Dana BOS DAK Non Fisik atau yang akrab disebut dengan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk Tahap Pertama gelombang ke-3 telah di realisasikan. Melalui salah satu kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah telah mencairkan dana sejumlah Rp1.397.285.160.000,- untuk 23.686 sekolah penerima di 34 provinsi.⁣⁣
⁣⁣
Dengan ditetapkannya status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah, aktivitas sekolah ditiadakan sehingga saat ini siswa belajar dari rumah dengan menggunakan internet atau metode lainnya. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020, saat ini Dana BOS dapat digunakan Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar pendidik dan peserta didik di masa Pandemi COVID 19.⁣⁣
⁣⁣
Berapa realisasinya di tiap wilayah dan apa saja peruntukkan baru Dana BOS untuk menghadapi masa Pandemi COVID 19?⁣⁣
mari kita simak infografis berikut:

⁣⁣
sumber data: Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kantor Pusat DJPb @ditpa_djpb

(Denpasar, KPPN Denpasar) Uji coba penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk belanja barang seperti belanja operasional dan belanja perjalanan dinas telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Untuk semakin meluaskan informasi mengenai serba serbi penggunaan KKP, KPPN Denpasar mengundang perwakilan salah satu bank penerbit KKP yaitu PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Bali sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan anggaran.

Zona Integritas (ZI) juga merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementrian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat dan komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilakukan melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan zona integritas merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menunjukan semangat dalam pemberantasan dan pencegahan tindakan pidana korupsi.

(Denpasar, KPPN Denpasar) Pada tanggal 14 Februari 2020, KPPN Denpasar telah menyalurkan dana BOS Tahap I Tahun 2020 langsung ke rekening sekolah dasar dan sekolah menengah. Total penerima dana BOS pada tahap ini adalah 3.011 sekolah dengan total nilai bantuan Rp247.173.060,-.

Berbeda dengan tahun sebelumnya dimana penyaluran dana BOS dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), pada tahun 2020, dana BOS disalurkan langsung ke rekening sekolah. Hal ini bertujuan untuk mendukung konsep merdeka belajar yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mempercepat penyaluran (tanpa harus menunggu sekolah lain dalam wilayah yang sama), meningkatkan akurasi (karena rekomendasi penyaluran menggunakan data diinput langsung oleh sekolah melalui aplikasi); dan menjaga akuntabilitas (tetap ditatausahakan dalam APBD).

(Denpasar, KPPN Denpasar) KPPN Denpasar menyatakan diri siap menjadi organisasi yang responsif gender. Hal tersebut ditandai penandatanganan Deklarasi Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada hari Rabu, 29 Januari 2020. Penandatanganan tersebut merupakan bentuk komitmen dan janji para pejabat dan pegawai KPPN Denpasar dalam mendukung implementasi PUG menuju terwujudnya pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkeadilan gender.

Rabu tanggal 12 Februari 2020, KPPN Denpasar bekerja sama dengan Kanwil DJPb Provinsi Bali memanjakan 296 satuan kerjanya dengan meng-upgrade berbagai ilmu terbaru mengenai pengelolaan anggaran. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Barat Gedung I GKN I Denpasar ini, berlangsung sangat meriah, dengan antusiasme yang sangat tinggi dari para satker yang mengikutinya.

Tidak tanggung-tanggung, ada tiga tema besar yang diusung dalam kegiatan tersebut, keseluruhannya masih sangat hangat, dan disajikan oleh para narasumber yang berkompeten. Kegiatan dibuka dengan laporan dari ketua penyelenggara kegiatan, Kepala KPPN Denpasar Sri Martini, yang menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai transfer pengetahuan agar pelaksanaan anggaran pada satuan kerja dapat berjalan dengan lebih baik dan lancar.

(Denpasar, KPPN Denpasar) Puncak peringatan enam belas tahun Hari Bakti Perbendaharaan di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan pada 14 Januari 2020 menjadi ajang untuk meresmikan yel-yel “DJPb, Mantap” dan tagline DJPb “Mengawal APBN, Indonesia Maju”. Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto menyampaikan bahwa tagline tersebut memiliki maksud segenap elemen insan perbendaharaan agar senatiasa turut berperan mengawal APBN untuk mewujudkan Indonesia maju.