Pada tanggal 24 Januari 2018, Jajaran pegawai Kantor PPN Benteng beserta para pejabat satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Benteng tampak meramaikan Aula Sapolohe (Aula KPPN Benteng).
KPPN Benteng menyelenggarakan Refleksi Tasyakuran dan Pengukuhan Deklarasi Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Penyelenggaran acara pada hari itu masih berkaitan erat dengan peringatan Hari Bakti Perbendaharaan, hari lahirnya perbendaharaan negara di Indonesia.
Acara diawali dengan sambutan kepala KPPN Benteng, Ikhwan Mahmud, mengenai latar belakang acara ini. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-57/PB/2015, tanggal 14 Januari ditetapkan sebagai Hari Bakti Perbendaharaan.
Berkenaan dengan momen tersebut, KPPN Benteng menyelenggarakan refleksi tasyakuran sebagai bentuk syukur atas lancarnya proses pelayanan di KPPN Benteng, sekaligus refleksi bersama dengan satuan kerja, agar peningkatan kinerja ke depan menjadi lebih baik.
Pemotongan tumpeng oleh Kepala KPPN Benteng, menjadi salah satu bagian dari acara tasyakuran ini. Tumpeng tersebut kemudian dinikmati bersama oleh para hadirin.
Sambil menikmati hidangan, para hadirin juga menyaksikan tayangan video dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Hardjowiryono. Video tersebut berisi pesan mengenai pentingnya mengelola pengetahuan yang ada di organisasi melalui suatu proses knowledge capturing, managing, dan menggunakannya.
Sesi berikutnya adalah pengukuhan Deklarasi WBK/WBBM oleh Kepala KPPN Benteng diikuti para hadirin. Deklarasi ini merupakan simbol atas komitmen KPPN Benteng dan para satuan kerja untuk selalu menjaga integritas untuk bebas dari korupsi dan mewujudkan birokrasi yang bersih.
Penghujung acara pada hari itu, KPPN Benteng juga mengadakan sosialiasi Peraturan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018. Sesi ini tidak lepas dari misi Kementerian Keuangan untuk meningkatkan Budaya Literasi (Membaca dan Menulis) .
Narasumber yang berasal dari KPPN Benteng menyampaikan informasi-informasi penting kepada pejabat satuan kerja, agar pada tahun anggaran 2018, proses perbendaharaan dapat berjalan dengan lebih baik.
