Pertemuan ini membahas berbagai upaya yang perlu dan harus dilakukan untuk mewujudkan ekosistem pembayaran digital untuk belanja pemerintah pada satker-satker di wilayah Lubuklinggau dan sekitarnya.

Pada sesi pembahasan dikupas mengenai berbagai indikator keekonomian daerah, seperti PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemiskinan, dan Rasio Gini yang merupakan indikator utama yang lazimnya menjadi fokus analisis secara statistik untuk melihat potret perekonomian dan masyarakat suatu daerah.

Seperti yang #dulur070 tau, KPPN Lubuk Linggau telah memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Tahun 2019 dan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2021.

Satu dekade telah berlalu sejak PMK 190/PMK.05/2012 yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN pertama kali diberlakukan.

Kegiatan yang menargetkan Perangkat Desa Pengelola Dana Desa ini dilaksanakan pada 6 Februari 2023 di Kabupaten Musi Rawas Utara, setelah sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas (25/01).

Pada Selasa (15/11), Tim dari Seksi PDMS KPPN Lubuk Linggau menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran bulan November 2022.

Kemenkeu Satu, Kemenkeu Tepercaya ☝️?
Dirgahayu Ke-76 Kementerian Keuangan!

Memasuki triwulan terakhir di Tahun Anggaran 2022 yang merupakan titik waktu krusial dalam satu siklus APBN, khususnya Pelaksanaan Anggaran.

Skema KUR dan UMi merupakan bentuk riil bantuan pemerintah bagi UKM khususnya dalam perspektif alternative sumber dana permodalan yang aman dan tidak memberatkan.

KPPN Lubuk Linggau melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Bank/Pos Persepsi Triwulan III 2022 kepada Bank/Pos Persepsi di wilayah Lubuklinggau dan sekitarnya (sampling).