Sebagai bagian dari perbaikan proses bisnis yang terus diupayakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, tahun ini akan mulai dilaksanakan piloting aplikasi e-SPM. Apa itu e-SPM?

e-SPM adalah aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana penyampaian Dokumen Elektronik Kontrak, RPD Harian, Gaji (GPP), SPM dan LPJ ke KPPN.

Ya, ke depan penyampaian dokumen-dokumen tersebut cukup dilakukan secara digital. Masing-masing satuan kerja akan memiliki akun untuk mengakses e-SPM dan menyampaikan dokumen-dokumen berkenaan. Mudah bukan? Tak perlu lagi repot datang ke KPPN. Cukup dari kantor dan tugas terselesaikan. Hemat waktu, hemat tenaga, dan tentu hemat biaya.

Sebagai informasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2017, piloting aplikasi e-SPM dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dilaksanakan oleh satker lingkup wilayah kerja KPPN Jakarta II paling lambat bulan Januari 2018. Sedangkan tahap kedua paling lambat dilaksanakan pada bulan Juli 2018 dengan sasaran satker lingkup KPPN di seluruh Indonesia.

Jadi? Siap memasuki era digitalisasi?

Sesuai Surat Kepala KPPN Curup Nomor: S-909/WPB.09/KP.146/2017 hal Pedoman Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2017, Satker selaku UAKPA menyusun dan menyampaikan LK UAKPA Semester I Tahun 2017 paling lambat pada tanggal 14 Juli 2017.

Untuk memudahkan satker dalam menyusun LK tersebut, berikut ini disampaikan format LK UAKPA Semester I Tahun 2017 sesuai PMK Nomor 222 /PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas PMK 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara Lembaga yang dapat diunduh di sini

Demikian Disampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Untuk pertama kalinya di tahun 2018, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Curup menjadi tuan rumah pelaksanaan Diklat Penyegaran (Refreshment) dan Ujian Sertifikasi Bendahara. Merupakan rangkaian kegiatan menuju pensertifikasian seluruh Bendahara Negara menjadi Bendahara Negara Tersertifikasi tahun 2020. Dengan pensertifikasian tersebut para Bendahara Negara diharapkan memiliki rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran aktif dari berbagai pihak selaku stakeholder, mulai dari Unit Penyelenggara Sertifikasi, Unit Pelaksana Sertifikasi, mitra kerja, dan para Bendahara Negara sangat diperlukan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Curup selaku Unit Pelaksana Sertifikasi berkomitmen penuh mendukung demi menyukseskan Bendahara Negara Tersertifikasi tahun 2020.

Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara Tahap I Tahun 2018 ini dilakukan pada hari Jumat, tanggal 16 Maret 2018 di Aula KPPN Curup. Sebelum mengikuti ujian sertifikasi bendahara, para peserta diberi materi penyegaran dengan nara sumber dari para Pegawai KPPN Curup dengan materi Pengelolaan Uang Persediaan, Pengujian dan Pembayaran Tagihan oleh Bendahara, Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah, dan Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara.

Setelah pemberian materi penyegaran kepada para peserta ujian sertifikasi bendahara, kegiatan ujian dilaksanakan pukul 14.30. Dengan wkatu ujian adalah 1 jam. Dari totaal 20 peserta yang lulus verifikasi dan ditetapkan mengikuti Ujian Sertifikasi Bendahara pada Unit Pelaksana Sertifikasi KPPN Curup, terdapat 5 peserta yang tidak bisa mengikuti ujian pada hari berkenaan dikarenakan adanya kegiatan atau tugas di kantor masing-masing. Selama pelaksanaan ujian yang berbasis internet, tidak terdapat kendala yang berarti. Para peserta ujian dapat mengikuti ujian dengan tanpa kendala.

Semoga dengan adanya pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara ini, dapat menghasilkan Bendahara-bendahara yang kompeten dan memiliki integritas. Sehingga pengelolaan dana APBN, semakin lebih baik.

Manado,djpbn.kemenkeu.go.id – Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengawali kunjungan kerjanya di provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Bolmong (19/6)