Benteng – Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Kepulauan Selayar hingga September 2025 menunjukkan capaian yang solid. Data terkini menunjukkan realisasi belanja APBN telah mencapai 75,68 persen, atau setara dengan Rp822,66 miliar. Capaian ini menjadi sinyal positif bahwa pelaksanaan program pembangunan, pelayanan publik, serta penguatan ekonomi lokal berjalan sesuai target.
Selain belanja APBN, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga mencatat perkembangan menggembirakan. Sampai dengan September 2025, TKDD telah terealisasi 77,85 persen, mencerminkan akselerasi penyaluran dana ke pemerintah daerah guna mendukung belanja publik, pendidikan, kesehatan, serta layanan masyarakat lainnya.
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hingga September 2025 menunjukkan kinerja yang cukup kuat, dengan Dana Transfer Umum (DTU) mencatat capaian tertinggi. DTU telah tersalur sebesar Rp499,1 miliar atau 83,27 persen, menjadikannya instrumen penting pemerintah pusat dalam mendorong pemenuhan layanan dasar dan belanja wajib di daerah. Penyaluran yang tinggi ini berkontribusi signifikan terhadap stabilitas pelayanan publik, mulai dari pendidikan dasar, kesehatan, hingga infrastruktur wilayah. Kecepatan penyerapan DTU juga mencerminkan responsivitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan ruang fiskal yang tersedia untuk kebutuhan masyarakat.
Pada saat yang sama, Dana Transfer Khusus (DTK) telah mencapai realisasi Rp99,9 miliar atau 61,34 persen. Meskipun serapannya belum setinggi DTU, capaian ini menunjukkan progres berkelanjutan pada sektor-sektor tertentu, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, peningkatan infrastruktur, serta program pengembangan sumber daya manusia. Serapan DTK yang bersifat tematik dan berbasis prioritas ini turut menjaga momentum pembangunan di daerah, terutama pada sektor yang membutuhkan perhatian khusus dan peningkatan kualitas layanan publik.
Selain itu, Dana Desa dan Insentif Fiskal telah terealisasi sebesar 70,12 persen atau Rp50,4 miliar. Dana ini memainkan peran penting sebagai penggerak pembangunan desa, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta mendukung upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah kepulauan. Realisasi yang terus meningkat mengindikasikan bahwa pemerintah desa mampu mengelola dana secara progresif untuk pembangunan infrastruktur skala kecil, layanan sosial, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
Kinerja serapan anggaran juga tercermin pada tingkat satuan kerja (satker). Hingga September 2025, terdapat lima satker dengan capaian realisasi anggaran tertinggi, yaitu Pengadilan Agama Selayar dengan 84,90 persen, Pengadilan Negeri Selayar 80,94 persen, MAN Selayar 75,45 persen, Balai Taman Nasional Takabonerate 75,06 persen, dan Polres Selayar 75,05 persen. Tingginya realisasi tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan program masing-masing satker, mulai dari layanan peradilan, peningkatan mutu pendidikan, konservasi lingkungan, hingga penguatan keamanan dan pelayanan kepolisian. Capaian ini sekaligus menjadi indikator bahwa program yang dirancang telah berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, realisasi APBN agregat di Selayar mencapai 68,49 persen, dengan Belanja Pegawai menjadi kategori dominan. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp101,21 miliar dari pagu Rp114,25 miliar menunjukkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Belanja Barang yang baru mencapai Rp41,28 miliar atau di bawah 60 persen dari pagu Rp71,54 miliar, diprediksi akan meningkat pada triwulan IV mengikuti pola serapan tahunan. Sementara itu, Belanja Modal yang telah terealisasi Rp46,27 miliar dari pagu Rp66,99 miliar mencerminkan percepatan pembangunan fisik serta penyediaan sarana-prasarana layanan publik yang terus didorong penyelesaiannya.
Memasuki triwulan terakhir, diharapkan seluruh satker tetap konsisten menjaga kinerja serapan agar seluruh target output dan outcome pembangunan dapat tercapai optimal. KPPN Benteng berkomitmen terus mengawal percepatan belanja dengan tetap menegakkan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dengan perkembangan positif hingga September ini, pemerintah optimistis bahwa pelaksanaan APBN di Selayar dapat diselesaikan dengan baik. Ketepatan waktu, akuntabilitas, dan orientasi pada hasil akan terus menjadi landasan utama dalam memastikan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
