Sesuai dengan PMK No.262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, KPPN memiliki fungsi penyelenggaraan pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management/CRM). Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal pada KPPN Kupang.

Sejalan dengan hal tersebut, menjelang berakhirnya bulan April ini, Seksi MSKI KPPN Kupang melaksanakan fungsi dan layanan CRM dimaksud baik secara fisik maupun daring dan dengan sinergi internal dan eksternal, khususnya untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran satker.

Libur Idul Fitri telah usai, pegawai KPPN Kupang melaksanakan pekerjaan dan pelayanan seperti biasa. Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, para pegawai harus mengimplementasikan salah satu nilai Kementerian Keuangan, Integritas.

Berikut perilaku yang sesuai dengan nilai integritas dimaksud.

Salah satu layanan KPPN Kupang adalah pemrosesan pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP). Berikut informasi terkait SKPP untuk menjadi perhatian.

Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Kementerian/Lembaga (K/L) merupakan implementasi dari Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang bersifat mandatori di mana K/L berkewajiban melaksanakan PUG dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dengan mempertimbangkan dan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan sebagai perempuan
dan sebagai laki-laki ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Di samping itu, Inpres tersebut mengamanatkan agar suatu penyusunan kebijakan dapat mempertimbangkan aspek gender sehingga diperlukan dukungan pejabat/pimpinan terkait.

Sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, KPPN Kupang juga melaksanakan tujuh prasyarat implementasi PUG. Berikut implementasi PUG pada KPPN Kupang.