 |
|
Harmonisasi belanja pusat dan daerah diperlukan sebagai upaya sinergi kebijakan APBN di pusat dan daerah sejak tahap perencanaan. Di tengah dinamika kondisi global yang penuh ketidakpastian serta pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, ini menjadi tantangan berat yang harus dihadapi APBN tahun 2024. APBN tahun 2024 telah disusun dengan mewaspadai dinamika ketidakpastian global dan dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menangkal tantangan dan ancaman terhadap stabilitas. APBN juga didesain antisipatif, waspada terhadap potensi krisis, responsif, mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. APBN tahun 2024 juga harus dapat melindungi masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan dalam bentuk perlindungan sosial sehingga Indonesia dapat mengurangi kemiskinan. Ini termasuk kemiskinan ekstrem dimana untuk tahun 2024 ditargetkan dapat mendekati 0 persen. Upaya penguatan intervensi belanja di daerah akan terus dilakukan termasuk juga langkah monitoring. Akselerasi belanja negara harus dilakukan sejak awal tahun anggaran dan pencapaian output sesuai dengan target yang ditetapkan harus dikawal melalui beberapa strategi. Beberapa hal ini penting untuk diakselerasi seperti misalnya dalam hal peningkatan validitas data penerima bantuan sosial dan akselerasi penyaluran belanja bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak. Sebagaimana telah ditetapkan bahwa belanja bantuan sosial akan diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu sebagai upaya perlindungan Pemerintah terhadap mereka dari kemungkinan timbulnya risiko sosial, serta dalam upaya peningkatan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Validitas data penerima bantuan sosial ini diperlukan dalam rangka menjaga belanja Pemerintah tepat sasaran. Selain validitas penerima, akselerasi penyaluran juga sangat krusial dalam rangka agar daya beli masyarakat yang berhak tetap terjaga sepanjang tahun 2024. Upaya akselerasi dan peningkatan kualitas belanja juga bisa dilakukan berupa simplifikasi berbagai proses bisnis pengelolaan keuangan, meliputi modernisasi dan digitalisasi pelaksanaan anggaran Selanjutnya akan terus ditingkatkan dengan menciptakan ekosistem pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan keuangan dan kinerja yang terpadu. Dukungan penggunaan produk dalam negeri oleh Kementerian Keuangan juga perlu dilakukan. Caranya dengan melakukan pengawalan atas pencatatan informasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) atas belanja APBN tahun 2024. Selain itu perlu diupayakan agar fokus kinerja dapat dialihkan menuju pencapaian target kinerja kegiatan dan peningkatan kualitas belanja. Standar pengukurannya tidak terbatas hanya pada tingginya tingkat realisasi atau penyerapan APBN, tetapi juga ditunjukkan dengan kemampuan pencapaian target output dan outcome yang telah ditetapkan
Penulis : Indhira Widyawati Kepala Seksi Bank KPPN Jakarta VII Telah dimuat dalam harian Suara Merdeka tanggal 12 Juni 2024
|
