Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, Apa Pentingnya?
Sering sekali kita menemukan suatu kantor pemerintahan yang memajang atribut banner maupun spanduk bertuliskan “Anda Memasuki Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani” dan sejenisnya. Lalu apa sih Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)? seberapa pentingkah Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)?
Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi kriteria unit kerja berpredikat WBK dan telah berhasil dalam membangun penguatan kualitas pelayanan publik.
Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM merupakan suatu program dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Tujuan dari reformasi birokrasi yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu kantor pemerintahan yang telah menerapkan good governance.
Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.
Zona Integritas adalah sebuah konsep yang berasal dari konsep island of integrity. Island of integrity atau pulau integritas biasa digunakan oleh pemerintah maupun Non-Government Organization (NGO) untuk menunjukkan semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Terdapat dua kata kunci dalam Zona Integritas, yaitu integrity ataupun integritas dan island/zone atau pulau/kepulauan. Integrity atau integritas diartikan sebagai sikap ataupun budaya yang menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan serta sikap untuk menolak segala tindakan tercela yang dapat merugikan diri dan instansinya. Adapun zona atau island digambarkan dengan unit-unit instansi pemerintah yang telah menanamkan nilai integritas di dalamnya.
Salah satu hal yang juga menjadi penekanan pada Zona Integritas adalah bahwa sangat memungkinkan lahirnya zona-zona/ilsands baru yang juga ikut menerapkan sistem integritas di dalamnya. Munculnya islands baru ini dimungkinkan melalui proses replikasi oleh unit instansi pemerintah lainnya kepada unit instansi pemerintah yang telah menanamkan sistem integritas terlebih dahulu. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian konsep integritas tersebut, maka instansi pemerintah (pusat dan daerah) perlu membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja dalam melakukan penataan system penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional serta menghapus penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM mempunyai dua tahap, yaitu Pencanangan Zona Integritas dan Proses Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
Pada tahap pencanangan, dilakukan deklarasi/pernyataan oleh Pimpinan unit kerja (minimal Unit Eselon III) melalui Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Kegiatan ini merupakan pernyataan bahwa unitnya telah siap membangun Zona Integritas. Pencanangan ini dilakukan oleh Unit yang seluruh pegawainya telah menandatangani dokumen pakta integritas. Adapun pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dua jenis komponen yang dibangun pada Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
Tahapan selanjutnya yaitu proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang merupakan tindak lanjut dari pencanangan pembangunan Zona Integritas. Pada tahap ini dilakukan pembangunan terhadap dua jenis komponen, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Melalui enam komponen dimaksud, diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai komponen hasil.
Unit kerja yang telah berkomitmen membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM juga mempunyai instrumen pencegahan korupsi seperti pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, whistle-blowing system, dan penanganan benturan kepentingan. Unit kerja tersebut akan menciptakan birokrasi yang bersih dan terbebas dari KKN. Tidak akan ada pungli yang dapat menyebabkan biaya birokrasi tinggi sebagaimana yang telah saya bahas pada artikel sebelumnya yang berjudul “Gratifikasi: Akar dari Korupsi”. Birokrasi yang koruptif akan menyebabkan cost of bureaucracy yang tinggi yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Unit kerja yang berkomitmen membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM telah mempunyai instruman untuk mencegah perilaku-perilaku koruptif tersebut sehingga akan menciptakan birokrasi yang bersih dan terbebas dari KKN yang akan meningkatkan kepercayaan publik.
Pada akhirnya unit kerja yang berpredikat WBK dan WBBM menjadi sangat penting. Hal tersebut dikarenakan unit kerja yang berpredikat WBK dan WBBM merupakan percontohan dari reformasi birokrasi. Unit kerja tersebut telah berkomitmen dan menjamin layanannya memuaskan dan bersih dari korupsi. Unit kerja yang berpredikat WBK dan WBBM dapat dipastikan memiliki standarisasi layanan yang baik dan bersih dari praktik korupsi yang pada akhirnya akan menciptakan pelayanan yang memuaskan masyarakat maupun stakeholder lainnya.
Daftar referensi:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Harmaji. 2021. “Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM) di KPKNL Pamekasan”. djkn.Kemenkeu.go.id. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan/baca-artikel/12980/Zona-Integritas-menuju-Wilayah-Bebas-dari-Korupsi-WBK-dan-Wilayah-Birokrasi-dan-Bersih-Melayani-WBBM-di-KPKNL-Pamekasan.html, diakses pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 13.00 WIT.
Kemenko PMK. 2019. “Reformasi Birokrasi Kemenko PMK”. kemenkopmk.go.id. https://www.kemenkopmk.go.id/RB/profil#:~:text=Reformasi%20birokrasi%20merupakan%20salah%20satu,dan%20sumber%20daya%20manusia%20aparatur, diakses pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 13.00 WIT.