Pada Jumat lalu (16/06), KPPN Lubuk Linggau menyelenggarakan "Focus Group Discussion Data Analytics : Inflasi" dengan mengundang Statistisi Ahli Muda dari Satker Mitra KPPN, yaitu BPS Kota Lubuk Linggau, yang merupakan collecting agent data-data terkait inflasi di wilayah Lubuklinggau dan sekitarnya.

Sebagai bentuk koordinasi dan asistensi dalam rangka Migrasi Aplikasi Gaji Modul Satker Berbasis Web, KPPN Lubuk Linggau menyelenggarakan Sosialisasi Migrasi GPP Desktop ke Gaji Web pada Kamis (16/06) di Ruang Rapat KPPN Lubuk Linggau.

Dua tahun sudah berlalu sejak KPPN Lubuk Linggau dianugerahi sebagai Unit Kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari KemenPAN-RB, yang menjadikannya sebagai instansi satu-satunya yang berpredikat WBBM di wilayah LIMATARA. Sejak saat itu pula, KPPN Lubuk Linggau terus berupaya menjadi unit kerja yang lebih baik, bersih, akuntabel, bebas dari korupsi, dan senantiasa menghadirkan pelayanan prima, serta menularkan virus-virus integritas kepada seluruh instansi di wilayah Lubuklinggau dan sekitarnya dengan tajuk "Island of Integrity".

Selasa (06/06) KPPN Lubuk Linggau bersama BPKAD Kab. Musi Rawas melakukan rekonsiliasi Data setoran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), yaitu Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penyebarluasan Island of Integrity harus senantiasa digalakkan. Pelaksanaannya tidak semata-mata sebagai penggugur kewajiban, melainkan demi tercapainya pelayanan publik yang efisien bebas dari korupsi.

Piloting Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi Tahap I telah dilaksanakan.

Sejak Tahun 2021, Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di wilayah LIMATARA (Lubuklinggau, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara) terus menunjukkan sinyal percepatan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara merilis kinerja APBN di wilayah Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Limatara) untuk periode sampai dengan 15 Maret 2023 pada 29/03/2023.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran merupakan Tugas yang melekat pada KPPN selaku Kuasa BUN Penyalur APBN di Daerah. 

Terus berbenah mengikuti perkembangan di era digitalisasi, kini tengah dilaksanakan Implementasi Pembuatan Kode Billing Secara Otomatis untuk Setoran Dana Perhitungan Fihak ketiga (PFK) oleh Pemda pada Treasury billiing System (TBS).