Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan momen dirinya menghadiri rangkaian Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20. Ia menghadiri dua sesi utamanya yang membahas hambatan pembangunan di Kawasan Afrika dan pembiayaan berkelanjutan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar pertemuan bilateral bersama Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi, Mohammed Al-Jadaan di sela agenda G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting di Afrika Selatan, Jumat, 18 Juli 2025.
Jakarta, 9/7/2025 Kemenkeu - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga Semester I tahun 2025 mencapai Rp400,6 triliun atau 43,5% dari pagu APBN 2025 sebesar Rp919,8 triliun. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini terungkap pada Rapat Kerja (Raker) Komite IV Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, pada Rabu (9/7) di Ruang Rapat Kantor DPD RI Jakarta.
Pemerintah dan DPR Lanjutkan Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2024
Jakarta, 08/07/2025 Kemenkeu – Dalam Rapat Paripurna DPR ke-23 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 pada Selasa (08/07), delapan fraksi yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Demokrat, menyatakan menerima dan memberikan persetujuan untuk Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2APBN) Tahun Anggaran 2024 dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Jakarta, 04/07/2025 Kemenkeu – Seiring dengan berakhirnya Triwulan II-2025, sejumlah indikator global menunjukkan aktivitas manufaktur di dunia mengalami pelemahan. Hal ini dijelaskan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta pada Kamis (04/07).
PALEMBANG-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 Bank Sumsel Babel, yang diselenggarakan di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel, Jakabaring, Palembang, Kamis (19/6/2025).
Jakarta, 20/6/2025 Kemenkeu — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kepada jajaran pejabat baru yang dilantik untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan negara. Pada acara Pelantikan Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan, pada Jumat (20/6) di Jakarta, Menkeu menegaskan bahwa kepemimpinan yang kuat di level menengah, terutama pejabat eselon III, IV, dan fungsional, memiliki peran krusial dalam menentukan kemajuan Indonesia.
Jakarta, 20/6/2025 Kemenkeu — Realisasi penerimaan pajak bruto bulan Mei 2025 terus melanjutkan kinerja positif sejak Maret 2025. Hingga akhir Mei 2025, realisasi penerimaan pajak bruto mencapai Rp895,77 triliun, sedangkan realisasi pajak neto tercatat sebesar Rp683,26 triliun atau 31,2% dari target tahun ini.
Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mewujudkan program-program prioritas Asta Cita yang dalam pelaksanaannya memerlukan keuangan negara, sehingga keuangan negara harus senantiasa dikelola dengan baik agar mampu menjadi instrumen penting dalam mendukung tujuan nasional. Kementerian Keuangan bertugas untuk memastikan bahwa seluruh rupiah yang dikumpulkan dan dibelanjakan dikelola untuk kemakmuran masyarakat demi mencapai keadilan dan kemakmuran bagi Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melantik para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di Lingkungan Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (03/06).
Jakarta, 13/6/2025 Kemenkeu – Menteri Keuangan hari ini melantik 139 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan. Para pejabat yang dilantik tersebar di 13 unit Eselon I, unit non-eselon, serta Badan Layanan Umum.



