Jakarta, 23/9/2025 Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menyampaikan realisasi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Agustus 2025 tercatat sebesar Rp425,7 triliun atau 69,1 persen dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp662,0 triliun. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan dinilai terkendali dan tetap antisipatif di tengah dinamika pasar keuangan global. 

Jakarta, 23/9/2025 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada 3 (tiga) pilar utama yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis. Hal ini ia uangkapkan saat memberikan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU APBN 2026 pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/9), di Jakarta.

Jakarta, 2/9/2025 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa belanja negara melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD) menjadi instrumen strategis untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat sekaligus mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam rangka peningkatkan sinergi dan kualitas layanan kepada mitra kerja melalui pelibatan aktif publik (meaningfull participation) dalam penyusunan serta penyempurnaan Standar Pelayanan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Linggau menyelenggarakan Kegiatan Forum Konsultasi (FKP) pada hari Rabu, 27 Agustus 2025.

Jakarta, 22/8/2025 Kemenkeu - Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK, pada Jumat (22/8), berhasil menyepakati beberapa asumsi dasar ekonomi makro untuk RAPBN Tahun Anggaran 2026. 

Mewujudkan penguatan Kolaborasi Budaya dan Sistem Kemenkeu Satu, KPPN Lubuk Linggau bersinergi dengan KPKNL Lahat dan KPP Pratama Lubuk Linggau dalam gelaran Launching Layanan Bersama Kemenkeu Satu pada Selasa lalu (15/08) di Aula KPPN Lubuk Linggau.

Stunting masih menjadi masalah kesehatan yang menjadi perhatian di Indonesia. Bahkan, Pemerintah RI mencanangkan Program Percepatan Penanganan Stunting sebagai salah satu program prioritas dengan target prevalensi stunting di tahun 2023 nanti sebesar 14%.

Memperkuat peran sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah serta wujud partisipasi konkret dalam penanganan stunting di wilayah Lubuklinggau dan sekitarnya, pada rabu (26/7) Kepala KPPN Lubuk Linggau, Purwo Widiarto mewakili institusi KPPN Lubuk Linggau yang dengan fasilitasi Kanwil DJPB Prov. Sumatera Selatan telah ditetapkan sebelumnya oleh BKKBN Prov. Sumatera Selatan, dikukuhkan statusnya sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di wilayah Kota Lubuklinggau untuk tahun 2023 ini.

Mewakili Kepala Kanwil DJPB Prov. Sumatera Selatan, Kepala KPPN Lubuk Linggau Purwo Widiarto kembali manjadi narasumber bersama Direktur Pelayanan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP, dan legislator Komisi XI DPR RI dalam kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023 yang kali ini berlokasi di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Guna menjaga akurasi dan konsistensi pelaksanaan APBN agar tidak melebihi batas deviasi 5%, KPPN Lubuk Linggau mengadakan Asistensi Pemutakhiran Hal. III DIPA periode Triwulan II Tahun 2023.