Setiap tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Meski dalam masa pandemi, KPPN Denpasar tetap memperingati HAKORDIA dengan kembali menyebarkan semangat Anti Korupsi dengan beberapa kegiatan. Diantara kegiatan tersebut adalah, e-learning Pengendalian Gratifikasi, Pelaksanaan Kuis Hakordia, dan Pembagian Perlengkapan New Normal bertemakan Hakordia serta tidak lupa berfoto bersama.

Rangkaian acara diawali dengan pelaksanaan e-learning Pengendalian Gratifikasi dari KPK yang diikuti oleh seluruh pegawai KPPN Denpasar. Pelaksanaan e-leaning dilakukan melalui situs KPK elearning.kpk.go.id. Pelaksanaan e-learning memuat beberapa pendalaman materi terkait bentuk-bentuk gratifikasi, langkah-langkah pengendalian gratifikasi dan pengenalan aplikasi GOL (Gratifikasi Online) KPK sebagai situs pelaporan gratifikasi secara online. Dengan pelaksanaan e-learning ini Pegawai KPPN Denpasar diharapkan memiliki pendalaman pemahaman lebih terkait Pengendalian Gratifikasi.

Kemudian,Rangkaian acara selanjutnya adalah Pelaksanaan Kuis Hakordia kepada Satuan Kerja KPPN Denpasar dan Pelaksanaan Kuis Hakordia kepada siswa siswi SMA sederajat. Pelaksanaan kuis Hakordia dilakukan secara Online. Kuis kepada Satuan Kerja diselenggarakan dalam rentang waktu yang singkat (+/- 3 jam) tersebut mendapat renspond positif dari para stakeholder KPPN Denpasar, dan diikuti ratusan peserta. Sedangkan, guna mengenalkan anti korupsi kepada pelajar sejak dini, KPPN Denpasar mengadakan kegiatan kuis dengan materi seputar anti korupsi kepada siswa/siswi SMA. Pemenang kuis Hakordia 2020 diumumkan melalui Instagram KPPN Denpasar.

Dengan semangat yang sama yakni menyebarkan semangat anti korupsi, KPPN Denpasar membagikan Sanitizer bergantung dengna logo Hakordia kepada satuan kerja yang berkesempatan datang ke KPPN Denpasar untuk mendapatkan layanan. Sanitizer yang mudah dibawa ini semoga bermanfaat untuk membantu implementasi protokol kesehatan sehubungan pandemi COVID-19.

Tidak lupa, sebagai pelengkap rangkaian Acara Hakordia kurang lengkap kiranya jika belum ada foto bersama dengan Tema Hakordia. pada tanggal 8 Desember 2020 pegawai melakukan sesi foto bersama dengan backdrop Hakordia 2020 yang kemudian diposting melalui akun instagram KPPN Denpasar.

Diharapkan, dengan rangkaian acara Hakordia 2020, pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya Pemberantasan Korupsi semakin kuat dan mendalam baik dari pegawai KPPN Denpasar, maupun para Stakeholders KPPN Denpasar.

Katakan tidak pada Korupsi!
Mari bangun budaya Antikorupsi!

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-870/PB/2020 hal tersebut di atas dan sehubungan dengan perubahan hari kerja pada bulan Desember, perlu dilakukan penyesuaian atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2020 sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-20/PB/2020 sebagai berikut:

1. Pengaturan Penerimaan negara pada akhir tahun anggaran meliputi:
   1. Penatausahaan penerimaan  negara  menghadapi  akhir  tahun  anggaran  sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 mengikuti ketentuan Pasal 5;
   2. Penatausahaan penerimaan negara pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 mengikuti ketentuan Pasal 6; dan
   3. Penatausahaan penerimaan  negara  pada  tanggal  30  Desember  2020  mengikuti ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8.
2. Pengaturan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran meliputi:
   1. Penyampaian SPM TUP sesuai Pasal 15 ayat (3) diatur sebagai berikut:
      • dilampiri dengan surat persetujuan pemberian TUP dari Kepala KPPN;
      • sisa TUP yang tidak digunakan wajib disetorkan ke kas negara paling lambat pada tanggal 30 Desember 2020; dan
      • lampiran huruf B.2. Surat Pernyataan Penggunaan TUP pada Akhir Tahun tidak diperlukan lagi. Dalam hal penyampaian SPM TUP dilakukan sebelum pengaturan lebih lanjut ini ditetapkan, maka SPM TUP tetap dapat dilampiri Surat Pernyataan Penggunaan TUP Pada Akhir Tahun Anggaran.
   2. Pengajuan surat ralat/SPPK atas Retur SP2D oleh PPSPM ke KPPN sesuai Pasal 22 ayat (5) dan ayat (6), diatur sebagai berikut:
      • Surat ralat/SPPK  harus  sudah  diterima  KPPN  paling  lambat  tanggal  23 Desember 2020 pada jam kerja;
      • Dalam hal surat ralat/SPPK tersebut tidak dapat disampaikan sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 pada jam kerja maka dapat diajukan pada tahun berikutnya paling lambat tanggal 22 Januari 2021.
   3. Penyampaian SPM-LS kontraktual yang pembuatan BAST/BAPP termasuk BAPP pembayaran per termin mulai tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sesuai Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26, diatur sebagai berikut:
      • harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 22 Desember 2020 pada jam kerja;
      • SP2D-LS atas   SPM-LS   tersebut   diterbitkan   paling   lambat   tanggal   28 Desember 2020 pada jam kerja;
      • dalam hal  KPPN  melakukan  penolakan  atas  pengajuan  data  kontrak  dan pengajuan SPM tersebut yang disebabkan karena  adanya  perbaikan  SPM dan/atau data kontrak dan/atau data supplier, Satker dapat mengajukan kembali perbaikan SPM dan/atau data kontrak dan/atau data supplier pada hari kerja berikutnya dan paling lambat tanggal 28 Desember 2020 pada jam kerja, dengan melampirkan bukti   pemberitahuan penolakan/pengembalian SPM dari KPPN;
      • asli Jaminan  Pembayaran  Akhir  Tahun  Anggaran  dan  asli  Surat  Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan disampaikan ke KPPN pada jam kerja di hari yang sama dengan waktu pengiriman SPM-LS kontraktual disertai fotokopi SPM berkenaan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
      • dalam hal BAST/BAPP dibuat tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 22 Desember 2020, pengajuan SPM-LS kontraktual tidak dilampiri dokumen asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan;
      • untuk mengakomodasi kebutuhan penyelesaian tuntutan/klaim Jaminan Bank, klausul dalam format Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran pada lampiran huruf E disesuaikan menjadi “Untuk keperluan pemberian Jaminan Bank ini beserta akibat yang timbul daripadanya, Bank memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah …”;
      • dalam hal  nilai  kontrak  dan/atau  nilai  pekerjaan  yang  belum  diselesaikan jumlahnya sama dengan atau di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan yang BAST/BAPP-nya dibuat tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran digantikan dengan SPTJM; dan
      • pembayaran pada akhir tahun anggaran atas kontrak kerja sama antara satker dengan instansi pemerintah dapat tanpa dilampiri dengan asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran. Sebagai jaminan atas pembayaran yang belum ada     prestasinya,     instansi     pemerintah     pelaksana     kegiatan menyampaikan pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan kepada satker.
   4. Pengajuan SPM-LS kontraktual ke KPPN atas beban SBSN dengan jenis kontrak tahun tunggal (Single Year Contract/SYC) yang pembuatan BAST/BAPP termasuk BAPP pembayaran per termin mulai tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yang diperkirakan pekerjaan selesai 100% pada paling lambat tanggal 31 Desember 2020 sesuai Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, diatur sebagai berikut:
      • harus diterima KPPN paling lambat tanggal 22 Desember 2020 pada jam kerja dan diajukan sebesar sisa pekerjaan yang belum diselesaikan;
      • SP2D-LS atas   SPM-LS   tersebut   diterbitkan   paling   lambat   tanggal   28 Desember 2020 pada jam kerja;
      • dalam hal  KPPN  melakukan  penolakan  atas  pengajuan  data  kontrak  dan pengajuan SPM tersebut yang disebabkan karena  adanya  perbaikan  SPM dan/atau data kontrak dan/atau data supplier, Satker dapat mengajukan kembali perbaikan SPM dan/atau data kontrak dan/atau data supplier pada hari kerja berikutnya dan paling lambat tanggal 28 Desember 2020 pada jam kerja, dengan melampirkan bukti   pemberitahuan penolakan/pengembalian SPM dari KPPN;
      • asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan disampaikan ke KPPN pada jam kerja di hari yang sama dengan  waktu  pengiriman  SPM-LS  kontraktual  atas  beban  SBSN disertai fotokopi SPM berkenaan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
      • dalam hal BAST/BAPP dibuat tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 22 Desember 2020, pengajuan SPM-LS kontraktual atas beban SBSN tidak dilampiri dokumen asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan;
      • untuk mengakomodasi kebutuhan penyelesaian tuntutan/klaim Jaminan Bank, klausul dalam format Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran pada lampiran huruf E disesuaikan menjadi “Untuk keperluan pemberian Jaminan Bank ini beserta akibat yang timbul daripadanya, Bank memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah …”; dan
      • dalam hal nilai kontrak dan/atau nilai pekerjaan atas beban SBSN yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan yang BAST/BAPP-nya dibuat tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran digantikan dengan SPTJM.
   5. Penyetoran sisa dana UP/TUP di Rekening Bendahara Pengeluaran sesuai Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39 ayat (2) ke Kas Negara paling lambat tanggal 30 Desember 2020.
   6. Ringkasan penyesuaian pengaturan penerimaan negara dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2020 sesuai angka 1 s.d. 3 sebagai berikut:
      Penatausahaan penerimaan Negara

              Penatausahaan pengeluaran Negara

5. Ketentuan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2020 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan penyesuaian di atas.

Denpasar (11/10)

Pada program Dialog Interaktif RRI Pro 1 Denpasar yang dipandu oleh Ibu Indah Widyasari, hari ini tanggal 12 Oktober 2020 KPPN Denpasar membagikan informasi kepada warga Bali terkait Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada KPPN Denpasar.
KPPN Denpasar yang diwakili oleh Kepala Seksi MSKI Ibu Epsilon Noviastuti dan Duta PUG (Ibu Yetty Sukatmi, Bpk.Taufik Harry R) berusaha agar masyarakat memperoleh informasi bahwa saat ini unit kerja instansi pemerintah lebih khusus Ditjen Perbendaharaan, terus secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya dengan Implementasi PUG.
Pengarusutamaan gender hadir karena adanya kesenjangan gender yang dibentuk dari suatu konstruksi sosial budaya yang menetapkan peran dan status sebagai perempuan dan sebagai laki-laki yang menimbulkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender, antara lain: subordinasi, beban ganda, marjinalisasi, dan stereotype (pelabelan).
Tujuan pengarusutamaan gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mereka baik laki-laki dan perempuan memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan, serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Pada kesempatan ini Duta PUG KPPN Denpasar menjelaskan tahap-tahap penerapan pengarusutamaan gender pada KPPN Denpasar. Mulai dari Penerapan 7 Prasyarat PUG yakni Komitmen Pimpinan, Kerangka Kebijakan, Struktur dan Mekanisme, Sumber Daya, Data Pilah, Analisis dan Partisipasi. Masing masing prasyarat harus dijalankan secara konsisten, beriringan dan berkesinambungan. Setiap kebijakan yang akan dibuat untuk pengarusutamaan gender dilakukan berdasarkan data pilah sesuai kondisi Internal dan Eksternal KPPN Denpasar. Data pilah yang telah diolah, kemudian dilakukan analisa dengan metode Gender Analysis Pathways (GAP) dan Policy Outlook Planning. Hasil dari analisis tersebut adalah tabel hasil analisis dimana memuat kondisi PUG KPPN Denpasar di setiap bidang dengan mitigasi risiko, permasalahan yang ada, dan kebijakan serta alat ukur kebijakan yang dilakukan.

Pada intinya, KPPN Denpasar senantiasa melakukan perbaikan secara terus menerus dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Berkomitmen untuk menyebarluaskan semangat Implentasi PUG ke Stakeholder KPPN Denpasar serta kepada Masyarakat luas. Dimana seluruh rakyat Indonesia memiliki Hak terhadap akses untuk berkontribusi terhadap pembangunan dan memiliki hak yang sama untuk memperoleh atau menikmati hasil dari pembangunan nasional.