Padang, 16 Februari 2014 - Bertempat di aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, jajaran pimpinan Forum Perekonomian dan Pembangunan (FEBA) Sumatera Barat diluar pemerintah daerah melakukan kegiatan executive meeting dengan jajaran pemerintah provinsi Sumatera Barat . Tim FEBA terdiri dari kementerian keuangan (DJPb, DJP, DBC dan DJKN), Bank Indonesia, OJK, BPS, BPKP, BPK dan Bulog. Pemerintah provinsi langsung dipimpin oleh gubernur Sumatera Barat yang didampingi asisten II, III, para kepala dinas, kepala Bappeda, Kepala Bappenda.
Pertemuan diawali dengan sambutan sekaligus paparan dari tim FEBA yang diwakili oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat. Dalam paparannya, Syukriah HG melaporkan pembentukan Forum Ekonomi dan Pembangunan Sumatera Barat (FEBA). FEBA diharapkan menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam melakukan kajian-kajian ekonomi dan pembangunan di Sumatera Barat. FEBA siap dilibatkan apabila Pemda memiliki kendala-kendala dalam pelaksanaan anggaran, ekonomi dan pembangunan di Sumatera Barat.
Selanjutnya dipaparkan kinerja fiskal 2023, outlook 2024, Upaya percepatan penyaluran DAK Fisik, Kinerja APBD dan Upaya peningkatan PAD sebagai pembiayaan utama APBD. Selain itu juga disampaikan masukkan dari tim FEBA yaitu program menabung pajak untuk peningkatan pajak daerah. Tunggakan-tunggakan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan secara bertahap. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi memberikan apresiasi atas terbentuknya FEBA dan memerintahkan jajaran di Pemda untuk meningkatan sinergi dengan tim FEBA. Menanggapi rendahnya penyerapan DAK Fisik pada triwulan I, Gubernur meminta untuk meningkatkan koordinasi antara perencana anggaran dan dinas teknis pengelola dana untuk percepatan pelaksanaan anggaran sumber DAK Fisik terutama terkait proses pengadaan barang.
Dalam sesi diskusi, kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat menyampaikan upaya-upaya peningkatan PAD termasuk peningkatan eksport. Untuk optimalisasi asset pemda disampaikan perlunya kolaborasi antara pemda dengan kementerian keuangan dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Perwakilan Bulog Sumbar juga menyampaikan upaya-upaya menjaga stabilitas pangan di Sumbar.
Executive meeting ditutup dengan foto bersama dan disepakati pertemuan berikutnya akan dilaksanakan di bulan April 2024 dengan tema-tema diskusi yang berbeda.
