Mewakili Kepala Kanwil DJPB Prov. Sumatera Selatan, Kepala KPPN Lubuk Linggau Purwo Widiarto kembali manjadi narasumber bersama Direktur Pelayanan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP, dan legislator Komisi XI DPR RI dalam kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023 yang kali ini berlokasi di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Guna menjaga akurasi dan konsistensi pelaksanaan APBN agar tidak melebihi batas deviasi 5%, KPPN Lubuk Linggau mengadakan Asistensi Pemutakhiran Hal. III DIPA periode Triwulan II Tahun 2023.

Jumat lalu (23/06), KPPN Lubuk Linggau mengundang Para Pejabat Fungsional Perbendaharaan Satker Mitra KPPN dalam rangka Bimbingan Teknis dan Asistensi Perekaman Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Jabatan Fungsional (JF) Perbendaharaan pada Modul SKP Aplikasi e-Jafung.

Pada Jumat lalu (16/06), KPPN Lubuk Linggau menyelenggarakan "Focus Group Discussion Data Analytics : Inflasi" dengan mengundang Statistisi Ahli Muda dari Satker Mitra KPPN, yaitu BPS Kota Lubuk Linggau, yang merupakan collecting agent data-data terkait inflasi di wilayah Lubuklinggau dan sekitarnya.

Sebagai bentuk koordinasi dan asistensi dalam rangka Migrasi Aplikasi Gaji Modul Satker Berbasis Web, KPPN Lubuk Linggau menyelenggarakan Sosialisasi Migrasi GPP Desktop ke Gaji Web pada Kamis (16/06) di Ruang Rapat KPPN Lubuk Linggau.

Dua tahun sudah berlalu sejak KPPN Lubuk Linggau dianugerahi sebagai Unit Kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari KemenPAN-RB, yang menjadikannya sebagai instansi satu-satunya yang berpredikat WBBM di wilayah LIMATARA. Sejak saat itu pula, KPPN Lubuk Linggau terus berupaya menjadi unit kerja yang lebih baik, bersih, akuntabel, bebas dari korupsi, dan senantiasa menghadirkan pelayanan prima, serta menularkan virus-virus integritas kepada seluruh instansi di wilayah Lubuklinggau dan sekitarnya dengan tajuk "Island of Integrity".

Selasa (06/06) KPPN Lubuk Linggau bersama BPKAD Kab. Musi Rawas melakukan rekonsiliasi Data setoran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), yaitu Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penyebarluasan Island of Integrity harus senantiasa digalakkan. Pelaksanaannya tidak semata-mata sebagai penggugur kewajiban, melainkan demi tercapainya pelayanan publik yang efisien bebas dari korupsi.

Piloting Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi Tahap I telah dilaksanakan.

Sejak Tahun 2021, Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di wilayah LIMATARA (Lubuklinggau, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara) terus menunjukkan sinyal percepatan.