Kinerja Belanja Pemerintah Pusat
- Realisasi belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga mencapai 52,40% atau lebih tinggi secara yoy dibandingkan Juli 2021 yaitu 51,74%, dan lebih tinggi dari rata-rata belanja Satuan Kerja se-Prov. Kalbar yang sebesar 45,58%.
- Hasil output strategis yang dihasilkan turut mendorong peningkatan kualitas kesejahteraan antara lain:
- pengadaan komputer pada Lab Komputer dan peraga pendukung pembelajaran Politeknik Negeri Ketapang;
- pembangunan asrama siswa/i MAN 1 Ketapang;
- pembangunan gedung PLHUT (Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu);
- pemeliharaan runway Bandara Rahadi Oesman;
- digitalisasi dokumen warkah tanah; dan
- penambahan fasilitas objek wisata Lubuk Baji.
Kinerja Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
- Penyaluran DAK Fisik hingga Juli 2022 telah disalurkan Rp53,14 M atau 20,45% dari pagu, untuk kemanfaatan masyarakat berupa antara lain:
- peningkatan kapasitas struktur jalan kabupaten (di wilayah Tanjung Pura, Sandai, dan Penyiuran);
- pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas serta fasilitas penunjang pendidikan di SD, SMP, dan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar);
- perluasan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) jaringan perpipaan, pembangunan dan rehabilitasi irigasi;
- pembangunan tangki septik;
- pengadaan antropometri untuk penurunan stunting; dan
- peningkatan kolam BBI (Balai Benih Ikan) Sandai.
- Penyaluran DAK Non Fisik berupa Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BOP PAUD (Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini), dan BOP Pendidikan Kesetaraan yang telah disalurkan sejumlah Rp82,58 M (64,03% dari pagu) turut menunjang peningkatan kualitas pendidikan masyarakat antara lain:
- mendanai operasional 3.168 satuan pendidikan di Kab. Ketapang & Kayong Utara; dan
- mendanai 332.940 siswa.
- Dana Desa telah disalurkan Rp170,07 M (59,48%) untuk 253 desa di Kab. Ketapang dan 43 desa di Kab. Kayong Utara. Kemanfaatan Dana Desa turut memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan melalui antara lain:
- pembentukan, pengembangan, serta revitalisasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan BUMDesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama);
- penyediaan listrik desa;
- pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/ BUMDesma;
- pemetaan potensi dan sumber daya, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- pengembangan desa wisata;
- penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa.
Proyeksi Kinerja Belanja Pemerintah Pusat, DAK Fisik, dan Dana Desa Triwulan III 2022
Belanja Pemerintah Pusat pada triwulan III 2022 diproyeksikan mencapai 70 s.d. 75 persen dari total alokasi dana untuk seluruh kegiatan strategis tugas dan fungsi unit instansi.
DAK Fisik pada triwulan III 2022 diproyeksikan terdapat penyaluran untuk:
- Pembangunan/Perbaikan fasilitas pendidikan;
- Pengadaaan berbagai alat kesehatan;
- Pembangunan puskesmas dan laboratorium daerah;
- Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan;
- Pengembangan Jaringan Distribusi Air bersih;
- Perbaikan jaringan irigasi;
- Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya.
DAK Non Fisik pada triwulan III 2022 diproyeksikan terdapat penyaluran BOS/BOP untuk:
- Pengembangan Perpustakaan;
- Membantu kagiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Honorer;
- Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah;
- Penyediaan Buku Pembelajaran;
- Penyediaan alat multimedia.
Dana Desa pada triwulan III 2022 diproyeksikan masih dilanjutkan penyaluran untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, seperti:
- Pengembangan ekonomi usaha produktif;
- penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting; dan
- BLT Desa
#kayongutara
#ketapang
#UangKita
#kinerja
#APBN
#kppn