Jakarta, 20/6/2025 Kemenkeu — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kepada jajaran pejabat baru yang dilantik untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan negara. Pada acara Pelantikan Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan, pada Jumat (20/6) di Jakarta, Menkeu menegaskan bahwa kepemimpinan yang kuat di level menengah, terutama pejabat eselon III, IV, dan fungsional, memiliki peran krusial dalam menentukan kemajuan Indonesia.

Jakarta, 20/6/2025 Kemenkeu — Realisasi penerimaan pajak bruto bulan Mei 2025 terus melanjutkan kinerja positif sejak Maret 2025. Hingga akhir Mei 2025, realisasi penerimaan pajak bruto mencapai Rp895,77 triliun, sedangkan realisasi pajak neto tercatat sebesar Rp683,26 triliun atau 31,2% dari target tahun ini.

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mewujudkan program-program prioritas Asta Cita yang dalam pelaksanaannya memerlukan keuangan negara, sehingga keuangan negara harus senantiasa dikelola dengan baik agar mampu menjadi instrumen penting dalam mendukung tujuan nasional. Kementerian Keuangan bertugas untuk memastikan bahwa seluruh rupiah yang dikumpulkan dan dibelanjakan dikelola untuk kemakmuran masyarakat demi mencapai keadilan dan kemakmuran bagi Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melantik para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di Lingkungan Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (03/06).

Jakarta, 13/6/2025 Kemenkeu – Menteri Keuangan hari ini melantik 139 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan. Para pejabat yang dilantik tersebar di 13 unit Eselon I, unit non-eselon, serta Badan Layanan Umum.

Mewujudkan penguatan Kolaborasi Budaya dan Sistem Kemenkeu Satu, KPPN Lubuk Linggau bersinergi dengan KPKNL Lahat dan KPP Pratama Lubuk Linggau dalam gelaran Launching Layanan Bersama Kemenkeu Satu pada Selasa lalu (15/08) di Aula KPPN Lubuk Linggau.

Stunting masih menjadi masalah kesehatan yang menjadi perhatian di Indonesia. Bahkan, Pemerintah RI mencanangkan Program Percepatan Penanganan Stunting sebagai salah satu program prioritas dengan target prevalensi stunting di tahun 2023 nanti sebesar 14%.

Memperkuat peran sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah serta wujud partisipasi konkret dalam penanganan stunting di wilayah Lubuklinggau dan sekitarnya, pada rabu (26/7) Kepala KPPN Lubuk Linggau, Purwo Widiarto mewakili institusi KPPN Lubuk Linggau yang dengan fasilitasi Kanwil DJPB Prov. Sumatera Selatan telah ditetapkan sebelumnya oleh BKKBN Prov. Sumatera Selatan, dikukuhkan statusnya sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di wilayah Kota Lubuklinggau untuk tahun 2023 ini.

Mewakili Kepala Kanwil DJPB Prov. Sumatera Selatan, Kepala KPPN Lubuk Linggau Purwo Widiarto kembali manjadi narasumber bersama Direktur Pelayanan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP, dan legislator Komisi XI DPR RI dalam kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023 yang kali ini berlokasi di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Guna menjaga akurasi dan konsistensi pelaksanaan APBN agar tidak melebihi batas deviasi 5%, KPPN Lubuk Linggau mengadakan Asistensi Pemutakhiran Hal. III DIPA periode Triwulan II Tahun 2023.

Jumat lalu (23/06), KPPN Lubuk Linggau mengundang Para Pejabat Fungsional Perbendaharaan Satker Mitra KPPN dalam rangka Bimbingan Teknis dan Asistensi Perekaman Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Jabatan Fungsional (JF) Perbendaharaan pada Modul SKP Aplikasi e-Jafung.