14%. Kenaikan pendapatan PNBP Lainnya bersumber dari penerimaan PNBP pada satker penerima PNBP di luar satker BLU baik penerimaan PNBP yang bersifat fungsional maupun yang bersifat umum. Disisi lain, guna mengoptimalkan penerimaan PNBP dari Satker BLU, Kanwil DJPb Sumbar telah menghimbau kepada satker BLU untuk segera melakukan pengesahan pendapatan ke KPPN paling sedikit satu kali dalam setiap triwulan.
Transfer ke Daerah Dukung Pembangunan Regional Sumatera Barat
Selanjutnya, sampai dengan 30 Juni 2023 kontribusi (Transfer ke Daerah) TKD terhadap pendapatan APBD adalah sebesar Rp 9.089,94 miliar atau 75,42% % dari total pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Sumbar. Penyaluran TKD sampai dengan 30 Juni 2023 mencapai 45,69% terhadap total Alokasi TKD 2023. Capaian ini lebih rendah dibandingkan TA 2022 yang terealisasi senilai Rp9.883,61miliar. Secara umum, penurunan realisasi TKD sampai dengan 30 Juni 2023 didorong oleh penurunan penyaluran Dana Alokasi Umum. Realisasi Dana Alokasi Umum mengalami kontraksi yang cukup dalam sebesar 12,89% dari tahun sebelumnya.
Secara nominal, penyaluran TKD tertinggi terjadi di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp1.449,70 miliar dan terendah di Kota Padang Panjang sebesar Rp212,77 miliar. Sedangkan secara persentase, salur dari total alokasi TKD tertinggi adalah Kota Pariaman sebesar 51,23% dan terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 40,07%.
Penutup
Perekonomian Sumatera Barat tetap terjaga di tengah dinamika perlambatan ekonomi global. Kuatnya pertumbuhan ekonomi regional sampai dengan akhir Juni 2023 mencerminkan pemulihan aktivitas masyarakat pascapandemi dengan melanjutkan strategi pertumbuhan yang bersandar pada sisi konsumsi. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat tidak lepas dari intervensi kebijakan fiskal. APBN di regional Sumatera Barat berperan sebagai shock absorber yang mendukung penguatan pembangunan di daerah dengan menjaga keseimbangan ekonomi domestik dan melindungi masyarakat serta mendukung pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.