Apa Itu Admin SAKTI

Pengertian Admin SAKTI yaitu merupakan pegawai yang diberi kewenangan oleh PA/KPA/Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi administrasi SAKTI, dimana administratornya terbagi menjadi tiga adiministrator pusat, adiministrator KPPN, adiministrator Lokal. Tugas admin lokal pengelolaan data referensi aplikasi SAKTI level satker, meliput kegiatan rekam, ubah, dan hapus.

FGD tanggal 22 Juni 2021 kali ini bertemakan “Kepatuhan Perpajakan Dalam Rangka Menghasilkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bendahara yang Handal”. Tema ini sangat tepat untuk didiskusikan mengingat sampai dengan saat ini kita telah memasuki pertengahan tahun 2021 dimana kita semua akan dihadapkan pada pelaporan pertanggungjawaban anggaran untuk Semester 1 Tahun 2021.

Dalam rangka rool out Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun 2021  akan dilaksanakan Implementasi SAKTI Web Full Module ke seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga yang akan dimulai pada pengajuan SPM Gaji Induk Januari 2022. Untuk mengenalkan dan memperlancar implementasi SAKTI Web Full Module tersebut, KPPN Banyuwangi mengadakan sosialisasi SAKTI Web Full Module secara daring ke satuan kerja non piloting SAKTI mitra kerja KPPN Banyuwangi pada tanggal 30 Maret 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Banyuwangi merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk mewujudkan visi : “Menjadi pengelola Perbendaharaan Negara di Daerah yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel”. Untuk mewujudkan hal tersebut KPPN Banyuwangi dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam UU No.28 tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pengelolaan APBN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banyuwangi melaksanakan Sosialisasi Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Pelaporan Capaian Output tahun 2021 kepada Satuan Kerja Kementerian dan Lembaga (K/L) mitranya pada Rabu, 28 April 2021. Sosialisasi dihadiri oleh para pengelola keuangan dari seluruh satuan kerja (satker) pengelola APBN di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Dalam rangka Digitalisasi pengelolaan keuangan negara melalui pemanfaatan teknologi informasi dan Implementasi Virtual Account dan Kartu Kredit Pemerintah yang membuka kesempatan untuk berinovasi membangun ekosistem digital belanja negara, yang melibatkan satker, perbankan, dan vendor (UMKM) telah dikembangkan Digital Payment Ecosystem dan System Marketplace guna mendorong efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas belanja negara, serta memberdayakan vendor yang sebagian besar merupakan UMKM.