Jakarta, 27/11/2025 Kemenkeu - Perekonomian Indonesia mencatatkan kinerja yang positif dengan pertumbuhan 5,04% pada Triwulan III 2025, berkat dukungan dari berbagai sektor ekonomi. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari optimisme masyarakat yang semakin meningkat serta kebijakan ekonomi yang proaktif dari pemerintah. Stimulus ekonomi yang diberikan juga memberikan dampak signifikan, baik untuk konsumsi rumah tangga, sektor manufaktur, hingga keyakinan terhadap perekonomian masa depan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudi Sadewa pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI, pada Kamis (27/11) di Jakarta.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) meraih Penghargaan Employee Advocacy (EA) Champions sebagai unit eselon I dengan tingkat partisipasi teraktif dalam program EA Kementerian Keuangan 2025. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Heru Pambudi kepada Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Arif Wibawa dalam rangkaian pembukaan kegiatan Pengembangan Kapasitas Pengelola Kehumasan Kementerian Keuangan 2025 di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, Jakarta, Rabu (19/11).

Musi Rawas, 29 Oktober 2025
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Linggau melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pejabat Perbendaharaan serta Asistensi Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Digipay pada satuan kerja mitra lingkup Kabupaten Musi Rawas. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas, yang sekaligus menjadi tuan rumah penyelenggaraan acara tersebut.

Jakarta, 20/10/2025 Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang juga menjabat sebagai Bendahara Umum Negara, menerima penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,255 triliun dalam kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO). Penyerahan tersebut dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI pada Senin (20/10). Total kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini mencapai Rp17 triliun.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Linggau, Isnain Fikriansyah menyampaikan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lingkup wilayah kerjanya hingga akhir Triwulan III Tahun Anggaran 2025 pada Rabu, 15 Oktober 2025.

Jakarta, 23/9/2025 Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menyampaikan realisasi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Agustus 2025 tercatat sebesar Rp425,7 triliun atau 69,1 persen dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp662,0 triliun. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan dinilai terkendali dan tetap antisipatif di tengah dinamika pasar keuangan global. 

Jakarta, 23/9/2025 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada 3 (tiga) pilar utama yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis. Hal ini ia uangkapkan saat memberikan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU APBN 2026 pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/9), di Jakarta.

Jakarta, 2/9/2025 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa belanja negara melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD) menjadi instrumen strategis untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat sekaligus mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam rangka peningkatkan sinergi dan kualitas layanan kepada mitra kerja melalui pelibatan aktif publik (meaningfull participation) dalam penyusunan serta penyempurnaan Standar Pelayanan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Linggau menyelenggarakan Kegiatan Forum Konsultasi (FKP) pada hari Rabu, 27 Agustus 2025.

Jakarta, 22/8/2025 Kemenkeu - Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK, pada Jumat (22/8), berhasil menyepakati beberapa asumsi dasar ekonomi makro untuk RAPBN Tahun Anggaran 2026.