A. Realisasi I - Account

Selama tahun anggaran 2021, KPPN Benteng selaku Kuasa BUN mengelola alokasi dana APBN sebesar 374,55 miliar rupiah yang terdiri dari pagu belanja Satker K/L sebesar 172,26 miliar rupiah yang tersebar pada 26 Satker dan pagu DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) sebesar 202,28 miliar rupiah. Selama tahun 2021, pagu belanja Satker K/L tercatat mengalami beberapa kali penyesuaian (refocusing) dalam rangka penanganan pendemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dari alokasi tersebut, sampai dengan 31 Desember 2021, KPPN Benteng telah menyalurkan dana APBN sebesar 368,43 miliar rupiah yang terdiri dari realisasi belanja Satker K/L sebesar 173,29 miliar rupiah (100,60% dari total pagu belanja Satker K/L) serta DAK Fisik dan Dana Desar sebesar 195,14 miliar rupiah (96,47% dari total pagu DFDD). Dengan demikian, secara total maupun menurut belanja Satker K/L dan BUN, realisasi belanja APBN tahun 2021 pada KPPN Benteng dapat memenuhi target penyerapan dari Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 95%. 

Di sisi penerimaan, realisasi pendapatan pajak di wilayah Kepulauan Selayar TA 2021 tercatat melampaui target sebesar 13.27%. Begitu juga dengan PNBP tercatat melampaui target sebesar 4,66%. Sedangkan pendapatan hibah mengalami penurunan sebesar 100% karena pada tahun 2021 tidak ada penerimaan hibah uang pada satker-satker mitra KPPN Benteng.

B. Realisasi Belanja dan Transfer

Sumber: OMSPAN, data diolah

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja total tahun 2021 sebesar 368,43 miliar rupiah atau 98,37% dari pagu belanja sebesar 374,55 miliar rupiah. Realisasi ini mengalami kenaikan 2,32% dibandingkan dengan realisasi belanja total tahun 2020 sebesar 334,36 miliar rupiah atau 96,05% (yoy).

Berikut data Pagu dan Realisasi Belanja Satker K/L dan DFDD per 31 Desember 2021 berdasarkan data OMSPAN yang diambil tanggal 6 Januari 2022:

Untuk realisasi belanja K/L apabila dirinci menurut jenis belanja meliputi realisasi belanja pegawai sebesar 79,68 miliar rupiah atau 102,96% dari pagu belanja pegawai sebesar 77,39 miliar rupiah. Hal ini terjadi dikarenakan masih terdapat pagu belanja pegawai yang minus pada beberapa Satker Kementerian Agama. Realisasi belanja barang sebesar 57,82 miliar rupiah atau 97,89% dari pagu belanja barang sebesar 59,74 miliar rupiah, dan realisasi belanja modal sebesar 35,78 miliar rupiah atau 99,96% dari pagu belanja modal sebesar 35,79 miliar rupiah serta realisasi belanja transfer sebesar 195,14 miliar rupiah atau 96,47% dari pagu belanja transfer 202,28 miliar rupiah.

C. Realisasi Belanja K/L

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja barang tahun 2021 sebesar 57,82 miliar rupiah atau 97,89% dari pagu belanja barang sebesar 59,07 miliar rupiah. Realisasi ini mengalami kenaikan 6,93% dibandingkan dengan realisasi belanja barang tahun 2020 sebesar 67,65 miliar rupiah atau 90,96% (yoy). Sedangkan untuk realisasi belanja modal tahun 2021, realisasi belanjanya sebesar 35,78 miliar rupiah atau 99,96% dari pagu belanja modal sebesar 35,79 miliar rupiah. Realiasi ini juga mengalami kenaikan 3,44% dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2020 sebesar 14,42 miliar rupiah atau 96,52% (yoy).

• Tren per Triwulan Realisasi Belanja K/L adalah sebagai berikut:

Dari grafik diatas menunjukan bahwa realisasi belanja K/L mengalami fluktuatif dari Triwulan I dengan realisasi 37,09 miliar rupiah atau 21,53% dari pagu belanja sebesar 172,26 miliar rupiah kemudian mengalami kenaikan di Triwulan II sebesar 50,96 miliar rupiah atau 29,58%. Namun di Triwulan III realisasi belanja K/L cenderung mengalami kontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi sebesar 43,24 miliar rupiah atau 25,11% dan realisasi belanja di Triwulan IV sebesar 41,98 miliar rupiah atau 24,37%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian Satker sudah mulai mengakselerasikan realiasasi belanjanya di triwulan II 2021 sehingga tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

D. Realisasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Belanja transfer ke daerah terdiri dari Belanja Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa. Pagu dan Realisasi Belanja DAK Fisik per 31 Desember 2021 berdasarkan data Monevpa yang diambil tanggal 6 Januari 2022 sebagai berikut:

Untuk realisasi belanja Dana Alokasi Khusus tahun 2021 dapat dirinci menurut jenis belanja yaitu realisasi belanja Dana Alokasi Khusus Reguler sebesar 83,87 miliar rupiah atau 93,14% dari pagu belanja Dana Alokasi Khusus Reguler sebesar 90,06 miliar rupiah dan realisasi Dana Alokasi Khusus Penugasan sebesar 25,74 miliar rupiah atau 96,38% dari pagu belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan sebesar 26,71 miliar rupiah. Realisasi Dana Desa tahun 2021 sebesar 85,52 miliar rupiah atau 100% dari pagu belanja Dana Desa sebesar 85,52 miliar rupiah.

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja DAK Fisik tahun 2021 sebesar 83,87 miliar rupiah atau 93,14% dari pagu belanja DAK Reguler sebesar 90,04 miliar rupiah. Realisasi ini mengalami kontraksi 1,06% dibandingkan dengan realisasi DAK Reguler tahun 2020 sebesar 81,98 miliar rupiah atau 94,20% (yoy). Sedangkan untuk belanja DAK Penugasan tahun 2021, realisasi belanjanya sebesar 25,74 miliar rupiah atau 96,38% dari pagu belanja DAK Penugasan sebesar 26,71 miliar rupiah. Realiasi ini mengalami kenaikan 1,95% dibandingkan dengan realisasi belanja DAK Penugasan tahun 2020 sebesar 9,32 miliar rupiah atau 94,43% (yoy).

• Tren per Triwulan Realisasi DAK Fisik adalah sebagai berikut:

Dari grafik diatas menunjukan bahwa realisasi belanja DAK Fisik mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari Triwulan I yang masih belum ada realisasi atau 0% secara berangsur-angsur naik di Triwulan II sebesar 3,51 miliar rupiah atau 3,01% dari pagu belanja 116,76 miliar rupiah kemudian di Triwulan III sebesar 28,29 miliar rupiah atau 24,24% dan puncaknya di Triwulan IV sebesar 77,80 miliar rupiah atau 66,64%.

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja Dana Desa tahun 2021 sebesar 85,52 miliar rupiah atau 100% dari pagu belanja Dana Desa sebesar 85,52 miliar rupiah. Begitu pula dengan realisasi belanja Dana Desa tahun 2020 sebesar 84,53 miliar rupiah atau 100% dari pagu belanja Dana Desa sebesar 84,53 miliar rupiah. Hal ini menunjukan bahwa realisasi belanja Dana Desa tiap tahun dapat terserap seluruhnya dan sesuai dengan yang diharapkan pemerintah sehingga dapat meningkatan ekonomi masyarakat.

 E. Relisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per Sektor dan per Bank Penyalur

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), selama tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat penyaluran KUR sebesar Rp90,18 Miliar. Nilai penyaluran tahun 2021 meningkat 50% apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang berada pada angka Rp.60,12 miliar. Jumlah debitur penerima pembiayaan KUR juga mengalami peningkatan dari 2.243 debitur pada tahun 2020 menjadi 2.542 debitur pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 13,33 persen. Sektor usaha yang paling dominan menerima penyaluran pembiayaan adalah perdagangan besar dan eceran dengan nilai penyaluran Rp46,12 miliar (51,12%), diikuti sektor industri pengolahan dengan nilai kredit Rp11,76 miliar (13,04%), kemudian sektor pertanian, perburuan dan kehutanan dengan nilai Rp11,16 miliar (12,37%).

Bank BRI menjadi penyalur KUR dengan nilai paling besar, mencapai Rp.72,43 miliar atau 80,32% dari total penyaluran KUR di Kabupaten Kepulauan Selayar, diikuti Bank Mandiri dengan nilai penyaluran Rp13,28 miliar (14,73%). Di sisi lain, BPD Sulselbar mencatatkan peningkatan persentase penyaluran yang sangat signifikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, BPD Sulselbar menyalurkan KUR dengan nilai Rp3,25 miliar meningkat 121,84 persen apabila dibandingkan dengan penyaluran pada tahun 2020 dengan nilai Rp1,46 miliar.

F. Realisasi Penyaluran Kredit Ultramikro (UMi)

Berdasarkan data SIKP UMi, jumlah penyaluran kredit Ultra Mikro pada tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp594,45 juta atau mengalami penurunan 33,33 persen apabila dibandingkan dengan penyaluran tahun 2020 yang mencapai Rp891,61 juta. Walaupun mengalami penurunan dari sisi nominal penyaluran, namun jumlah debitur yang mengakses pembiayaan ultra mikro mengalami peningkatan sebesar 23,33 persen. Pada tahun 2021, kredit ultra mikro disalurkan untuk 162 debitur sedangkan pada tahun 2020 hanya disalurkan kepada 131 debitur. Debitur penerima pembiayaan UMi di Kabupaten Kepulauan Selayar semuanya bergerak pada sektor usaha perdagangan besar dan eceran. Keseluruhan penyaluran kredit UMi di Kabupaten Kepulauan Selayar disalurkan oleh Pegadaian.