(Denpasar, KPPN Denpasar) Uji coba penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk belanja barang seperti belanja operasional dan belanja perjalanan dinas telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Untuk semakin meluaskan informasi mengenai serba serbi penggunaan KKP, KPPN Denpasar mengundang perwakilan salah satu bank penerbit KKP yaitu PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Bali sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan anggaran.
(Denpasar, KPPN Denpasar) Pada Senin, 6 Januari 2020 bertempat di Aula KPPN Denpasar, dilaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas dan Penandatanganan Deklarasi Komitmen Pegawai Lingkup KPPN Denpasar. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), serta penguatan komitmen dalam menerapkan program pengendalian gratifikasi untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi di lingkungan KPPN Denpasar.
(Denpasar, KPPN Denpasar) Pada tanggal 14 Februari 2020, KPPN Denpasar telah menyalurkan dana BOS Tahap I Tahun 2020 langsung ke rekening sekolah dasar dan sekolah menengah. Total penerima dana BOS pada tahap ini adalah 3.011 sekolah dengan total nilai bantuan Rp247.173.060,-.
Berbeda dengan tahun sebelumnya dimana penyaluran dana BOS dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), pada tahun 2020, dana BOS disalurkan langsung ke rekening sekolah. Hal ini bertujuan untuk mendukung konsep merdeka belajar yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mempercepat penyaluran (tanpa harus menunggu sekolah lain dalam wilayah yang sama), meningkatkan akurasi (karena rekomendasi penyaluran menggunakan data diinput langsung oleh sekolah melalui aplikasi); dan menjaga akuntabilitas (tetap ditatausahakan dalam APBD).
(Denpasar, KPPN Denpasar) KPPN Denpasar menyatakan diri siap menjadi organisasi yang responsif gender. Hal tersebut ditandai penandatanganan Deklarasi Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada hari Rabu, 29 Januari 2020. Penandatanganan tersebut merupakan bentuk komitmen dan janji para pejabat dan pegawai KPPN Denpasar dalam mendukung implementasi PUG menuju terwujudnya pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkeadilan gender.
(Jakarta, KPPN Denpasar) KPPN Denpasar berhasil meraih penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Predikat WBK (dan wilayah birokrasi bersih dan melayani – WBBM) merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja yang telah berhasil menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan, nepotisme (KKN), serta memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan dengan baik, cepat, efektif, efisien.
Rabu tanggal 12 Februari 2020, KPPN Denpasar bekerja sama dengan Kanwil DJPb Provinsi Bali memanjakan 296 satuan kerjanya dengan meng-upgrade berbagai ilmu terbaru mengenai pengelolaan anggaran. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Barat Gedung I GKN I Denpasar ini, berlangsung sangat meriah, dengan antusiasme yang sangat tinggi dari para satker yang mengikutinya.
Tidak tanggung-tanggung, ada tiga tema besar yang diusung dalam kegiatan tersebut, keseluruhannya masih sangat hangat, dan disajikan oleh para narasumber yang berkompeten. Kegiatan dibuka dengan laporan dari ketua penyelenggara kegiatan, Kepala KPPN Denpasar Sri Martini, yang menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai transfer pengetahuan agar pelaksanaan anggaran pada satuan kerja dapat berjalan dengan lebih baik dan lancar.
(Denpasar, KPPN Denpasar) Puncak peringatan enam belas tahun Hari Bakti Perbendaharaan di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan pada 14 Januari 2020 menjadi ajang untuk meresmikan yel-yel “DJPb, Mantap” dan tagline DJPb “Mengawal APBN, Indonesia Maju”. Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto menyampaikan bahwa tagline tersebut memiliki maksud segenap elemen insan perbendaharaan agar senatiasa turut berperan mengawal APBN untuk mewujudkan Indonesia maju.
(Denpasar, KPPN Denpasar) Pada tanggal 9 Desember 2019, KPPN Denpasar melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di PT. Pegadaian (Persero) selaku satu-satunya lembaga penyalur UMi di wilayah kerja KPPN Denpasar. UMi merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha. Program ini menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang tidak terjangkau oleh bank sehingga belum bisa difasilitasi oleh perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10.000.000 per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402