Oleh: Eko Yudhyanto Kepala Seksi Bank KPPN Manna
Selasa tanggal 24 September 2024, Kanwil DJPB Prov. Bengkulu dan KPPN Manna melakukan asistensi pembinaan BLUD ke RSUD Hasanuddin Damrah. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kasi Pelaksanaan Anggaran IIB. Sementara itu, dari pihak RSUD dipimpin langsung oleh Direktur RSUD Hasanuddin Damrah. Dalam paparannya, Tim Kanwil DJPb Prov. Bengkulu menjelaskan bahwa BLU/BLUD merupakan agen pemerintah untuk memberikan layanan yang available, affordable dan sustainable dalam rangka mendukung terwujudnya kecerdasan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa fleksibilitas dan kreatifitas yang diberikan kepada BLU/BLUD diantaranya pendapatan dapat langsung digunakan, belanja fleksibel, investasi jangka pendek, optimalisasi aset dan idle cash maupun penetapan remunerasi dan penetapan tarif. Namun, pengelolaan BLU/BLUD harus tetap menjaga governancenya.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pemerintah untuk mengadopsi berbagai inovasi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Salah satu inisiatif signifikan dalam bidang ini adalah implementasi Platform Pembayaran Pemerintah (PPP), yang dirancang untuk memfasilitasi pembayaran belanja operasional antara pemerintah dan mitra strategis seperti PLN dan Telkom. Transformasi ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat proses pembayaran, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel dan efisien.

Kementerian Keuangan, sebagai otoritas utama dalam pengelolaan keuangan negara, telah merespons kebutuhan tersebut dengan menerapkan PPP sebagai solusi digital untuk pembayaran operasional rutin. Sistem ini memungkinkan proses pembayaran dilakukan secara end-to-end, mulai dari pengajuan tagihan oleh penyedia layanan hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), semua dalam satu platform yang terintegrasi.

Implementasi kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Namun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang bertugas untuk memastikan bahwa kenaikan gaji akan segera dilaksanakan dan dibayarkan.

Kementerian Keuangan memastikan bahwa kesejahteraan ASN akan terjaga dengan pencairan gaji setiap bulan, Kemenkeu mengonfirmasikan bahwa kenaikan gaji ASN sebesar 8 persen yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2023 berlaku sejak 1 Januari 2024.

Grand Design Unit Kepatuhan Internal (UKI) merupakan inisiatif strategis yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk memperkuat integritas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas di lingkungan internal. Grand Design ini bertujuan untuk merespons kebutuhan organisasi yang terus berkembang dengan memfokuskan pada tiga dimensi utama: penguatan organisasi, penajaman tugas dan fungsi, serta penguatan sumber daya manusia (SDM). Melalui pendekatan ini, DJPb berharap dapat membangun sistem kepatuhan internal yang lebih independen, minim intervensi, dan berorientasi pada pencegahan pelanggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi 3 fungsi yaitu APBN sebagai shock absorber (fungsi stabilisasi), APBN sebagai agen pembangunan (fungsi alokasi), dan APBN sebagai solusi kesejahteraan rakyat (fungsi distribusi). Melalui fungsi stabilisasi APBN adalah sebagai shock absorber dalam menjaga keseimbangan ekonomi domestik, melindungi masyarakat serta mendukung pemulihan ekonomi. Pengendalian inflasi di tingkat daerah adalah tindakan pemerintah atau otoritas kebijakan ekonomi di tingkat lokal atau regional untuk mengelola laju inflasi, yang merupakan peningkatan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa.

PNBP mempunyai peranan penting dalam menjaga defisit APBN agar tidak semakin melebar. Selain itu, PNBP juga terdapat kontribusi terhadap belanja negara melalui izin penggunaan, terutama PNBP di Kementerian/Lembaga. Hal ini kembali memberikan nilai tambah bagi peran PNBP dalam ikut serta memulihkan ekonomi dengan eksekusi belanja dari izin penggunaan. Oleh karena itu, PNBP dapat berkontribusi bagi sisi penerimaan negara dalam rangka menjaga defisit APBN dan sekaligus ikut serta menggerakkan perekonomian dari eksekusi belanja Negara melalui izin penggunaan. Peran strategis PNBP tersebut harus dapat dioptimalkan agar proses pemulihan ekonomi saat ini dapat terbantu.