Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) membawa perubahan besar bagi tatanan kehidupan negara-negara di dunia. Beberapa negara termasuk Indonesia turut merasakan dampak secara perekonomian dari wabah ini. Pemerintah bertindak cepat dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Sejalan dengan itu Menteri Keuangan mengeluarkan beberapa peraturan sebagai tindak lanjut dari kebijakan mengatasi Pandemi Covid-19 yaitu dengan melakukan refocusing/realokasi anggaran untuk kegiatan Penanganan Pandemi COVID-19 dan menahan belanja K/L kecuali untuk sektor Pendidikan dan Kesehatan, akibatnya beberapa proyek/kegiatan ditunda pelaksanaannya.
- 14090
- hai.djpb@kemenkeu.go.id
- Sen - Jum 08:00 s.d. 17:00
Berita
Lebaran tahun ini terasa berbeda, Tak ada hiruk pikuk mudik, tidak ada keluh kesah harga tiket pesawat yang melambung tinggi.
Sholat Ied sendiri di rumah, tak ada salam, peluk hangat dan cium pipi dari keluarga, sahabat dan teman, tak ada gelar Open House. Dan kita merayakan kemenangan setelah sebulan penuh melawan hawa nafsu dengan penuh syukur.
Memang ini berat tapi kita harus hadapi dan lalui bersama sama. Semoga semua maaf lahir batin dapat tersampaikan dan diterima dengan sepenuh hati, walau hanya lewat telepon atau pangggilan video. Semoga pandemi ini segera berlalu agar kita dapat berkumpul dengan keluarga tercinta untuk saling melepas rindu.
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin
Perkembangan implementasi SAKTI pada Satker-Satker lingkup pembayaran KPPN Medan I pada saat ini adalah dalam tahap penggunaan Aplikasi SAKTI Web Modul Administrasi dan Modul Penganggaran. Hampir seluruh Satker mitra kerja KPPN Medan I telah terdaftar dan telah menggunakan aplikasi ini untuk keperluan revisi anggaran. Namun seiring perkembangan waktu, terdapat kebutuhan untuk mengadakan sosialisasi atau training secara berkesinambungan karena dinamika pergantian petugas pada satker cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan kebijakan Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan yang mengharuskan KPPN untuk kembali menyelenggarakan End User Training (EUT) SAKTI berbasis web ini.
KPPN Medan I sebagai Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan yang bertanggungjawab langsung kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2020 diberi amanah untuk menatausahakan pengeluaran negara dengan Pagu DIPA Tahun 2020 sebesar Rp13,5 Trilyun yang dialokasikan kepada 18 Kementerian Negara/Lembaga, 150 Satuan Kerja dengan rincian sebagai berikut :
Sebagai perwujudan komitmen dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan Nota Dinas Nomor ND.363/PB/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang imbauan larangan gratifikasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H
Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402
IKUTI KAMI
 |
 |
 |
 |
 |
PENGADUAN
 |
 |
 |