Sebagai upaya mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran untuk pembayaran penghasilan pegawai Kementerian/Lembaga yang mengalami transisi, khususnya hak keuangan pegawai bulan Januari 2025 yang telah menggunakan kode Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga yang baru, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan petunjuk teknis pembayaran hak keuangan pegawai pada masa transisi Kabinet Merah Putih untuk menjamin pembayaran hak keuangan pegawai dapat dilaksanakan tepat waktu, efektif, dan akuntabel.

Direktur Pengelolaan Kas Negara dalam suratnya tanggal 10 Desember 2024 menyampaikan bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

MODERNISASI MANAJEMEN REKENING LAINNYA

Latar Belakang

Tindak lanjut Uji Coba Restrukturisasi rekening Virtual Account pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga sesuai PER10/PB/2021 untuk rekening penerimaan dan PER-17/PB/2022 untuk rekening lainnya.

Pengintegrasian regulasi pengelolaan rekening dan Treasury Notional Pooling (TNP) pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Tindak lanjut temuan BPK atas pengelolaan kas dan rekening pada Kementerian Negara/Lembaga yang belum sepenuhnya memadai.

Penyempurnaan sistem aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan rekening dan Treasury Notional Pooling (TNP) pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Menindaklanjuti arahan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait Standardisasi Kegiatan Penguatan Integritas di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan, yang mewajibkan KPPN untuk melaksanakan kegiatan Townhall Meeting setiap triwulan, KPPN Manna melaksanakan kegiatan tersebut dengan maksud dan tujuan untuk penguatan integritas adalah dalam rangka penguatan antikorupsi pegawai KPPN Manna, yang melibatkan melibatkan seluruh pejabat dan pegawai KPPN Manna.

Upaya Efisiensi Belanja Akhir Tahun Anggaran 2024 melalui
Penghematan Sisa Pagu Perjalanan Dinas
Oleh Joko Prayitno

Aparatur Sipil Negara pada kementerian maupun lembaga negara dalam melakukan perjalanan dinas ke luar kota atau ke luar negeri akan dihitung ulang terkait sisa pagu anggaran perjalanan dinas tahun anggaran 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas anggaran perjalanan dinas minimal 50 persen dari sisa alokasi pagu perjalanan dinas sesuai yang ditetapkan oleh Eselon Satu nya.

Pada Sidang Kabinet Paripurna perdana tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi dalam mengelola anggaran. Instruksinya tegas, agar seluruh resources difokuskan pada pembangunan kesejahteraan rakyat. Presiden meminta para menteri untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, seminar, dan perjalanan dinas. Kegiatan yang bersifat formalitas dan tidak memiliki direct impact diminta untuk ditiadakan.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup keuangan negara meliputi Hak negara untuk memungut pajak, Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara, Penerimaan negara, Pengeluaran negara, Kekayaan negara serta Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah

Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Tujuan pengelolaan keuangan negara adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi, menjamin eksistensi negara, dan membiayai pengelolaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan. Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, kemudian dikuasakan kepada Menteri Keuangan, serta Menteri dan Pimpinan Kementerian/Lembaga. Pengelolaan keuangan negara terdiri dari Aspek politik dan aspek administrative. Aspek politik mengatur hubungan hukum antara Lembaga legislative dan Lembaga eksekutif dalam penyusunan UU APBN. Sementara Aspek administratif, mengatur hubungan hukum antara instansi dalam lembaga eksekutif dalam pelaksanaan UU APBN. Pelaksanaan anggaran merupakan operasionalisasi keputusan politik.