Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pemerintah untuk mengadopsi berbagai inovasi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Salah satu inisiatif signifikan dalam bidang ini adalah implementasi Platform Pembayaran Pemerintah (PPP), yang dirancang untuk memfasilitasi pembayaran belanja operasional antara pemerintah dan mitra strategis seperti PLN dan Telkom. Transformasi ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat proses pembayaran, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel dan efisien.

Kementerian Keuangan, sebagai otoritas utama dalam pengelolaan keuangan negara, telah merespons kebutuhan tersebut dengan menerapkan PPP sebagai solusi digital untuk pembayaran operasional rutin. Sistem ini memungkinkan proses pembayaran dilakukan secara end-to-end, mulai dari pengajuan tagihan oleh penyedia layanan hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), semua dalam satu platform yang terintegrasi.

Implementasi kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Namun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang bertugas untuk memastikan bahwa kenaikan gaji akan segera dilaksanakan dan dibayarkan.

Kementerian Keuangan memastikan bahwa kesejahteraan ASN akan terjaga dengan pencairan gaji setiap bulan, Kemenkeu mengonfirmasikan bahwa kenaikan gaji ASN sebesar 8 persen yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2023 berlaku sejak 1 Januari 2024.

Manna, 12 Desember 2023

KPPN Manna mengadakan sosialisasi Antikorupsi dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023. Sosialisasi Antikorupsi pada KPPN Manna mengambil tema tentang Gratifikasi. Kepala KPPN Manna, Joko Prayitno sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Pembahasan dimulai dengan pengertian gratifikasi, kewajiban pegawai/ penyelenggaran negara, kategori gratifikasi sampai dengan sanksi atas penerimaan gratifikasi. Selain itu, Kepala KPPN Manna juga menyampaikan terkait saluran pengaduan dan saluran keterbukaan informasi publik. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan setiap stakeholder dapat melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh pegawai KPPN Manna.

Kegiatan Antikorupsi ini sebagai upaya kampanye bersama untuk mengajak keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia

Selamat memperingati HAKORDIA 2023!
“Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju”

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi 3 fungsi yaitu APBN sebagai shock absorber (fungsi stabilisasi), APBN sebagai agen pembangunan (fungsi alokasi), dan APBN sebagai solusi kesejahteraan rakyat (fungsi distribusi). Melalui fungsi stabilisasi APBN adalah sebagai shock absorber dalam menjaga keseimbangan ekonomi domestik, melindungi masyarakat serta mendukung pemulihan ekonomi. Pengendalian inflasi di tingkat daerah adalah tindakan pemerintah atau otoritas kebijakan ekonomi di tingkat lokal atau regional untuk mengelola laju inflasi, yang merupakan peningkatan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa.

PNBP mempunyai peranan penting dalam menjaga defisit APBN agar tidak semakin melebar. Selain itu, PNBP juga terdapat kontribusi terhadap belanja negara melalui izin penggunaan, terutama PNBP di Kementerian/Lembaga. Hal ini kembali memberikan nilai tambah bagi peran PNBP dalam ikut serta memulihkan ekonomi dengan eksekusi belanja dari izin penggunaan. Oleh karena itu, PNBP dapat berkontribusi bagi sisi penerimaan negara dalam rangka menjaga defisit APBN dan sekaligus ikut serta menggerakkan perekonomian dari eksekusi belanja Negara melalui izin penggunaan. Peran strategis PNBP tersebut harus dapat dioptimalkan agar proses pemulihan ekonomi saat ini dapat terbantu.

KPPN Manna Mengadakan Kunjungan Kerja ke Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan

Manna, 06 Desember 2023

Rombongan KPPN Manna yang dipimpin oleh Lukman Harun selaku Kepala Seksi PDMS melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Kunjungan kerja tersebut didampingi oleh Kepala Seksi Bank dan Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal dan diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, Nurul Hidayah, S.H., M.H di ruangan kerja Kajari Bengkulu Selatan