Kinerja Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Jaga Stabilitas Inflasi di Ketapang
KETAPANG, 30 September 2022 - KPPN Ketapang, bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Ketapang dan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Ketapang menyelenggarakan Media Briefing Kinerja Keuangan Pusat dan Daerah Wilayah Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara Bulan September 2022, dihadiri seluruh perwakilan perbankan se-Ketapang, perwakilan satuan kerja (Duta Satuan Kerja), dan media lokal.
Kepala KPPN Ketapang, Ismail, SST.AK, M.Comm, membuka media briefing sekaligus menyampaikan update kinerja belanja instansi pemerintah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Desa, Digipay, penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro (UMi). Lebih spesifik, Kepala KPPN Ketapang menyampaikan progress implementasi kebijakan fiskal terkait Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Inflasi Tahun Anggaran 2022, yakni kebijakan belanja wajib perlindungan sosial (2 persen dari Dana Transfer Umum) telah dilaksanakan Pemda Ketapang dan Pemda Kayong Utara, optimalisasi Belanja Tak Terduga, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Ketapang, yang diwakili oleh Asep Suhendar, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, menyampaikan kondisi pergerakan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat relative stabil. Secara umum pergerakan harga-harga komoditas pokok masyarakat fluktuatif namun relatif stabil terkendali bahkan beberapa komoditas pokok mengalami penurunan harga. Hal itu didukung lancarnya jalur pasokan baik melalui jalur laut (Pelabuhan) dan jalur darat serta perilaku pedagang besar dan distributor yang tidak melakukan penimbunan persediaan barang, dan tidak ada pembelian besar-besaran dari pembeli (panic buying). Pemda Ketapang sejauh ini telah mengerahkan program sembako murah dan pengadaan bantuan prasarana dagang untuk penjual seperti gerobak, dan belanja penanganan inflasi yang telah dialokasikan Pemerintah.
Kepala BPS Ketapang, Agus Hartanto, mengidentifikasi 2 hal komoditas yang rentan kenaikan harga BBM yaitu ongkos transportasi, pertama, komoditas yang didatangkan dari luar kabupaten, dan kedua, komoditas yang dipengaruhi oleh cuaca (sayuran). Di Ketapang, keberhasilan pengendalian strategi penanganan inflasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sudah sejalan antara lain mengawal jalur distribusi barang baik jalur udara, laut dan darat dan melakukan operasi pasar, disamping sinergi APBN dan APBD yang solid dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.
Di akhir acara, Kepala Bank Mandiri Cabang Ketapang Robby Wahyu Fahlevi, dan Bank Syariah Indonesia Cabang Ketapang, Denny Juraipanda Duostara melengkapi insight kondisi perekonomian dari perspektif implikasi kebijakan moneter yang berdampak pada daya beli masyarakat.
Kepala KPPN Ketapang menutup acara media briefing dengan menyampaikan komitmen KPPN Ketapang dalam melaksanakan pelayanan publik dengan bersih dan akuntabel melalui implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diimplementasikan mulai 2022.
#MediaBriefing
#keuangan
#ISO37001
#apbn
#apbd
#pers
KETAPANG, 30 September 2022 - KPPN Ketapang, bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Ketapang dan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Ketapang menyelenggarakan Media Briefing Kinerja Keuangan Pusat dan Daerah Wilayah Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara Bulan September 2022, dihadiri seluruh perwakilan perbankan se-Ketapang, perwakilan satuan kerja (Duta Satuan Kerja), dan media lokal.
Kepala KPPN Ketapang, Ismail, SST.AK, M.Comm, membuka media briefing sekaligus menyampaikan update kinerja belanja instansi pemerintah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Desa, Digipay, penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro (UMi). Lebih spesifik, Kepala KPPN Ketapang menyampaikan progress implementasi kebijakan fiskal terkait Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Inflasi Tahun Anggaran 2022, yakni kebijakan belanja wajib perlindungan sosial (2 persen dari Dana Transfer Umum) telah dilaksanakan Pemda Ketapang dan Pemda Kayong Utara, optimalisasi Belanja Tak Terduga, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Ketapang, yang diwakili oleh Asep Suhendar, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, menyampaikan kondisi pergerakan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat relative stabil. Secara umum pergerakan harga-harga komoditas pokok masyarakat fluktuatif namun relatif stabil terkendali bahkan beberapa komoditas pokok mengalami penurunan harga. Hal itu didukung lancarnya jalur pasokan baik melalui jalur laut (Pelabuhan) dan jalur darat serta perilaku pedagang besar dan distributor yang tidak melakukan penimbunan persediaan barang, dan tidak ada pembelian besar-besaran dari pembeli (panic buying). Pemda Ketapang sejauh ini telah mengerahkan program sembako murah dan pengadaan bantuan prasarana dagang untuk penjual seperti gerobak, dan belanja penanganan inflasi yang telah dialokasikan Pemerintah.
Kepala BPS Ketapang, Agus Hartanto, mengidentifikasi 2 hal komoditas yang rentan kenaikan harga BBM yaitu ongkos transportasi, pertama, komoditas yang didatangkan dari luar kabupaten, dan kedua, komoditas yang dipengaruhi oleh cuaca (sayuran). Di Ketapang, keberhasilan pengendalian strategi penanganan inflasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sudah sejalan antara lain mengawal jalur distribusi barang baik jalur udara, laut dan darat dan melakukan operasi pasar, disamping sinergi APBN dan APBD yang solid dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.
Di akhir acara, Kepala Bank Mandiri Cabang Ketapang Robby Wahyu Fahlevi, dan Bank Syariah Indonesia Cabang Ketapang, Denny Juraipanda Duostara melengkapi insight kondisi perekonomian dari perspektif implikasi kebijakan moneter yang berdampak pada daya beli masyarakat.
Kepala KPPN Ketapang menutup acara media briefing dengan menyampaikan komitmen KPPN Ketapang dalam melaksanakan pelayanan publik dengan bersih dan akuntabel melalui implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diimplementasikan mulai 2022.
#MediaBriefing
#keuangan
#ISO37001
#apbn
#apbd
#pers
