Belanja Kementerian / Lembaga

Pelaksanaan APBN mulai memasuki tahapan akhir tahun anggaran di bulan Oktober, Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2022 telah diresmikan dengan Perdirjen Perbendaharaan nomor 8 tahun 2022, dalam peraturan ini diatur berbagai hal terkait pelaksanaan APBN khusus untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2022.

Salah satu hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah mengenai batas waktu penyampaian dokumen, baik itu data kontrak maupun SPM, dan mekanisme dispensasi jika penyampaiannya melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Selama bulan Oktober terdapat 1 kali penyampaian data kontrak yang terlambat dan membutuhkan dispensasi.

Dalam rangka pelaksanaan APBN tahun 2022 total pagu yang dikelola oleh KPPN Banyuwangi adalah sebesar Rp. 1.2 triliun. Jumlah ini meningkat 26.8% jika dibandingkan pagu pada tahun 2021. peningkatan terbesar terdapat pada pagu Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yakni sebesar Rp. 173.5 miliar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Banyuwangi merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk mewujudkan visi : “Menjadi pengelola Perbendaharaan Negara di Daerah yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel”. Untuk mewujudkan hal tersebut KPPN Banyuwangi dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam UU No.28 tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

KPPN Banyuwangi telah mendapat Piagam Penghargaan sebagai Kantor Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)  pada tanggal 21 Desember 2020

Apa Itu Admin SAKTI

Pengertian Admin SAKTI yaitu merupakan pegawai yang diberi kewenangan oleh PA/KPA/Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi administrasi SAKTI, dimana administratornya terbagi menjadi tiga adiministrator pusat, adiministrator KPPN, adiministrator Lokal. Tugas admin lokal pengelolaan data referensi aplikasi SAKTI level satker, meliput kegiatan rekam, ubah, dan hapus.

FGD tanggal 22 Juni 2021 kali ini bertemakan “Kepatuhan Perpajakan Dalam Rangka Menghasilkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bendahara yang Handal”. Tema ini sangat tepat untuk didiskusikan mengingat sampai dengan saat ini kita telah memasuki pertengahan tahun 2021 dimana kita semua akan dihadapkan pada pelaporan pertanggungjawaban anggaran untuk Semester 1 Tahun 2021.