Penyebarluasan Island of Integrity harus senantiasa digalakkan. Pelaksanaannya tidak semata-mata sebagai penggugur kewajiban, melainkan demi tercapainya pelayanan publik yang efisien bebas dari korupsi.

Piloting Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi Tahap I telah dilaksanakan.

Sejak Tahun 2021, Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di wilayah LIMATARA (Lubuklinggau, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara) terus menunjukkan sinyal percepatan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara merilis kinerja APBN di wilayah Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Limatara) untuk periode sampai dengan 15 Maret 2023 pada 29/03/2023.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran merupakan Tugas yang melekat pada KPPN selaku Kuasa BUN Penyalur APBN di Daerah. 

Terus berbenah mengikuti perkembangan di era digitalisasi, kini tengah dilaksanakan Implementasi Pembuatan Kode Billing Secara Otomatis untuk Setoran Dana Perhitungan Fihak ketiga (PFK) oleh Pemda pada Treasury billiing System (TBS).

Pada Jumat (10/03), KaKanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Selatan, Lydia K. Christyana, berkunjung ke KPPN Lubuk Linggau untuk memberikan pengarahan dan berdialog dengan para pegawai KPPN.

Pertemuan ini membahas berbagai upaya yang perlu dan harus dilakukan untuk mewujudkan ekosistem pembayaran digital untuk belanja pemerintah pada satker-satker di wilayah Lubuklinggau dan sekitarnya.

Pada sesi pembahasan dikupas mengenai berbagai indikator keekonomian daerah, seperti PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemiskinan, dan Rasio Gini yang merupakan indikator utama yang lazimnya menjadi fokus analisis secara statistik untuk melihat potret perekonomian dan masyarakat suatu daerah.

Seperti yang #dulur070 tau, KPPN Lubuk Linggau telah memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Tahun 2019 dan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2021.