Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran merupakan Tugas yang melekat pada KPPN selaku Kuasa BUN Penyalur APBN di Daerah. 

Terus berbenah mengikuti perkembangan di era digitalisasi, kini tengah dilaksanakan Implementasi Pembuatan Kode Billing Secara Otomatis untuk Setoran Dana Perhitungan Fihak ketiga (PFK) oleh Pemda pada Treasury billiing System (TBS).

Pada Jumat (10/03), KaKanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Selatan, Lydia K. Christyana, berkunjung ke KPPN Lubuk Linggau untuk memberikan pengarahan dan berdialog dengan para pegawai KPPN.

Pertemuan ini membahas berbagai upaya yang perlu dan harus dilakukan untuk mewujudkan ekosistem pembayaran digital untuk belanja pemerintah pada satker-satker di wilayah Lubuklinggau dan sekitarnya.

Pada sesi pembahasan dikupas mengenai berbagai indikator keekonomian daerah, seperti PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemiskinan, dan Rasio Gini yang merupakan indikator utama yang lazimnya menjadi fokus analisis secara statistik untuk melihat potret perekonomian dan masyarakat suatu daerah.

Seperti yang #dulur070 tau, KPPN Lubuk Linggau telah memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Tahun 2019 dan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2021.

Satu dekade telah berlalu sejak PMK 190/PMK.05/2012 yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN pertama kali diberlakukan.

Kegiatan yang menargetkan Perangkat Desa Pengelola Dana Desa ini dilaksanakan pada 6 Februari 2023 di Kabupaten Musi Rawas Utara, setelah sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas (25/01).

Pada Selasa (15/11), Tim dari Seksi PDMS KPPN Lubuk Linggau menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran bulan November 2022.

Kemenkeu Satu, Kemenkeu Tepercaya ☝️?
Dirgahayu Ke-76 Kementerian Keuangan!